Breaking News

Sejak 21 Oktober  2014 Hingga 2018

Melirik Partai Jawara Korupsi

Melirik Partai Jawara Korupsi
google.com
Sumber
Parpol Peserta Pemilu 2014

 

MODUSACEH.CO | Jelang pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) 2019, berbagai partai politik baru bermuncullan, bersaing dengan partai lama (incumbent). Semua itu, merupakan hasil verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

Begitupun, sudah sepantasnya Anda melawan lupa, menginggat kembali partai politik mana saja sebagai jawara, para kadernya melakukan tindak pidana korupsi. Berikut informasi yang dihimpun tim redaksi dari berbagai sumber.

Nah, berikut jumlah kader parnas yang menjadi tersangka korupsi. Partai GOLkar (10 kader). PDIP (7 kader). PAN (7 kader). PKB (3 kader). Gerindra (3 kader). PKS (2 kader). Partai  Demokrat (2 kader). Partai  Nasdem (2 kader) dan Partai Hanura (1 kader). Dari jumlah tersebut, ada beberapa fakta yang menarik untuk dipelajari. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap tangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Adriansyah yang juga mantan Bupati Tanah Laut, Periode 2003-2013 dalam kasus suap.

Kedua, KPK menangkap tangan Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin Fraksi PDIP Bambang Karyanto dan Anggota Komisi III DPRD Musi Banyasin Fraksi Partai Gerindra, dalam kasus anggaran. Ketiga, KPK menangkap tangan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan, bersama pengacara dari kantor advokat OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur. Kasus  ini melibatkan dua politisi yaitu, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (PKS) serta Sekjen Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella sebagai tersangka. Sementara, OC Kaligis saat itu adalah fungsionaris Partai Demokrat. Keempat,  KPK menangkap tangan anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo,  dalam kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik mikrohidro di Papua.

Lantas, bagaimana dengan tahun 2016? KPK menangkap tangan Anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana (Demokrat), terkait kasus suap untuk alokasi rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat (Sumbar). Selanjutnya, KPK menangkap Tangan Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi (Gerindra), terkait suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara (Reklamasi).

Tak hanya itu, KPK juga menangkap tangan Anggota DPR RDamayani Wisnu Putranti (PDI-P) dalam kasus suap yang dikenal dengan suap PUPR. Penangkapan Damayanti berbuntut dijadikan tersangaka beberapa anggota DPR dari lintas fraksi: dan seorang bupati. Budi Suprayitno  merupakan anggota Fraksi Partai Golkar, Andi Taufan Tiro adalah anggota DPR dari Fraksi PAN, Yudi Widiana Adia adalah anggota DPR Fraksi PKS. Musa Zainudin adalah anggota DPR Fraksi PKB dan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan  berasal dari PDI-P.

Menariknya, tahun 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan di DPRD Jawa Timur. Tersangka di antaranya M Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra. Selanjutnya, KPK kembali melakukan OTT di DPRD Mojokerto. Dalam operasi senyap tersebut sebanyak 4 orang, tiga di antaranya  Pimpinan DPRD dijadikan tersangka yaitu Purnomo (Ketua DPRD Mojokerto Fraksi PDI-P), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Mojokerto Fraksi PKB), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Mojokerto Fraksi PAN). 

Seolah tak pernah jera dan bertubi-tubi,  KPK menangkap tangan  Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti  (Golkar).  KPK menangkap tangan  Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Demokrat). Disusul KPK melakukan OTT Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha (Golkar).

Tak hanya itu, KPK melakukan OTT  Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali (Fraksi Golkar), Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi (Fraksi PKB). KPK melakukan OTT dan menetapkan tersangka yaitu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain (Golkar). KPK melakukan OTT  Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (PDI-P). KPK melakukan OTT Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (Golkar). Masih dari Partai Golkar, KPK melakukan OTT  anggota DPR Komisi XI Aditya Anugrah Moha (Golkar). KPK melakukan OTT di Nganjuk dan menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (PDI-P). KPK melakukan OTT di Jambi, diantaranya Anggota DPRD Jambi Supriono (PAN), dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka Gubernur yang juga dari PAN Zumi Zola.

Celakanya, praktik bulus itu pun tetap marak terjadi di tahun 2018. Lihat saja, KPK menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif  (Partai Berkarya). KPK menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli  (Golkar). KPK menangkap Tangan  Bupati Ngada Marianus Sae. (Kader PAN, dicalonkan PDIP pada Pilgub NTT).

Nama Partai Golkar, NasDem dan PAN kembali mencuat, setelah KPK menangkap tangan Bupati Subang Imas Aryumningsih  (Golkar). KPK menangkap tangan  Bupati Lampung Tengah. Mustafa (NasDem). KPK menangkap tangan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN) dan  Cagub Sultra Asrun (PAN) dan Setya Novanto (Golkar), terkait kasus e-KTP. Nah, apa pendapat Anda terkait berbagai kasus tersebut? Pilihan tetap ada  di tangan Anda!***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...