Breaking News

Menyalahi Aturan, Walhi Aceh Tolak Pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan

Menyalahi Aturan, Walhi Aceh Tolak Pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan
lokasi penbangunan PLTA Klut I Aceh Selatan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh |  Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur mengatakan. Hasil investigasi Walhi Aceh ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Trinusa Energi Indonesia (TEI), terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kluet 1, Aceh Selatan. Pernyataan itu disampaikan M Nur pada sejumlah awak media di Banda Aceh, Kamis (23/03/17). Menurut M.Nur PT. Trinusa Energi Indonesia baru mendapatkan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan survey geologi dari Dinas Kehutanan Aceh.

Namun dilapangan, PT. TEI melakukan penebangan pohon di bantaran sungai untuk lokasi pembangunan basecamp dan lokasi pendaratan helikopter. Selain itu, kata Nur juga melakukan aktifitas pengeboran batu. PT. TEI melakukan mobilisasi perlengkapan pengeboran menggunakan helikopter, termasuk bahan bakar solar. “Kondisi saat ini semua perlengkapan tersebut ditelantarkan di lokasi proyek tanpa ada petugas yang menjaganya”, kata M. Nur.

Lanjut M. Nur, PT. TEI akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kluet 1, Aceh Selatan berkapasitas 180 Mega Watt (MW) untuk meningkatkan suplai listrik dalam wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Pembangunan PLTA tersebut merupakan program konsorsium antara Indonesia dan Cina, dengan total investasi mencapai Rp 5,6 triliun. Mega proyek ini dibangun dalam kawasan hutan lindung mulai dari kawasan pegunungan Kecamatan Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, dan Kluet Tengah. Total luas areal mencapai 443,79 hektar, selain penggunaan hutan lindung, pembangunan PLTA Kluet 1 juga menggunakan kawasan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 19,34 hektar.

Masih kata M. Nur, hasil kajian Walhi Aceh, PT. Trinusa Energi Indonesia juga diduga melakukan pembohongan publik atas publikasi informasi terkait lokasi proyek dan luas area yang akan digunakan. Ada perbedaan lokasi dan luas area antara yang dipublis pada saat pengumuman studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan lokasi yang tertera pada dokumen Kerangka Acuan (KA) AMDAL. Dalam pengumuman studi AMDAL disebutkan lokasi kegiatan berada di empat kecamatan, yaitu Meukek, Sawang, Samadua, dan Kluet Tengah, dengan luas area 250 hektar . Sedangkan lokasi yang tertera dalam dokumen KA AMDAL lokasi kegiatan berada di lima kecamatan, yaitu Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, dan Kluet Tengah, dengan total area 443,79 hektar.

Fakta lain lanjut M Nur, PT. TEI mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Bupati Aceh Selatan, nomor 050/161/2016, tanggal 24 Februari 2016. Sedangkan qanun RTRW Aceh Selatan baru dilakukan peripurna oleh DPRK Aceh Selatan pada tanggal 28 September 2016. Artinya, pada saat Bupati Aceh Selatan mengeluarkan izin pemanfaatan ruang pembangunan PLTA Kluet 1 belum ada qanun tata ruang kabupaten. “Pembangunan PLTA Kluet 1 oleh PT. Trinusa Energi Indonesia memberikan dampak terhadap perubahan iklim, perubahan fungsi alami sungai Kluet, kelangsungan hidup satwa dilindungi, bencana longsor, keutuhan hutan lindung, dan dampak sosial masyarakat”, jelas M. Nur.

Berdasarkan fakta dan kondisi di atas, Walhi Aceh menolak pembangunan PLTA Kluet 1 oleh PT. Trinusa Energi Indonesia di Kabupaten Aceh Selatan. Terkait penolakan tersebut, Walhi Aceh sudah melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT. TEI kepada Dir-Reskrimsus Polda Aceh, Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Aceh," ungkap M. Nur.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...