Breaking News

Menyoal Pemukulan Cage, Mahasiswa dan Perkapolri No: 16 Tahun 2006

Menyoal Pemukulan Cage, Mahasiswa dan Perkapolri No: 16 Tahun 2006
Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage (Agus Setyadi/detikcom)
Rubrik
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Aksi demontrasi mahasiswa, Kamis, 15 Agustus 2019 lalu di Gedung DPR Aceh berakhir ricuh. Bentrokan antara aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh dengan massa demonstrasi pun tak dapat dihindari.

AKIBATNYA, selain mahasiswa, Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage ikut menerima dan mendapat “bogem” mentah, yang diduga dari aparat kepolisian setempat. Kabarnya, beberapa kali “tinju” mendarat ke tubuh dan wajah politisi Partai Aceh (PA) yang juga Ketua Pertina Aceh ini.

Aksi demonstrasi memang menjadi lazim di negeri dan daerah ini. Aksi ini diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat dalam aturan yang berlaku. Misalnya, tak mengganggu ketertiban umum, merugikan berbagai pihak, dan menimbulkan kerusakan.

Muncul pertanyaan, apa yang mendorong puluhan mahasiswa dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Unimal Lhokseumawe serta beberapa perguruan tinggi lainnya di Aceh, melakukan aksi demonstrasi?

Jawabanya, karena Bendara Aceh (Bulan Bintang) hingga kini belum berkibar di Aceh. Maka lahirlah "amarah" pada rasa ketidakadilan sebagai bentuk lain dari kekecewaan dari identifikasi sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia (Jakarta).

Keinginan itu muncul ditengah polemik antara Aceh dan Jakarta yang hingga kini belum bertepi. Apalagi setelah beredarnya surat Mendagri RI, Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal 26 Juli 2016, yang berisi pembatalan sepihak Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Ironisnya, baik Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, bahkan kabarnya Kapolda Aceh, mengaku tidak menerima salinan dari surat "liar" tersebut. Tak jelas, bagaimana surat ini bisa beredar dan siapa "dalang" yang "menyulutnya" di media sosial hingga menjadi viral?

Begitupun, lepas dari semua itu. Dalam teori psychological science (baca: Studi John T. Jost, Julia Becker, Danny Osborne, dan Vivienne Badaan). Ada tiga anteseden utama terkait protes dan demonstrasi.

Pertama, kemarahan pada ketidakadilan yang dirasakan, identifikasi sosial, dan kepercayaan tentang keefektifan kelompok. Karena itu, tindakan kolektif (demonstrasi) lebih mungkin terjadi ketika orang memiliki minat yang sama, merasa kehilangan, marah, dan percaya bahwa mereka bisa membuat perbedaan, dan mengidentifikasi dengan kelompok sosial yang relevan.

Hanya saja, model psikologis ini tidak memperhitungkan faktor ideologi yang mungkin memotivasi atau mencegah orang terlibat dalam protes. Maklum, emosi orang diarahkan tak hanya karena emosi pada individu, tapi juga pada sistem sosial yang lebih besar.

Sebaliknya, menurut teori pembenaran sistem, kebanyakan orang termotivasi untuk membenarkan dan mempertahankan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi sandarannya. Bahkan ketika sistem ini dianggap tak adil.

Penulis buku psikologi, Farouk Radwan (mengutip 2knowmyself) mengungkapkan, protes dapat dilakukan untuk mendapatkan kembali hak mereka dan menentang apapun yang mereka  tidak suka dan memaksa para diktator untuk turun dari kursi kekuasaan mereka.

Namun lanjut dia, tidak semua orang memprotes karena alasan yang sama.  Meski pun ada orang yang memprotes untuk mendapatkan kembali  hak mereka, tapi sejumlah besar orang mungkin bergabung ikut demo karena alasan yang berbeda.

Karena, setiap orang mempunyai kebutuhan psikologis yang berbeda. Maklum, jika ada sepuluh orang memprotes, karena sepuluh alasan yang berbeda pula. Dengan kata lain, banyak orang memprotes untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka sambil percaya bahwa, mereka memprotes untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka.

Pandangan lain bisa dilihat dari sisi psikologi sosial. Psikolog klinis dari Personal Growth, Veronica Adesla berpendapat. Ketika seseorang berada bersama atau tergabung dalam kelompok bersama-sama melakukan aksi, maka identitas pribadi mereka akan menghilang, melebur dengan identitas kelompok.

Sebab, mereka percaya bahwa tindakan atau perilaku yang dilakukan bukan lagi menjadi tanggung jawab pribadi, melainkan tanggungjawab kelompok. Veronica mengungkapkan, perasaan melebur sebagai bagian dari kelompok membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa wajib untuk terlibat, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam kelompoknya, karena ia adalah bagian dari kelompok.

Kedua, mudah tersugesti bila itu menyangkut penilaian ataupun perlakuan negatif pihak luar terhadap kelompoknya. Sehingga tanpa berpikir panjang (berpikir logis ataupun menilai kebenarannya), bila diprovokasi menjadi mudah tersulut emosinya dan melakukan tindakan impulsif agresif.

Ketiga, emosi marah dan takut adalah emosi dasar utama yang dirasakan manusia, karena setiap orang umumnya pernah merasakan hal itu. Perasaan ini dapat menyebar dan menular dengan cepat di tengah kerumunan kelompok. Mulai dari satu orang yang mengekspresikan dan kemudian beberapa orang yang mengikuti, hingga pada kelompok yang lebih besar.

Dan, sepintas itulah yang terjadi ketika kita memaknai aksi demontrasi yang terjadi, Kamis pekan lalu di Gedung DPR Aceh. Mereka mengusung satu tema kolektif; menuntut pengibaran Bendera Aceh.

Nah, dalam prakteknya, aksi demontrasi juga tak lepas dari apa yang disebut; gelembung pantul atau bouncing bubble, yang dimainkan  para pihak. Baik peserta aksi maupun aparat keamanan sekalipun.

Sebab, gelembung  pantul  atau bouncing bubble, merupakan salah satu percobaan populer yang mudah dan menyenangkan.  Percobaan gelembung pantul adalah “gelembung sabun biasa” tapi di modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Artinya, baik peserta aksi demontrasi maupun aparat kepolisian, sama-sama “memiliki keinginan untuk menciptakan  terjadinya pergesekan atau saling berbenturan satu sama lain di lapangan, sehingga saling mengirim dan mengali pesan dari apa yang terjadi.

Misal, peserta aksi demontrasi (mahasiswa) ingin mengirim pesan bahwa, ada proses yang terpenggal dari regulasi (ideologi) ke-Acehan yang hingga kini masih samar dan belum bermuara yaitu; Bendera Aceh yang masih belum bisa dikibarkan.

Di sisi lain, untuk beberapa isu dan tema demontrasi, aparat Kepolisian memang sengaja “memancing” keributan untuk dapat mengali dan memetakan, apakah aksi demontrasi tadi, berdiri sendiri atau ada “sutradara” di balik semua itu. Sehingga, ada proses dan tindaklanjut dari apa (tugas) yang harus dilakukan.

Hanya saja muncul persoalan, apakah polisi harus memukul demonstran untuk mencari dan mengali semua itu? Lantas, apakah polisi memiliki kewenangan memukul demonstran, baik dengan pentungan atau tangan kosong, saat mengamankan demonstrasi?

Dan, benarkah penyebab pemukulan terhadap demonstran semata-mata berdalih untuk pengamanan atau justeru perbuatan penganiayaan? Sekali lagi, aksi demontrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan dilindungi konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945.

Lebih jauh, telah diatur dalam UU Nomor: 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Memang, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan.

Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum tadi, ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Perkapolri Nomor: 9/2008 ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum. Tujuannya, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri 9/2008).

Itu sebabnya, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan  menyelenggarakan pengamanan (Pasal 13 Perkapolri 9/2008).

Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum, harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat (1) Perkapolri 9/2008).

Misal, terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum;    terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;     terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap, harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya). Memang, kadangkala diperlukan upaya paksa, sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi.

Namun, dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 ditegaskan, dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif. Misal, tindakan aparat yang spontanitas dan emosional dengan mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul.

Lalu, keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM. Termasuk melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Tapi, aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal adanya kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar bagi aparat polisi untuk melakukan tindakan represif.

Sebab, dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa, anggota satuan Dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan Dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

Lihat kembali Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas. Di sana jelas tertulis hal yang dilarang, dilakukan satuan Dalmas. Pertama, bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa. Kedua, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Ketiga, membawa peralatan di luar peralatan Dalmas. Keempat, membawa senjata tajam dan peluru tajam. Kelima, keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan. Keenam, mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.

Ketujuh, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa dan kedelapan, melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Nah, di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban lain yaitu, menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Satuan Dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.

Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Pemukulan yang dilakukan aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi, merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Jika itu terjadi, maka dapat dilaporkan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).Tujuanya, agar ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi. (selengkapnya baca Laporan Utama, edisi cetak).***

Komentar

Loading...