Mualem dan Referendum Aceh, Setelah 20 Tahun Berlalu

Mualem dan Referendum Aceh, Setelah 20 Tahun Berlalu
Penulis
Rubrik
Sumber
Muhammad Saleh/Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Tanggal 8 November  1999, ada sekitar dua juta rakyat dari seluruh  Aceh, berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mereka hadir, mengikuti satu perhelatan akbar; "Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh".

KETIKA itu, semua elemen masyarakat, khususnya pemuda, mahasiswa dan santri berhimpun dalam wadah; Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Misi utama adalah, menyatakan satu tekad, mengakhiri konflik Aceh secara bermartabat melalui referendum. Ini bermakna, apakah Aceh tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau berpisah (merdeka).

Sidang rakyat Aceh ini merupakan anti klimaks dari sejumlah pertemuan (rapat) terbuka maupun tertutup di Aceh, Jakarta, Bandung, Jogjakarta serta luar negeri seperti Malaysia. Terutama paska pertemuan akbar di Gedung Sosial Aceh, Banda Aceh.

Inilah yang kemudian menjadi sebab, memuncaknya amarah sejumlah elemen masyarakat sipil Aceh terhadap ketidakadilan ekonomi, sosial, budaya dan politik bagi Aceh yang diterapkan pemerintah Jakarta (Indonesia). Termasuk adanya sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dinilai sudah sangat massif di Bumi Serambi Mekah.

Maklum, saat itu Aceh berada dalam pusaran konflik  antara  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) versus Pemerintah Indonesia, sejak Dr. Hasan Muhammad Ditiro, mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM), 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Kabupaten Pidie. Tapi,  jalan tersebut tidaklah mudah, jika elemen rakyat Aceh saat itu tidak bersatu. Bayangkan, jika GAM atau SIRA bergerak sendiri, dapat dipastikan misi akbar ini akan gagal total.

Selain diisi dengan orasi sejumlah tokoh sipil dan mahasiswa. Rakyat Aceh juga dengan senang hati menggunakan ikat kepala bertuliskan “referendum”. Emosi mereka meledak-ledak, setelah diaduk dengan pidato heroik dari sejumlah tokoh Aceh tersebut.

Hari itu, pelataran Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh menjadi saksi betapa pekikan “Allahu Akbar”, alunan shalawat nabi, hikayat Perang Sabil hingga zikir, berkumandang tanpa henti. Jakarta tersentak, mata dunia internasional terbuka, para wartawan dalam dan luar negeri “memburu” informasi ini. Sejak saat itulah, Aceh menjadi sangat terbuka bagi dunia luar.

Dan harus diakui, terwujudnya "Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh" ketika itu, tak lepas dari lahirnya kesadaran kolektif rakyat Aceh terhadap ketidakadilan dari Jakarta (pemerintah Indonesia). Kedua, karena status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dipastikan telah terjadi pelanggaran HAM berat dan masif di Aceh.

Nah, pada sudut ini, doktrin ideologis ketika itu adalah, Aceh telah “dijajah” Indonesia sehingga tuntutan referendum menjadi jalan alternatif. Karena itulah, satu tekanan politik dilakukan melalui elemen masyarakat sipil, terutama mahasiswa, pemuda dan santri terhadap persoalan utama ini. Hanya saja, karena Aceh berstatus DOM, maka ruang gerak menjadi relatif sempit.

Peluang menjadi terbuka, ketika Jakarta dan seluruh negeri dilanda amuk massa (demontrasi mahasiswa) 1998, menuntut Presiden Soeharto turun “tahta”. Selanjutnya melakukan reformasi total di negeri ini. Muncul pertanyaan kemudian, mengapa gerakan referendum Aceh 1999 bisa terjadi dengan sangat rapi dan bagaimana dua juta rakyat Aceh dapat dengan mudah dimobilisasi?

Harus diakui, keberhasilan ini berkat bersatunya dua kutub yaitu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan para aktivis mahasiswa, pemuda dan santri yang tergabung dalam SIRA, dengan pembagian peran dan tugas yang sangat rapi pula. SIRA misalnya, berperan untuk menghimpun potensi dan dukungan dari elemen sipil (mahasiswa, pemuda dan santri) serta beberapa lembaga swasdaya masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri.

20190530-referendum

Tugasnya, melakukan agitasi, provokasi, aksi (demontrasi) dan propaganda dengan mengusung tema ketidakadilan Jakarta terhadap Aceh serta terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh. Sementara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mempersiapkan dan melakukan mobilisasi rakyat di seluruh desa (gampong), untuk ke Banda Aceh. Termasuk penyediakan logistik (khususnya angkutan truk) dan pengamanan tokoh SIRA serta masyarakat.

Caranya, menyusupkan dua atau tiga kombatan GAM bersenjata dalam satu truk massa dari setiap kabupaten dan kota. Tugas mereka adalah, mengawal dan menjaga keamanan masyarakat yang hadir ke Banda Aceh.

Nah, jika sewaktu-waktu dihadang aparat keamanan di jalan, maka pilihan saat itu hanya ada satu; tembak! Posisi ini, menambah semangat bagi warga sipil di Aceh untuk ikut serta dan terlibat langsung dalam gerakan referendum Aceh.

Jadi, secara jujur harus diakui bahwa, Gerakan Referendum Aceh 1999 tidak berdiri tunggal. Misal, hanya peran SIRA semata atau sebaliknya, lebih dinominasi Gerakan Aceh Merdeka. Ibarat dua sisi mata uang yang saling melekat. Aktivis SIRA akan kurang leluasa bergerak, bila tidak didukung GAM. Sebaliknya, perjuangan GAM juga akan terasa kurang leluasa, jika tidak didukung elemen masyarakat sipil, terutama mahasiswa, pemuda dan santri yang berhimpun dalam SIRA.

Kini, setelah 20 tahun berlalu (2019), tuntutan referendum untuk Aceh kembali disuarakan. Dan itu datang dari Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf.

Menurut Mualem, begitu banyak persoalan ketidakadilan dan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Termasuk, nominasi warga serta negara asing dalam mempengaruhi berbagai kebijakan serta hukum di negeri ini.

Kondisi tadi nilai Mualem, semakin membuat arah dan tujuan bangsa ini menjadi kian tak jelas. Fakta itu, bergerak lurus dengan kondisi Aceh, terutama belum seluruhnya butir-butir perjanjian damai (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005 dan turunannya yaitu, UU No:11/2006, tentang Pemerintah Aceh, dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Akibatnya, berbagai desakan di arus bawah (akar rumput) terus mengelinding, meminta hak dan menuntut janji  pemerintah Indonesia, untuk memenuhi hak sosial, budaya, politik dan ekonomi yang belum lunas hingga saat ini.

Itulah dasar dan pijakan utama Mualem, meminta kepada pemerintah pusat agar Aceh melaksanakan; referendum! Tentu, pernyataan Mualem tadi, tak perlu dinilai terlalu berlebihan, emosional  serta tendensius, apalagi dengan mengunakan kaca mata dan pendekatan keamanan negara semata.

Sebaliknya, tak elok juga jika disepelekan. Sebab, konteks dan kondisi antara tahun 1999 dengan 2019, jauh berbeda. Malah, jaraknya sudah 20 tahun. Karena itu, dibutuhkan komunikasi politik yang lebih elegan dari elit Jakarta, dalam mensikapi dinamika yang terjadi saat ini di Aceh.

Maklum, lepas dari semua itu, konflik GAM versus Pemerintah Indonesia selama 30-an lebih, berakhir dengan lahirnya MoU Helsinki di Finlandia. Namun, jalan tengah tersebut bukanlah cek kosong, tanpa ikatan antar para pihak yang berdamai dan dimediasi rakyat Uni Eropa melalui CMI.

Nah, kalaulah butir-butir MoU serta UUPA adalah janji (utang), maka apa pun alasannya, tetap halus dilunaskan. Jika tidak, akan menjadi bara api, yang akan membakar rumput ilalang dan rumah perdamaian bernama; Aceh dan Indonesia!***

Komentar

Loading...