Breaking News

Menguji ‘Keacehan’ Komisioner KIP

Menguji ‘Keacehan’ Komisioner KIP
Tak Lolos Verifikasi KIP Aceh
Penulis
Rubrik

MODUSACEH.CO | Tahap pendaftaran partai politik lokal dan nasional untuk bisa ikut Pemilu Legislatif 2019 mendatang, sudah ditutup rapat, Senin, 16 Oktober 2017. Ada tiga partai politik lokal yang digadang-gadangkan tidak bisa ikut Pemilu 2019, sebab tidak mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ketiga Parlok itu adalah, Partai Islam Aceh (PIA), Partai Gerakan Rakyat Aceh Mandiri (Gram) dan Partai Generasi Aceh Beusaboh That dan Takwa (Gabthat). Sementara empat partai politik lokal lain yang diterima yaitu, Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA dan Partai Aceh (PA). Selanjutnya, Parlok  itu pun memasuki tahap verifikasi faktual oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan kabupaten-kota.

Nah, pembentukan partai politik lokal itu, didasari pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006. UUPA itu ada di Bumi Serambi Mekkah ini, setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersepakat damai dengan Pemerintah RI, di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam. Hasil kesepakatan damai itu, lahirlah UUPA yang kemudian bermunculan pendirian partai politik lokal sejak 2007 hingga saat ini.

Semua kita patut berbangga dengan adanya UUPA dan harus ditularkan dalam implementasinya. Misal, dalam proses verifikasi yang dilakukan KIP Aceh dan Kabupaten-Kota.

Mengutip bagian kedelapan UUPA yaitu persyaratan mengikuti pemilu anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, maka Pasal 89 mengaturnya. Ayat (1) UUPA mengatakan, untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai politik harus memenuhi persyaratan: a. telah disahkan sebagai badan hukum, b memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di Aceh.

Kemudian huruf c memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b. Lalu huruf d mengatur, memiliki anggota sekurang-kurangnya satu per seribu dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai partai politik lokal.

Huruf e pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c mempunyai kantor tetap, dan huruf f mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP. Kemudian, pasal yang sama ayat (2) menyebutkan partai politik lokal yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu DPRA/DPRK, dan berbagai ketentuan lain juga diatur ayat (3 dan 4).

Meski Pasal 89 Ayat (1-4) ini tidak menegaskan bahwa itu aturan membentuk partai lokal baru di Aceh, tetapi, ayat (1-4) terutama huruf a sampai f itu tersirat bahwa pasal 89 soal aturan pembentukan partai politik lokal baru di Aceh.

Bila pasal 89 UUPA itu soal pembentukan partai politik lokal di Aceh, maka KIP Aceh mesti dapat memastikan berapa banyak partai politik lokal yang ikut mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai partai politik baru di Aceh. Artinya, partai politik lokal yang mendaftar setelah masa pendaftaran ditutup, maka tidak masuk lagi sebagai partai politik lokal di Aceh.

Itu artinya, hanya empat partai politik lokal yang mendaftar. Alasannya, Pasal 90 UUPA mengatakan, untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus, huruf a mengatakan; memperoleh sekurang-kurangnya lima persen jumlah kursi DPRA atau huruf b memperoleh sekurang-kurangnya lima persen dari jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten-kota.

Maka, partai politik lokal yang tak memenuhi ambang batas tersebut, bisa dipahami harus membentuk partai politik baru. Karena itu, Komisioner KIP Aceh tidak boleh mengabaikan Pasal 90 UUPA, karena jika bukan orang Aceh yang menjalankan UUPA dengan benar, siapa lagi?***

 

 

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...