Breaking News

Gugatan Partai Aceh di Dapil IV Aceh Ditolak

Mualem: Kami Hargai Putusan MK

Mualem: Kami Hargai Putusan MK
Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait sengketa Pileg 2019 (kursi DPRA) di Dapil 4 Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Begitupun, hingga kini Partai Aceh belum menerima salinan amar putusan tersebut, sehingga belum bisa memberikan keterangan secara rinci.

"Kami akan mempelajari keputusan tadi, untuk menentukan langkah dan sikap selanjutnya jika ada celah hukum berikutnya," kata Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh, Senin, 22 Juli 2019.

Menurut Muhammad Saleh, Partai Aceh tetap berpegang pada prinsip dan mekanisme demokrasi serta dasar gugatan bahwa proses Pileg, 17 April 2019 di Dapil tersebut, sarat dengan dugaan penyimpangan yang terstruktur, sistematis dan massif, sehingga Partai Aceh dirugikan.

Karena itu, untuk mencapai adanya kepastian hukum, PA menempuh cara konstitusional dengan mengunggat ke MK.

Jubir Partai Aceh, Muhammad Saleh.

 

"Namun, setelah adanya putusan hukum di MK, PA tetap menghargainya," ujar Saleh, begitu dia akrab disapa.

Selanjutnya sebut Saleh, usai proses hukum di MK, Partai Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat serta partai politik lokal dan nasional, untuk bersama-sama, mencurahkan segala potensi dan sumber daya yang ada, berpikir dan berikhtiar untuk membangun Aceh, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh, paska MoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005 di Finlandia.

"Partai Aceh tetap membuka diri bagi seluruh elemen rakyat Aceh dan parpol, untuk bersama-sama dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II, membangun Aceh lebih baik," jelas Juru Bicara PA, Muhammad Saleh.

Sebelumnya atau hari ini, Senin, 22 Juli 2019, seperti di wartawakan Media Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sidang dismissal untuk sengketa Pileg 2019 pada panel 1 pukul 09.00 WIB.

Hasilnya, sebanyak 14 perkara diputuskan tidak lanjutkan ke agenda berikutnya yakni pemeriksaan saksi dan ahli oleh pemohon.

"Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian perkara yang tidak dilanjutkan pada persidangan berikutnya," ucap Ketua MK, Anwar Usman, Jakarta, Senin (22/7).

Adapun empat belas perkara yang tidak dilanjutkan yaitu, perkara nomor 157-02-14/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019, yang diajukan Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 DPR RI. Menurut Anwar alasan tidak diterima perkara tersebut karena antara posita dan petitum tidak berkesesuaian.

Perkara kedua yang tidak dilanjutkan ialah perkara nomor 183 dari pemohon yang diajukan Partai Golkar Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten. Alasan tidak diterima karena pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk dapil aquo dalam persidangan. Selanjutnya nomor perkara 14 dari pemohon dari Partai Kebangkitan Bangsa dapil 6 Jatim DPRD Kabupaten, alasanya karena permohonan ditarik.

Berikutnya perkara Nomor 186 oleh Partai NasDem di Provinsi Jatim, Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten, alasannya terdapat pertentangan dalam petitum. Lalu Dapil Tulung Agung 1 DPRD Kabupaten tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Ahmad Yulianto.

Perkara kelima yang tidak diterima oleh majelis hakim ialah nomor perkara 46 dari Partai Aceh Dapil Aceh 4 DPRA Provinsi. Alasan tidak diterima ialah terdapat pertentangan dalam petitum. Selanjutnya perkara Nomor 66 dan seterusnya dari Partai Demokrat di Aceh Singkil 3 DPRD Kabupaten. Alasannya petitum tidak meminga membatalkan SK KPU Nomor 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil pemilu.

Perkara selanjutnya adalah perkara Nomor 176 dari Partai Golkar Provinsi Aceh. Pemohon atas nama Teuku Juliansyah yang tidak menyebutkan dapil. Lalu perkara Nomor 195 dari NasDem DKI Jakarta Dapil 6 DPRD Povinsi, alasanya permohonan ditarik. Perkara kesembilan yang tidak diterima ialah perkara nomor 145 dari Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara 2 DPR RI, alasannya karena permohonan ditarik.

Lalu untuk perkara Nomor 173 dari Partai Golkar Sumatera Utara Dapil 6 Deli Serdang DPRD Kabupaten. Alasannya antara posita dan petitum tidak berkesesuaian. Kemudian masih perkara yang sama, untuk dapil Langkat 1 DPRD Kabupaten, pemohon tidak bersedian membacakan permohonan. Lalu, untuk dapil di Tapanuli Tengah 3 DPRD Kabupaten, posita dan petitum tidak berkesesuaian.

Perkara kesebelas yang tidak diterima oleh majelis Hakim MK ialah perkara Nomor 143 dari PKP Indonesia Sumatera Utara Dapil 6 Simalungun DPRD Kabupaten, alasannya petitum tidak berkesesuaian. Selanjutnya perkara nomor 23 dari PKB Sumatera Utara Dapil 8 DPRD Provinsi, alasan tidak diterima karena antara posita dan petitum tidak berkesesuaian.

Lalu masih perkara yang sama di Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten, petitumnya tidak meminga pembatalan SK KPU Nomor 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil pemilu, melainkan meminga pembatalan acara tandatangan rekap hasil perolehan suara.***

 

 



Komentar

Loading...