Breaking News

Mutasi Harus Menjawab Persoalan Rakyat dan Pemerintah Aceh

Mualem: Partai Aceh Tetap Mengawasi Secara Cermat

Mualem: Partai Aceh Tetap Mengawasi Secara Cermat
Mualem (Foto: Serambi Indonesia)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), memberi apresiasi kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang serius dan terus konsen dalam menata kinerja aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Aceh.

Salah satunya, melalui kebijakan mutasi dan rotasi 500-an Aparatur Sipil Negara (ASN) serta 24 Kepala SKPA, Senin, 2 September 2019 lalu di Banda Aceh.

Hanya saja, Partai Aceh (PA) berharap, mutasi dan rotasi ini benar-benar sesuai dan terukur, berdasarkan indikator dan baromater yang tepat.

Terutama jenjang karir berdasarkan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) yang patut diberikan, terutama terhadap aparatur yang berkinerja rendah atau sebaliknya baik dan memang pantas untuk dipromosi.

Namun, bukan atas dasar bisikan kelompok tertentu, sehingga lebih mempertimbangkan kepentingan pihak atau kelompok tersebut. Akibatnya mengenyampingkan pertimbangan dan azas kepatutan, profesional serta kualitas ASN tersebut.

Jika ini terjadi, maka keinginan dan komitmen Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pembangunan, taraf dan derajat ekonomi rakyat Aceh, tetap terkendala dan mengalami stagnan.

“Kami tetap berharap, jangan ada lagi persoalan dalam pembahasan dan realisasi anggaran pada 2020. Sebab, yang sangat mengalami dampak dan kerugiaan adalah rakyat Aceh. Jika komitmen tersebut tidak ada, Partai Aceh melalui wakilnya di DPR Aceh tetap akan mengawasi secara cermat dan mengambil sikap,” kata Mualem, melalui Juru Bicara Partai Aceh (PA), H. Muhammad Saleh, menginggatkan.

Selain itu, mutasi dan rotasi sejumlah kepala SKPA dan pejabat eselon III dan IV, dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di tubuh Pemerintah Aceh, terutama realisasi anggaran (ABPA) 2019, sesuai dengan tupoksi yang nantinya diputuskan bersama DPR Aceh.

“Sebab, walau APBA 2019 telah diputuskan Desember 2018 lalu, tapi hingga saat ini (September 2019), realiasi masih diangka sekitar 40 persen,” ungkap Ketua Umum DPA Partai Aceh, H.Muzakir Manaf melalui Juru Bicara Partai Aceh, H. Muhammad Saleh, Rabu, 4 September 2019 di Banda Aceh.

Menurut H. Muhammad Saleh, DPA Partai Aceh telah memperhatikan dan mempelajari secara seksama sosok pejabat (kepala SKPA), eselon III dan IV yang dimutasi dan rotasi tersebut.

Hasilnya, walau mayoritas telah sesuai dengan tupoksi dan keahlian. Namun masih terdapat sejumlah pejabat yang patut diduga, kurang memiliki keahlian atau kompetensi di bidangnya.

Dan ini, kurang linier atau bergerak lurus dengan percepatan realisasi APBA 2019 berjalan. Padahal, rakyat Aceh sangat berharap terjadinya percepatan dari realisasi APBA 2019.

“Ini menjadi penting, sebab awal Oktober 2019 mendatang, dari 81 anggota DPR Aceh, akan diisi 56 wajah baru hasil Pileg 17 April 2019 lalu. Kami berharap, para Kepala SKPA yang dirotasi dan mutasi tersebut, dapat membangun komunikasi lebih baik dari sebelumnya dengan wakil rakyat dimaksud,” kata Mualem, melalui Jubir PA, H.Muhammad Saleh.

Itu sebabnya, sebagai wakil rakyat dan perpanjangan tangan partai di parlemen Aceh. Mualem meminta kepada 18 politisi Partai Aceh, khususnya dan puluhan anggota dewan lainnya, yang tergabung dari Koalisi Aceh Bermartabat II, benar-benar, menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sesuai aturan yang ada. Lakukan pengawasan secara maksimal, putuskan regulasi dalam bentuk legislasi dan susun anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat Aceh,” tegas Mualem.

Semua itu sebutnya, akan terlihat pada penyusunan APBA 2020 nantinya. “Apakah dana aparatur masih lebih besar dari alokasi dana untuk publik atau sebaliknya. Ini yang perlu dikritisi benar-benar,” ujar Mualem, melalui Jubir PA, Muhammad Saleh.

Nah, walau tujuan dari rotasi dan mutasi tersebut diharapkan dapat mengerakkan dan mempercepat realisasi APBA 2019. Partai Aceh menilai, belum seluruhnya berjalan seiring.

“Ada beberapa kepala SKPA yang sebelumnya bergerak sangat lamban dan berkinerja kurang agresif. Tapi, kami melihat mendapat promosi. Walau pun kebijakan ini adalah hak prerogatif Gubernur Aceh. Namun, Partai Aceh memiliki kewajiban untuk mengawasi, mengkritisi dan mengawasinya,” ujar Juru Bicara PA, H. Muhammad Saleh.***

Komentar

Loading...