Breaking News

RSUDZA Banda Aceh

Menuju Akreditasi Layanan Internasional

Menuju Akreditasi Layanan Internasional
Pelatihan PPI dasar tenaga keperawatan.
Penulis

Setelah lulus dan meraih predikat Bintang 5 (SNARS), Desember 2018. Kini, Pemerintah Aceh bersama manajemen RSUDZA Banda Aceh mempersiapkan diri, menuju akreditasi layanan Internasional atau JCI.

KEINGINAN ini memang bukan serta merta dan kebetulan. Tapi, sudah dipersiapan sejak tahun 2016 lalu. Pencanangannya dilakukan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah bersama Konsultan JCI, Francine Westergaard di halaman RSUDZA, Senin, 15 Agustus 2016.

Akreditasi ini diterbitkan Joint Comission International (JCI), sebuah badan akreditasi nonprofit dari Amerika Serikat (USA), yang mendapat mandat untuk menilai standar pelayanan kesehatan tingkat dunia.

Khusus bagi RSUDZA Banda Aceh, pada 2012 sebenarnya telah mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai rumah sakit berpredikat paripurna. Ini merupakan indikator rumah sakit telah cukup baik terhadap pelayanan, standar manajemen, Patient Safety Goals (PSG) dan sasaran Milenium Development Goals (MDG).

Namun sejalan dengan pembenahan yang telah dilakukan, baik dalam fasilitas, teknologi kesehatan maupun ketersediaan tenaga medis, tetap saja maka masih dirasakan bahwa sertifikasi paripurna itu mesti ditingkatkan lagi.

Komitmen tersebut bukan tanpa sebab. Bayangkan, dari sekitar 2.415 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru sekitar 20 rumah sakit yang sudah mendapat sertifikasi internasional. Selain itu, RSUDZA Banda Aceh, juga telah lulus dan meraih predikat Bintang 5 (SNARS), Desember 2018.

MODUS ACEH/Rizkimau

 

Direktur RSUDZA, Dr. dr. Azharuddin SpOT-(K) Spine FICS menjelaskan, pada 2012 RSUDZA telah mendapat akreditasi dari KARS sebagai rumah sakit berpredikat paripurna. Meski demikian kata Azharuddin, pihaknya tidak berpuas diri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan aman dan bermutu.

Itu sebabnya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah merasa optimis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin mampu meraih Akreditasi Joint Commission International (JCI). “Saya  merasa bangga dengan manajemen RSUDZA. Beberapa program sudah dalam proses dan tanda-tanda keberhasilan mulai kelihatan,” kata Nova.

Itu disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam audiensi persiapan akreditasi RSUZA  di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat, 28 Desember 2018 malam.

Pemerintah Aceh ujar Nova, terus mendukung RSUDZA untuk meraih akreditasi internasional. Pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Bendahara Keuangan Negara di Kementerian Keuangan RI. Tujuannya, membantu pendanaan pembangunan rumah sakit daerah ini. Selain itu, bentuk dukungan Pemerintah Aceh terbukti jelas dari program prioritas Irwandi-Nova yakni  pelayanan kesehatan terbaik.

Plt. Gubenur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Direktur RSUZA, Dr dr Azharuddin Sp.BO.K-Spine, FICS saat sidak di RSUDZA Kota Banda Aceh. (Foto: aceh.tribunnews.com)

 

“Semua undangan rumah sakit sejak  saya Wagub Aceh tak pernah tidak saya hadiri, karena saya konsisten dengan visi misi Irwandi-Nova. Sekecil apapun event kesehatan, tetap saya hadiri,” ujar Nova.

Menurut Nova, apabila akreditasi JCI berhasil diraih RSUDZA, ia yakin dengan sistem yang berlaku nantinya,  mampu meminimalisir penyimpangan seperti praktek dibawah standar.

Akreditasi merupakan alat untuk mengukur tingkat mutu pelayanan dan keselamatan kesehatan dari rumah sakit. Sebab itu, Nova berpesan kepada pihak manajemen untuk mempertahankan apabila RSUDZA berhasil meraih akreditasi internasional.

“Saya peringatkan, mempertahankan lebih sulit dari pada meraih, kalau itu terjadi ke depan harus dirancang terus aksi untuk mempertahankannya. Terutama tentang keluhan masyarakat, kita adalah pelayan rakyat, kalau mau selamat hidup ya layanin rakyat,” kata Nova, mempertegas komitmennya.

Nova berharap, hadirnya JCI nantinya, pelayanan di RSUDZA Banda Aceh sakit dapat terus meningkat dan bagus serta mampu menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Aceh.

Menurutnya, perubahan kearah yang lebih baik harus selalu dilaksanakanan, sebab pemberian pelayanan terbaik tidak ada batasnya.

Direktur RSUDZA, DR dr Azharuddin Sp.OT.,K-Spine, FICS.

 

Menjawab pesan dan optimisme Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Direktur RSUZA, Azharuddin mengaku, pihaknya telah melakukan sepuluh langkah untuk berhasil meraih akreditasi JCI. Misal, melakukan pengenalan dengan standar JCI, membangun rencana aksi dan menganalisis kebutuhan, memperbaharuhi kebijakan dan prosedur, serta menetapkan target ukur.

Selanjutnya, telah melakukan kerja sama yang baik dengan seluruh staf rumah sakit dan menelusuri kebutuhan standar JCI. Termasuk, melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan.

“Kita juga melakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan membangun kesiapan penilaian akreditasi dan terakhir adalah intial survey JCI,” kata Azharuddin.

Azharuddin mengungkapkan, untuk pembiayaan akreditasi JCI diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 3 miliar. Karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh serta Dewan Pengawas dalam membantu persiapan akreditasi.

Jika berhasil meraih akreditasi internasional ucap Azharuddin, maka RSUDZA Banda Aceh, sudah menjadi “tuan sendiri” bagi rakyat Aceh.

Nah, sebagai modal awal, pihaknya telah berhasil menyusun beberapa pedoman yang mengacu pada konsep dan prosedur akreditasi internasional yang ditetapkan ISQua atau The International Society for Quality in Health, perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai profesi di Indonesia.

Termasuk standar akreditasi JCI edisi 4 dan edisi 5, standar akreditasi rumah sakit KARS versi 2012, serta mengacu pada kajian hasil survey standar dan elemen yang belum diterapkan di rumah sakit Indonesia.  KARS kemudian menetapkan standar penilaian akreditasi rumah sakit dalam SNARS 2018, yang telah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit di Indonesia.

Proses penyempurnaan standart akreditasi SNARS yang telah berhasil di raih RSUDZA Banda Aceh, Desember 2018, dilakukan melalui berbagai diskusi dan kesepakan dengan melibatkan  berbagai stakeholder dari Kementerian  Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (HIPPI), dan Persatuan Pengendalian Infeksi (Perdalin).

Memang, terdapat perbedaan penyempurnaan dari sistem akreditasi sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2012, dengan  adanya tambahan Bab yang ada pada SNARS 2018.

Jika sebelumnya standar akreditasi hanya berjumlah 15 bab, SNARS 2018 kemudian menambah 1 bab dalam standar akredirtasi rumah sakit sehingga menjadi 16 Bab.

Selain itu ada penambahan standar dalam SNARS 2018 terdiri dari standar pengendalian resistensi antimikroba (PRA) dan standar integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan rumah sakit. 

Nah, kajian seluruh bab yang tertuang dalam SNARS 2018 edisi 1 adalah. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP). Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK). Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Asesmen Pasien (AP). Pelayanan Asuhan Pasien ( PAP). Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB). Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO). Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).

Selain itu, ada Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS). Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK). Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKF). Manajemen Informasi dan Rekam Medik (MIRM). Program Nasional (menurunkan kematian KIA, menurunkan kesakitan HIV/AIDS dan TB, pengendalian resistensi mikroba dan pelayanan geriatri).

Termasuk Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP). Seluruh bab yang tertuang dalam SNAR 2018 edisi 1, merupakan rincinan dari pengelompokan fungsi-fungsi standar akreditasi yang terdiri dari: Standar keselamatan pasien. Standar pelayanan berfokus pasien. Standar manajemen rumah sakit. Program nasional, dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Data yang dikeluarkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit  menunjukan, hingga awal januari 2018, dari 2787 rumah sakit yang ada di Indonesia, jumlah rumah sakit yang sudah terakreditasi adalah 1553 rumah sakit. Ini membuktikan masih adanya jumlah rumah sakit yang sedang beroperasional dan belum terkareditasi masih sangat banyak di Indonesia.

Melihat realita itu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, telah siap menuju akreditasi layanan internasional (JCI). Caranya, dengan mempersiapkan berbagai aturan (regulasi), peralatan dan teknologi medis, peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta standar pelayanan medis maupun dokter, sesuai prosedur dan ketentuan dalam proses akreditasi rumah sakit.

Dari berbagai persiapan yang ada dan terus disesuaikan, tak sulit rasanya bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, untuk meraih predikat standar layanan Internasional (JCI). Sebab, sebelumnya atau tahun 2016 lalu, rumah sakit ini  telah mencanangkan kick off (dimulainya) upaya meraih akreditasi rumah sakit berstandar internasional.***

Komentar

Loading...