Meski Hujan, Aksi Tolak Menkumham Yasona Laoly Tetap Berlangsung

Meski Hujan, Aksi Tolak Menkumham Yasona Laoly Tetap Berlangsung
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Sejumlah massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi protes terhadap kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly di Aceh, Kamis (12/4/18).

Sejumlah spanduk dibentangkan di luar Amell Convention Center, Banda Aceh, saat Menteri Yasonna Laoly menyampaikan arahan bagi 564 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Kanwil Kemenkum HAM Aceh. Menariknya, meski dalam hujan aksi itu tetap berlangsung, walaupun aparat keamanan terus berupaya membubarkan mereka.

Sambil meneriakkan Allahuakbar, mereka membentang spanduk bertuliskan rakyat Aceh menolak cambuk dilakukan secara tertutup. Dalam spanduk itu juga bertuliskan rakyat Aceh juga menolak cambuk dilakukan dalam Lapas. Sementara, hingga kini, Yasona Laoly masih memberikan pengarahan bagi CPNS Kanwil Kemenkum HAM Aceh.

Sebelumnya, Yasona Laoly dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (kungker) ke Banda Aceh. Selama di Ibukota Provinsi Aceh, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) ini, melakukan tiga kegiatan. Pertama tatap muka dengan PNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham. Kedua, mengunjugi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro Banda Aceh dan ketiga menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Aceh, terkait penerapan hukuman cambuk secara tertutup di Lapas atau Rutan.

“Namun, soal kunjungan ke Lapas Lambaro masih tentatif, tergantung waktu dari Pak Menteri,” Ida Meilani, S.H.,M.H, Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi, pada media ini, Rabu sore (11/4/2018) di Banda Aceh.

Khusus soal MoU cambuk tertutup, menurut Ida Meilani, merupakan realisasi dari permintaan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Biro Hukum, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, terkait masalah HAM. Kedua, soal psikologis pelaku dan keluarganya. Terutama, saat eksekusi cambuk ditonton secara luas oleh masyarakat. Apalagi, jika direkam melalui telpon seluler dan disebarluaskan ke media sosial. “Kasihan anak dan istri serta keluarga si pelaku,” jelas Ida Meilani. Begitupun sebut Ida Meilani, pihaknya hanya sebagai penyedia tempat di Lapas dan Rutan, sedang pelaksana tetap jajaran Kejaksaan dan Dinas Syariat Islam,” sebutnya.

Soal rekomendasi atau permintaan dari Pemerintah Aceh, kemudian direspon Kemenkumham melalui Dirjen HAM. “Karena berdampak negatif terhadap anak-anak dan keluarga yang menonton. Padahal, yang melakukan bukan anggota keluarga mereka.

Lantas, bukankah cambuk di depan umum menimbulkan efek atau membuat si pelaku malu? Menurut Ida Meilani, pertimbangannya tidak aspek itu saja. “Kita juga harus mengedepankan HAM. Selain itu, efek jera bagi masyarakat mungkin benar. Tapi bagaimana berdampak terhadap keluarga terpidana atau pelaku.***

Komentar

Loading...