Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Menelusuri Regulasi Pergantian Kepala BPKS Sabang (selesai)

Menyoal Posisi Plt Gubernur Aceh Sebagai Ketua DKS

Menyoal Posisi Plt Gubernur Aceh Sebagai Ketua DKS
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Sayid Fadhil (Foto: dialeksi.com)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Pasal 53 ayat (1) UU No.11/2006, tentang Pemerintahan Aceh memberi amanat; apabila Gub/Bup/Walkot diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5). Maka, Wagub/Wabup/Wawalkot, dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Bup/Walkot sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Begitupun, ada pendapat yang membenarkan bunyi pasal tersebut. Tetapi, dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur, pelaksana tugas Plt Gubernur, juga diatur oleh undang-undang dan aturan lainnya. Ini berarti, tidak serta merta mutlak melaksanakan tugas gubernur secara keseluruhan.

Sebab, seandainya tugas Plt Gubernur tidak dibatasi oleh aturan, kenapa harus disebut statusnya sebagai pelaksana tugas (Plt), dan apa bedanya dengan gubernur definitif?

Karenanya, Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) tidak bisa secara langsung dijabat Plt Gubernur Aceh (Ex Officio), karena jabatan Ketua DKS melekat pada Gubernur aktif, bukan Plt Gubernur Aceh. Jadi, secara hukum Plt Gubernur Aceh tidak langsung menjabat sebagai Ketua DKS dan tidak bisa bertindak apa pun atas nama Ketua DKS.

20190116-surat-plt-gubernur-aceh-menganti-kepala-bpks-sabang

Lihat kembali Perpu No. 2 Tahun 2000, yang telah diundangkan menjadi UU No. 37 Tahun 2000. Pada  BAB III (KELEMBAGAAN). Pasal 4 menyebutkan. Pertama, Presiden menetapkan Dewan Kawasan Sabang. Kedua, Dewan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diketuai Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan anggota Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang.

Ketiga, masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Logika sederhananya, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Inilah salah satu poin penting tentang pembatasan wewenang Plt.

Lalu apa itu tindakan yang bersifat strategis? Seperti apa pula contoh perubahan status hukum kepegawaian? Penjelasannya tak tertuang dalam surat Kepala BKN, namun termaktub secara jelas dalam penjelasan undang-undang administrasi pemerintahan (UUAP).

Tindakan yang bersifat strategis didefinisikan, sebagai tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sementara perubahan status hukum kepegawaian meliputi melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Selain membatasi kewenangan, surat Kepala BKN itu juga menjelaskan wewenang dari Plt. Ada enam wewenang yang termaktub, yakni menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja, menetapkan kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, menetapkan surat penugasan pegawai, menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau administrasi, juga izin tidak masuk kerja.

Beberapa bulan sebelum UUAP diundangkan, Kementerian Hukum dan HAM pernah mengatur tentang Plt dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM, No.1 Tahun 2014.

Menurut Permen itu, Plh atau Plt memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat struktural yang berhalangan sementara atau jabatan struktural yang lowong, kecuali untuk lima hal. Pertama, mengambil kebijakan yang berdampak pada anggaran. Kedua, menetapkan keputusan yang bersifat substansial. Ketiga, menjatuhkan hukuman disiplin. Keempat, memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai, dan kelima mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.

Nah, terlepas dari berbagai dasar dan kajian hukum tersebut, yang jelas keputusan pergantian Sayid Fadhil dari kursi Kepala BPKS Sabang sudah diputuskan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Tentu, melalui kajian hukum yang mendalam dari staf dibawahnya.

Di sisi lain, walau dibenarkan Pasal 53 ayat (1) UU No.11/2006, tentang Pemerintahan Aceh, secara etika birokrasi dan kepemimpinan, apakah rencana pergantian Sayid Fadhil, ada diinformasikan dan dikomunikasi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf? Atau, hanya mendengar bisikan dari “dayang-dayang” di sekitarnya, yang berambisi untuk menguasai proyek di kawasan itu? Entahlah! (selengkapnya baca edisi cetak, edisi Senin, 21 Januari 2019).***

Komentar

Loading...