Breaking News

Menelusuri Regulasi Pergantian Kepala BPKS Sabang (bagian dua)

“Menghakimi” Sayid Fadhil Tanpa Verifikasi dan Kesempatan Bela Diri?

“Menghakimi” Sayid Fadhil Tanpa Verifikasi dan Kesempatan Bela Diri?
Pelantikan Kepala BPKS Sabang (Foto: liputanrakyat.com)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Sekilas, proses pergantian Sayid Fadhil dari kursi Kepala BPKS Sabang oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memang berjalan normal dan sesuai prosedur.

Dimulai dari evaluasi kinerja dan kepemimpinan Sayid Fadhil hingga keluarnya surat rekomundasi dari anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu, Walikota Sabang dan Bupati Kabupaten Aceh Besar. Termasuk, Ketua DPR Aceh.

Namun, “menghakimi” tanpa memberi kesempatan membela diri untuk verifikasi dan klarifikasi dari berbagai “tuduhan”, tentu menabrak prinsip-prinsip manajemen dan kepemimpinan yang akuntabel, dibawah kendali Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Sebab, naiknya Sayid Fadhil sebagai Kepala BPKS Sabang, tidak serta merta. Sebaliknya, melalui serangkaian fit and propertest  (uji kepatutan dan kelayakkan), dengan materi dan penguji yang dikenal atau katanya mampuni.

Salah satunya, melibatkan Makmur Ibrahim SH.M.Hum (Sekretaris Dewan Kawasan Sabang) yang juga Kepala Kantor Regional XIII, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Aceh. Dan, salah satunya materi adalah, psikologi test. Tujuannya, untuk memahami tingkat kecerdasan emosional, sosial dan mungkin juga spiritual.

Jadi, jika salah satu alasan pergantian Sayid Fadhil (sesuai evaluasi Dewan Pengawas) karena otoriter, one man show  serta sarat manajemen konflik. Maka hasil test dan sosok para penguji pejabat BPKS Sabang beberapa waktu lalu, patut kita pertanyakan kompetensi dan integritasnya.

Selain itu, kehadiran sosok Adnan Ganto, Munawar Liza Zainal (mantan Walikota Sabang) dan kawan-kawan sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPKS Sabang, juga patut kita "gugat" perannya, terutama fungsi mereka dalam memberdayakan BPKS Sabang.

Sebab, itu bukan kali pertama dijabat Adnan Ganto menjadi Ketua Dewas BPKS Sabang. Saat Kepala BPKS Sabang dipegang Fauzi Husein (periode sebelumnya), posisi itu juga dipegangnya. Sementara, Munawar Liza adalah mantan Walikota Sabang, yang tentunya sangat paham dengan persoalan yang menerpa BPKS Sabang.

Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan Dewas BPKS Sabang, untuk memajukan kawasan tersebut? Dan mengapa Sayid Fadhil bisa lulus?

Karena itu, terpilihnya Sayid Fadhil sebagai Kepala BPKS Sabang yang pada kesempatan pertama gagal, namun muncul kembali dan lulus, patut diduga ada peran Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dititipkan pada Adnan Ganto dan Munawar Liza.

Kini, sejalan kasus yang menimpa Irwandi Yusuf, format itu pun seketika berubah di tangan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah?

Memang, Pasal 53 ayat (1) UU No.11/2006, tentang Pemerintahan Aceh memberi amanat; Apabila Gub/Bup/Walkot diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5). Maka, Wagub/Wabup/Wawalkot, dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Bup/Walkot sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Begitupun, ada pendapat yang membenarkan bunyi pasal tersebut. Tetapi, dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur, pelaksana tugas Plt Gubernur, juga diatur oleh undang-undang dan aturan lainnya. Ini berarti, tidak serta merta mutlak melaksanakan tugas Gubernur secara keseluruhan.

Nah, seandainya tugas Plt Gubernur tidak dibatasi oleh aturan, kenapa harus disebut statusnya sebagai pelaksana tugas (Plt), dan apa bedanya dengan Gubernur definitif? Sebaliknya, jika Irwandi Yusuf tak terjerat hukum, bisa jadi ceritanya akan berbeda.***

Komentar

Loading...