Tegaskan Wacana Referendum

Mualem: Jika MoU Helsinki tak Terwujud Utuh, Referendum Jalan Paling Demokratis dan Damai Untuk Aceh

Mualem: Jika MoU Helsinki tak Terwujud Utuh, Referendum Jalan Paling Demokratis dan Damai Untuk Aceh
Muzakir Manaf (Foto: Tribun Medan)

Banda Aceh |  Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang juga Ketua DPA Partai Aceh (PA), H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, kembali mengeluarkan pendapat bernada lunak, lugas tapi ‘keras’. Ini mengenai wacana yang disampaikan beberapa waktu lalu, terkait pelaksanaan referendum untuk Aceh.

"Seperti yang sudah saya sampaikan, kita hanya menuntut seluruh butir-butir MoU Helsinki dilaksanakan untuk Aceh. Tuntutan ini konstitusional dan mengikat para pihak antara GAM dengan Pemerintah Indonesia,’ tegas Mualem.

Penegasan ini disampaikan Mualem dalam wawancara khusus dengan media ini, Rabu (12/6/2019) melalui saluran telpon seluler. ‘Jadi, jangan dibawa lari kemana-mana apalagi dengan isu liar, bahkan makar. Ini hak rakyat Aceh, setelah 32 tahun berperang. Kita damai dengan berbagai pengorbanan jiwa, raga dan darah para syuhada. Termasuk air mata para janda dan anak yatim korban konflik,’ ucap Mualem.

Menurut dia, tuntutan tadi merupakan tawaran sangat kompromis dan yang paling demokratis serta damai. Tanpa ada niat untuk angkat senjata kembali dan ada pihak yang dirugikan. Baik rakyat Aceh maupun Pemerintah Indonesia. ‘Kita sadar, setelah damai Aceh tetap berada dari NKRI,’ tegas dia.

Itu sebabnya sebut Mualem, jika semua butir MoU Helsinki terlaksana di Aceh, maka semua persoalan (perjanjian damai) akan selesai dengan baik. ‘Nah, terwujudnya MoU Helsinki secara utuh itu kita tuntut kepada Pemerinta Pusat (Indonesia), bukan negara asing. Lantas, dimananya yang salah,’ kritik Mualem.

Hanya saja tegas Mualem, jika masih ada butir-butir MoU Helsinki yang tidak diselesaikan, maka jalan yang paling damai dan demokratis adalah; referendum untuk rakyat Aceh. ‘Ya mungkin bukan referendum lagi, tapi total merdeka, mungkin saja. Aceh minta merdeka, keluar dari NKRI. Kalau MoU tidak diindahkan," ujarnya.

Terkait adanya elemen rakyat Aceh yang menolak wacana yang dia sampaikan, Mualem menilai, itu bagian dari hak demokrasi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Aceh saat ini. Karena itu, tak perlu disikapi dengan emosi dan kasar.

Namun kata Mualem, MoU Helsinki itu bukan milik GAM, tapi seluruh rakyat Aceh. Sebab, GAM berunding dan berdamai saat itu untuk rakyat Aceh. Jika saat ini ada yang menyebut wacana referendum tidak mewakili rakyat Aceh, lantas apakah perdamaian (MoU) Helsinki itu bukan untuk rakyat Aceh,’ papar Mualem.

‘Konflik bersenjata 30-an tahun lebih telah menghilangkan begitu banyak nyawa dan harta benda. Baik dari kombatan GAM, prajurit TNI dan Polri serta masyarakat lainnya. Saat damai terwujud, maka MoU ini menjadi milik semua rakyat Aceh yang telah kehilangan nyawa, harta benda, darah dan air mata. Termasuk TNI dan Polri didalamnya. Karena itu jangan lupa pada sejarah,’ ujar Mualem.

‘Ketika ada yang berpendapat beda, kami menilainya sebagai bagian dari proses demokrasi. Harusnya, begitu juga sebaliknya. Jadi, jangan panik dan harus dengan hati serta kepala dingin,’ ajak Mualem.

Lantas, bagaimana dengan video yang beredar dan viral mengenai empat pernyataannya itu? ‘Sudah jelas saya sebutkan bahwa; Aceh masih bagian dari NKRI. Ini bermakna, kita menuntut  terwujudnya MoU Helsinki dalam NKRI. Nah, jika tak bisa dipenuhi, maka kita ambil jalan tengah yang paling demokratis dan damai yaitu, melalui referendum,’ ungkap Mualem.***

Komentar

Loading...