Breaking News

Kursi “Panas” dan Bola “Liar” Sekda Aceh (selesai)

Menimbang Langkah dan Kebijakan Plt Gubernur Aceh

Menimbang Langkah dan Kebijakan Plt Gubernur Aceh
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (Foto: google)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No: 11/2006, Bagian Kedua, Sekretariat Daerah Aceh, Pasal 102 ayat 2 menyebutkan. Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh.

Pada Ayat 3, Gubernur menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Dan  ayat 4, Presiden menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Aceh dengan Keputusan Presiden.

Namun, Pasal 107 (UUPA) mengamanatkan bahwa, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh, diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu, PP 58/2009. Dalam penjelasannya disebutkan, Gubernur Aceh memiliki kewenangan menetapkan seorang calon Sekda Aceh dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Tapi, sebelum menetapkan seorang calon Sekda Aceh, Gubernur diwajibkan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Termasuk membawa tiga nama calon. “Jadi serta merta. Sebelum menetapkan atau memutuskan, Presiden melakukan penelitian terhadap tiga nama tersebut dengan melibatkan berbagai lembaga tinggi negara seperti; BIN, Kemendagri, Setneg, Kementerian PAN/RB, Kapolri dan lainnya. Kalau calon sudah dinyatakan clear, baru dipanggil Gubernur untuk menghadap dan mengusulkan satu nama. Begitu aturannya,” kata sumber media ini yang juga orang dekat Istana Negara, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019 malam.

Nah, jika tiga nama yaitu dr.Taqwallah, Kamaruddin Andalah dan M. Jafar yang diputuskan Tim Pansel dan diteruskan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai bahan konsultasi kepada Presiden RI. Tentu tak soal. Sebaliknya, jika tiga nama tadi dikirim Plt Gubernur Aceh kepada Presiden justeru untuk kemudian ditetapkan satu nama, ini jelas tak sesuai aturan.

“Ini jelas keliru dan bukan tidak mungkin akan ditolak atau dikembali oleh Presiden,” ungkap sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya ini. Dia juga memastikan, sejauh ini, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden terkait calon Sekda Aceh.

“Jadi, tak cukup mengirim surat, tapi harus konsultasi tatap muka. Dari sanalah, Plt Gubernur Aceh menjelaskan tiga nama calon untuk kemudian memilihnya satu calon dan mendapat persetujuan Presiden,” ulas sumber tadi.

Menurutnya, jangankan Sekda definitif. Untuk penjabat Sekda saja, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengusulkan secara tertulis satu calon penjabat Sekda Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, paling lambat lima hari kerja terhitung sejak Sekda provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan. “Ini diatur pada Pasal 7, Peraturan Presiden RI, No: 3/2018, tentang Penjabat Sekda,” jelas sumber tadi.

Memang, hingga pekan lalu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum menyampaikan kepada publik melalui media pers, apakah dia sudah bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, terkait Sekda Aceh atau belum. Ini menjadi penting sehingga tidak multi tafsir dan semakin “liar”. (selengkapnya baca edisi cetak, Senin, 11 Februari 2019).***

Komentar

Loading...