Terkait Hasil Lelang Proyek Pelabuhan Balohan Sabang

Menaruh Harapan Kedua Kepada KPK

Menaruh Harapan Kedua Kepada KPK
google.com

Tender proyek pembangunan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan total anggaran Rp 221 miliar, di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), berakhir sudah. Ini sejalan dengan keluarnya daftar pemenang proyek tersebut, Selasa, 15 Mei 2018 lalu yaitu, PT Cemerlang Samudra Kontrindo.

MODUSACEH.CO | Walau hasilnya terkesan ‘dingin’ tapi tetap saja mendapat sanggahan dari salah satu peserta yaitu, PT. Pembangunan Perumahan (PP) Jakarta. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, mengaku ada yang janggal dari hasil pengumuman lelang tersebut.

Sebelumnya, proyek ini juga sempat menjadi sorotan pegiat anti korupsi dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Maklum, mereka menduga ada konflik kepentingan pada tender proyek pembangunan Pelabuhan Balohan Sabang. Bahkan, mereka melihat ada pihak tertentu yang sangat kencang melobi proyek yang sedang ditender ini.

Itu sebabnya, hasil kajian GeRAK Aceh menemukan adanya dugaan awal, jika proses pengadaan barang dan jasa di tubuh BPKS, sangat rawan disusupi kepentingan tertentu. Salah satu dugaanya, ada pihak tertentu yang berani mengklaim mendapat dukungan dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

"Ternyata gejala tentang syndrome untuk mendapat fee tertentu dari proses pengadaan barang dan jasa di tubuh pemerintah masih sangat kuat. Salah satu adanya, konflik kepentingan kelompok tertentu untuk mempengaruhi proses pengadaan yang sedang dilakukan," kata Mahmudin, Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh, dibawah supervisi GeRAK Aceh, Selasa, 12 September 2017 lalu.

Seperti wartakan laman AJNN.Net. Dalam kajian GeRAK, lanjut Mahmuddin, ditemukan beberapa temuan awal adanya dugaan permainan dalam memenangkan tender di BPKS.

"Kami menemukan ada kelompok tertentu dengan menjelaskan posisi nilai tawar kepada unit pengadaan barang dan jasa BPKS, jika perusahaan mereka salah satu perusahaan yang layak dan berhak memenangkan tender yang sedang berjalan. Bahkan kelompok ini berani mengatakan mendapat dukungan penuh dari Irwandi Yusuf," ungkap Mahmuddin saat itu.

Bahkan tender tersebut terpaksa diulang setelah empat perusahaan besar dinyatakan gugur karena tidak mencukupi syarat. Tender pertama dilakukan tahun 2017. Empat perusahaan yang dinyatakan gugur yakni, PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT Hutama Karya, Nindya Karya dan PT Cemerlang Samudera Kontrindo. Tender kembali dibuka pada tahun 2018 yang diumumkan melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh.

Dalam jadwal yang diumumkan LPSE Pemerintah Aceh, pengumuman prakualifikasi dilaksanakan 19-26 Maret 2018. Pengumuman pemenang akan diumumkan 8 Mei 2018, dan penandatanganan kontrak pada 16-18 Mei 2018. Ada 167 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender kedua proyek tersebut. Tiga perusahaan mendapat catatan dari panitia lelang, yaitu CV. Cit Nacita, PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dan CV. Empat Saudara. Sementara, hanya tiga perusahaan dinyatakan lengkap, dan masuk ke tahap selanjunya, yakni PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, PT. Hutama Karya (PERSERO), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Nah, setelah proses seleksi, panitia lelang memenangkan PT Cemerlang Samudra Kontrindo dengan harga penawaran Rp 196.860.000.000,00. Perusahaan ini beralamat di Jl. S.Parman, GG. Rustam, No.67-B Petisah Tengah Medan Kota, Sumatera Utara.

Sementara dua perusahaan lainnya dinyatakan gugur. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, karena tujuan surat keterangan dukungan pabrikan atau distributor resmi, untuk beberapa surat dukungan yang disampaikan pada dokumen penawaran yaitu; kepada Pokja Konstruksi dan Pengadaan Jasa Lainnya VI Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, salah.

Seharusnya kepada Pokja Konsruksi I ULP Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang. Jadwal pelaksanaan yang disampaikan pada dokumen penawaran juga tidak menjelaskan/tidak menyampaikan kolom untuk volume pekerjaan, satuan dan bobot/persentase untuk setiap item pekerjaan.

Tak hanya itu, untuk mengatur jadwal pelaksanaan setiap item pekerjaan yang terbagi atau tersebar setiap waktu dalam setiap bulan harus mengetahui bobot setiap item pekerjaan. Sehingga Jadwal pelaksanaan yang disampaikan akan menggambarkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian setiap item pekerjaan.

Jadwal pengunaan bahan dan material yang disampaikan pada dokumen penawaran tidak menjelaskan/tidak menyampaikan kolom untuk volume bahan dan material dan satuan. Namun, untuk menyampaikan jadwal penggunaan bahan dan material yang terbagi penggunaan setiap bulannya harus mengetahui volume dari masing-masing bahan dan material yang akan digunakan. Sehingga Jadwal penggunaan bahan dan material yang disampaikan akan menggambarkan besaran penggunaan kebutuhan bahan dan material setiap bulannya dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadwal pengunaan peralatan yang disampaikan pada dokumen penawaran tidak menjelaskan/tidak menyampaikan kolom untuk jumlah atau volume peralatan utama yang dibutuhkan dan satuan peralatan. Sementara untuk menyusun jadwal penggunaan peralatan yang akan digunakan setiap bulannya untuk menyelesaikan setiap item pekerjaan harus mengetahui volume peralatan yang dibutuhkan. Sehingga Jadwal penggunaan peralatan yang disampaikan akan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.

Sementara PT. Hutama Karya (PERSERO) gugur karena jadwal pelaksanaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak mencantumkan kolom satuan dari volume yang disampaikan, sehingga volume yang disampaikan tersebut tidak diketahui satuan yang digunakan untuk masing-masing item pekerjaan. Brosur untuk mendukung pekerjaan Movable Bridge yang dikeluarkan oleh perusahaan pendukung yang di Stempel Basah dan Paraf Pabrikan/Distributor, tidak disampaikan dalam dokumen penawaran. MB yang ditawarkan menggunakan sistem hidrolik dengan automatic safety lock/kunci pengaman otomatis, tidak disampaikan dalam dokumen penawaran. Selain itu, surat kesanggupan pengadaan lampu PJU sesuai kondisi lapangan tidak disampaikan dalam dokumen penawaran.

Nah, lepas dari semua itu, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menduga. Sejak awal ada yang aneh dalam proses tender proyek Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang (MYC 2017-2019), di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Karena itu, tender tersebut terpaksa diulang dengan alasan tidak ada satu pun perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatudin Tanjung menilai. Ada yang janggal dalam proses tender tersebut. Bahkan perusahaan-perusahaan BUMN juga dinyatakan tidak lengkap sehingga gugur dalam proses tender.

"Ini sangat janggal, dalam tender tidak ada satu pun perusahaan yang dinyatakan lengkap dan harus tender ulang. Sangat aneh bagi kami ini, apalagi tingkat perusahaan BUMN juga tidak lolos tender dan dinyatakan tidak lengkap persyaratan," kata Hayatudin Tanjung kepada AJNN, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, ada sesuatu yang melatarbelakangi sehingga tender itu terpaksa diulang. BPKS harus mempublikasi kepada publik alasan harus dilakukan tender ulang. "Kami menduga pasti ada sesuatu yang melatarbelakangi kasus gagalnya tender ini," ujarnya saat itu.

Dari awal, kata Hayatudin Tanjung, pihaknya sudah mengingatkan agar panitia tender harus berhati-hati dalam melaksanakan tender proyek yang bersumber dari APBN ini. Sebab, pihaknya menduga banyak para pihak yang mencoba melakukan intervensi untuk memenangkan perusahaan tertentu. "Kami sudah surati KPK sebelum tender ini dimulai," ujarnya. Surat bernomor 200/B/G-Aceh/X/2017, dengan perihal permohonan supervisi dan terintegrasi penindakan dalam pengadaan barang dan jasa BPKS TA 2017.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengatakan. Hasil kajian kegiatan rencana dan alokasi anggaran tahun 2017-2018, untuk pelaksanaan pembangunan BPKS, ditemukan petunjuk adanya perencanaan pembangunan yang dapat berpotensi dan akan menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi, indikasi kerugian keuangan negara serta perekonomian dalam pelaksanaan tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBN tahun 2017.

"Atas fakta itu kami mendorong KPK mengambil langkah-langkah strategis, dan menetapkan Aceh sebagai daerah khusus dalam bidang pencegahan terintegrasi penindakan (KORSUP)," kata Askhalani, Kamis (19/10/2017).

Menurutnya antisipasi potensi dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di BPKS sangat penting dilakukan, terutama untuk tidak berulangnya kasus korupsi pembangunan pelabuhan CT-3 tahun 2006-2012.

"Pertimbangan ini didasarkan dari fakta dan bukti permulaan awal tentang adanya potensi pelanggaran terencana dan cukup terstruktur," ujarnya. Askhal menjelaskan, berdasarkan data rencana umum pengadaan (RUP) tahun 2017, ditemukan adanya beberapa paket pekerjaan yang akan dan sedang dilaksanakan tender pengadaan barang dan jasa. Salah satunya paket pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan (MYC 2017-2019) dengan total anggaran Rp 221 miliar.

"Paket ini sistem multi years. Kedua paket yang sama dengan anggaran yang berbeda yakni Rp 52 miliar. Keduanya merupakan paket dari total 138 paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN," ungkapnya.

Hasil kajian dan fakta lapangan, kata Askhal, ditemukan dugaan awal yang dapat berpotensi adanya upaya penyalahgunaan hukum dan bertentangan dengan tatacara pelaksanaan tender pengadaan barang serta jasa. Dan, konflik kepentingan untuk memenangkan dan mengarahkan paket pekerjaan pada perusahaan yang telah ditentukan.

"Cukup kuat adanya intervensi dari pengambil keputusan untuk mempengaruhi proses tender dan tahapan pengadaan untuk mendapatk fee atas proses tender yang akan dilaksanakan," kata Askhal.

Dari temuan dan fakta tersebut, pihaknya mendukung dan mendorong KPK untuk dapat melakukan supervisi, pengawasan terintegrasi penindakan terhadap tahapan proses tender yang sedang dilaksanakan.  "Surat sudah kami kirimkan, semoga KPK bisa bergerak cepat untuk melakukan supervisi atas paket pekerjaan di BPKS," ujarnya.

Inikah harapan kedua kepada KPK atau Polda Aceh untuk masuk dan melakukan penyelidikan? Semoga.***

Komentar

Loading...