Melirik Kursi Ketua DPR Aceh

Melirik Kursi Ketua DPR Aceh
Foto: Ilustrasi/radar jambi
Penulis
Sumber
Muhammad Saleh/Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

SIAPA calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024, tiba-tiba saja mencuat. Ini sejalan dengan usainya kontestasi pesta demokrasi lima tahunan bertajuk; Pemilu Legislatif (Pileg), 17 April 2019.

MODUSACEH.CO | JIKA tak ada aral melintang, 81 anggota DPR Aceh terpilih tadi akan dilantik dan diambil sumpahnya, awal Oktober 2019 mendatang. Selanjutnya, menetapkan ketua serta tiga unsur pimpinan lainnya.

Seperti dua periode sebelumnya, kursi “empuk” sekaligus “panas” ini, belum bergeser dari Partai Aceh (PA). Walau hasil yang dituai tak seindah yang diharap dan target. Sebab, dari 81 kursi yang diperebutkan, 18 kursi diantara, diraih PA, hasil Pileg 2019.

Tiga unsur pimpinan (wakil ketua), akan diisi dari Partai Demokrat, Golkar serta Gerindra, sesuai suara (kursi) yang diraih. Posisi Demokrat dan Golkar masih bertahan dari periode sebelumnya. Hanya Partai NasDem harus berlapang dada, kehilangan kursi wakil pimpinan, karena hanya memperoleh 2 kursi di DPR Aceh. Kursi tersebut, diambil Partai Gerindra, satu lompatan dari Pileg 2014 lalu.

Khusus untuk PA, dibandingkan Pileg 2014 silam,  perolehan kursi memang terus menurun drastis. Bayangkan, dari 81 di DPR Aceh, hanya meraih  29 kursi (Pileg 2014-2019). Padahal, dari 69 kursi pada Pileg 2009-2014, PA berhasil mendapatkan 33 kursi.

Bergerak lurus, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (di Aceh DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (di Aceh DPRK) mengamanatkan. Pimpinan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pimpinan  DPR dipilih dengan pemungutan suara.

Namun, soal posisi ini tentu sudah sangat jelas dan terang menderang yaitu, kursi ketua dan tiga unsur pimpinan lainnya, diisi oleh utusan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Itu sebabnya, sebagai wakil partai di parlemen, kedudukan seorang ketua dan pimpinan (wakil ketua) DPR Aceh, sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik yang diwakili seorang anggota dewan.

Lepas dari itu, kehadiran sosok pimpinan (Ketua DPRA) memang menjadi penting. Sebab, sesuai fungsi dan perannya di lembaga wakil rakyat tersebut. Misal, seorang ketua dan pimpinan DPRA bertugas untuk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.     

Menyusun rencana kerja pimpinan. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan dewan. Selain itu, menjadi juru bicara dewan, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan dewan, mewakili DPRA dalam berhubungan dengan lembaga lainnya. Termasuk mengadakan konsultasi dengan kementerian serta lembaga tinggi negara lainnya, sesuai dengan keputusan yang diambil.

Ada lagi, mewakili DPRA di pengadilan. Melaksanakan keputusan-keputusan, berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, menyusun rencana anggaran DPRA bersama Badan Urusan Rumah Tangga, yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna dan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna, yang khusus diadakan untuk itu.

Karena itulah, sosok atau figur seorang Ketua DPR Aceh menjadi sangat taktis dan strategis, terutama sebagai lokomotif (pengerak) dari lalu lintas fungsi yang dimiliki. Sesuai Pasal 20A Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, ada tiga fungsi legislatif yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (Qanun) bersama Pemerintah Aceh.

Fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah (Qanun) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang diajukan kepala daerah. Sedangkan, pengawasan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Qanun) dan APBA.

Menariknya, walau kursi Ketua DPR Aceh mulai diperbincangkan, namun Ketua DPA Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem ini, masih menanggapinya secara dingin. Mualem mengaku, pihaknya belum membahas masalah tersebut. “Belum kami bahas, masih dalam samar-samar. Tunggu saja jika sudah waktunya kami sampaikan,” kata Mualem kepada media ini, Sabtu, (22/6/2019) lalu melalui pesan Whatsapp (WA).

Begitupun, satu kata kunci yang patut disikapi dan renungkan adalah, Mualem dengan tegas menyebut kriteria calon Ketua DPRA, harus memiliki kesetiaan dan komitmen yang tinggi terhadap partai serta perjuangan untuk mensejahterakan rakyat Aceh.

Sekilas, pernyataan ini memang terkesan sederhana. Namun, jika dicerna lebih jauh, pesan Mualem bermakna dalam dan ganda. Ini tak lepas dari pengalaman serta perjalanan dua periode sosok Ketua DPR Aceh sebelumnya. Saat dipegang Hasbi Abdullah hingga Muharuddin.

Ibarat (maaf) kentut, tercium ada namun susah untuk ditangkap. Syahdan, berbagai kebijakan di parlemen Aceh, ditenggarai kurang berkoordinasi dengan partai, khususnya Mualem. Jika pun ada, hanya orang per orang, sehingga memenggal berbagai amanah dan misi perjuangan; memberdayakan partai, mensejahterakan rakyat Aceh, khususnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), anak yatim dan janda korban konflik.

Akibatnya, muncul berbagai sekat jika tak elok disebut blok-blok di tubuh Fraksi Partai Aceh (PA) di DPR Aceh. Tragisnya, dua periode (10 tahun) keberadaan wakil rakyat dari PA di DPR Aceh, nyaris “terlelap” dengan program dana aspirasi, sehingga luput dari tugas utama mereka, menjaga; butir-butir MoU Helnsinki sebagai amanah dari perjanjian damai, 15 Agustus 2005 dan marwah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor: 11/2006, sebagai turunnya. Padahal, sinyal ke arah itu telah tampak sejak dari awal. Misal, soal bendara, lagu dan himne Aceh, yang hingga kini belum berkibar di Aceh.

Dan, ironisnya kesadaran tersebut baru muncul, setelah berbagai persoalan, terkait realisasi butir-butir MoU Helsinki dan UUPA (kewenangan dan kekhususan Aceh), dirasakan belum seluruhnya terwujud. Bahkan, nyaris teramputasi di tengah hiruk pikuk perpolitikan lokal dan nasional (Jakarta). Polemik soal Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang sempat muncul ke permukaan, termasuk salah satunya.

Nah, geliat baru tampak pada paruh akhir periode 2014-2019, saat Ketua DPR Aceh dipegang Sulaiman, mengantikan Muharuddin. Dia menunjukkan komitmennya untuk mengagas  dan membentuk satu tim advokasi MoU Helsinki dan UUPA yang kini sedang bekerja.

Jadi, dari konteks dan sisi ini, pernyataan Mualem terkait kriteria calon Ketua DPRA, harus memiliki kesetiaan dan komitmen yang tinggi terhadap partai serta perjuangan untuk mensejahterakan rakyat Aceh, menjadi sahih adanya.

Bisa jadi, Mualem ingin meluruskan kembali posisi Partai Aceh (PA) sebagai partai politik perjuangan, bukan semata-mata partai politik berorientasi “ekonomi” ansih. Selain itu, tentu belajar dari “kegagalan” Partai Aceh untuk menambah kursi atau setidaknya mempertahankan jumlah kursi yang ada di parlemen Aceh yang terus hilang atau tergerus dan periode ke periode. (selengkapnya baca edisi cetak, Rabu, 26 Juni 2019).***

 

Komentar

Loading...