Terkait Program Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatan Rp 650 Miliar

Mualem: Itu Tak Sebanding dengan Nyawa, Darah dan Harga Perdamaian

Mualem: Itu Tak Sebanding dengan Nyawa, Darah dan Harga Perdamaian
Mualem (Foto: analisa daily)

Banda Aceh | Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Dewan Pengurus Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem menegaskan. Sejumlah pihak sebaiknya tidak mempolitisir dan menghakimi dana program pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apalagi jika tidak mengetahui dan memahami proses yang ada serta menjurus kepada fitnah keji, untuk membunuh dan merusak karakter para mantan pejuang GAM.

Penegasan itu disampaikan Mualem kepada media ini, usai menerima silaturrahmi Ketua dan Pengurus DPP Forkab Aceh, Senin sore (16/10/2018) di kediamannya, kawasan Ule Kareng, Banda Aceh.

Menurut Mualem, dana tersebut tidak dikelola mantan kombatan GAM. Sebaliknya, melalui 12 dinas atau SKPA di jajaran Pemerintah Aceh. “Para pejuang saya, mantan kombatan GAM hanya mengusulkan dan menjalankan program yang ada. Semua proses dilakukan secara normal dan sesuai prosedur melalui dinas dan SKPA yang ada,” tegas Mualem.

20181016-mualem1

Mualem bersama Panglima Wilayah KPA dan Ketua PA (Foto: Waspada online)

Itu sebabnya, jika ada pihak-pihak yang sengaja menohok mantan kombatan GAM. Menurut Mualem ini salah alamat dan sengaja dimuncul pihak-pihak tertentu. Termasuk mantan pimpinan GAM sendiri untuk merusak nama KPA dan PA. Terutama menjelang Pilkada dan Pileg.

“Siapa yang tender dan alokasikan anggaran, tentu dinas dan SKPA. Mantan kombatan GAM tidak bisa melaksanakan itu,” ulas Mualem.

Terkait besaran dana Rp 650 miliar. Menurut Mualem, jumlah tersebut masih sangat kecil dibanding dengan pengorbanan nyawa, darah dan nilai dari sebuah perjanjian damai maupun sumber daya alam Aceh, gas dan minyak bumi yang diambil selama 30 tahun lebih. “Apa sebanding dengan dana ribuan triliun yang diambil dari perut bumi Aceh selama 30 tahun, sejumlah butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang belum direalisasikan pemerintah Indonesia. Saya kira masih sangat-sangat sedikit. Jadi, jujurlah pada diri sendiri,” kritik Mualem.

Ungkap Mualem, usai kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah RI. Para pejuangnya hanya menerima Rp 25 juta per orang. Jika dikalikan tiga ribu mantan kombatan GAM, jumlahnya sekitar Rp 7,5 miliar. “Selama 30 tahun kami berjuang, kemudian damai, apakah cukup membayar nyawa, darah dan air mata Rp 25 juta per orang,” gugat Mualem, serius.

Mengenai adanya mantan pimpinan dan kombatan GAM yang mengkritik. Bahkan meminta pengunaan dana itu untuk diusut secara hukum. Tegas Mualem, itu hal biasa bagi orang yang ingin mencari panggung politik. Namun, sadarkah dia jika selama ini bisa mendapatkan fasilitas dari statusnya sebagai mantan kombatan GAM. “Jadi, jangan lupa diri,” tegas Mualem. Lantas, apa saja kata Mualem? (baca wawancara khusus media ini pada edisi cetak, terbit Senin pekan depan).***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...