Dibalik Pemberhentian Kepala BPKS Sabang (selesai)

Melirik Fungsi dan Peran Dewan “Kongsi” Sabang, Eeeh Dewan Kawasan Sabang

Melirik Fungsi dan Peran Dewan “Kongsi” Sabang, Eeeh Dewan Kawasan Sabang
dok.MODUSACEH.CO
Rubrik

MODUSACEH.CO | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 83 Tahun 2010, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS), sangat jelas memberi tugas dan fungsi kepada DKS. Sudahkah dijalankan dengan benar?

Buka kembali Bab I, Ketentuan Umum. Pada pasal 1 jelas disebutkan; Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan, untuk melaksanakan pengusahaan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Kedua, Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, Pemerintah Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Keempat, pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Kelima, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut kawasan Sabang, adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2000, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. 

Keenam, Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Dan ketujuh, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2, dalam kawasan Sabang ditetapkan kawasan pengusahaan yang meliputi Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), kawasan bandar udara, jalan penghubung antarkawasan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan, kawasan bisnis utama/niaga, kawasan industri, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pergudangan, kawasan pariwisata, dan kawasan perikanan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Pasal 3, kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Sabang bebas tata niaga.  Selain itu, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Sabang ke daerah pabean lainnya di wilayah Indonesia wajib tunduk pada ketentuan di bidang kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Lantas, bagaimana dengan pelimpahan kewenangan? Pada Bab II, pasal 4 dijelaskan. Pertama, untuk memperlancar kegiatan pengembangan fungsi kawasan Sabang, Pemerintah melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain kepada DKS.

Kedua, pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Pasal 5, kewenangan pemerintah di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kewenangan dalam bidang: a. perdagangan; b. perindustrian; c. pertambangan dan energi; d. perhubungan; e. pariwisata; f. kelautan dan perikanan; dan  g. penanaman modal. 

Pasal 6, kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. penataan ruang; b. lingkungan hidup; c. pengembangan dan pengelolaan usaha; dan  d. pengelolaan aset tetap. Kedua, pengembangan dan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi. Begitulah selanjutnya.

Karena besarnya tugas dari pelimpahan kewenangan tersebut, saat melantik Pengurus Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS) periode 2018-2023, Kamis 22 Maret 2018. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berharap, pengurus BPKS yang baru bekerja maksimal dan sesuai aturan yang berlaku guna mempercepat kemajuan Sabang.

"Pengurus yang baru harus berjalan sesuai aturannya sendiri bukan atas keputusan orang lain," kata Irwandi Yusuf ditanya harapannya kepada pengurus BPKS, usai pelantikan di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh.

Irwandi mengatakan sektor pariwisata, industri dan perdagangan merupakan sektor yang harus menjadi prioritas bagi pengembangan Sabang. Selain itu, sektor perikanan juga harus menjadi prioritas mengingat besarnya potensi yang dimiliki Sabang. "Ya itu dia (diprioritaskan). pariwisata, industri, perikanan dan perdagangan. Kalau investasi yang sudah masuk ke Sabang sama saya tidak ada angkannya. Tanyakan kepala BPKS," ujar Irwandi.

Irwandi juga berharap BPKS bebas dari intervensi pihak manapun termasuk dalam mengelola tender proyek di Kota Sabang. Hal itu untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum mengingat pemerintah pusat juga menganggarkan dana bagi pengembangan Sabang, salah satunnya Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan.

"Bebas dari intervensi, bukan bebas mengintervensi. Kalau panitia tender berubah seribukalipun tidak masalah, asal tidak terjadi permainan. Itu (perubahan) tidak bisa dijadikan indikasi adanya permainan," ujar Irwandi menjawab dugaan indikasi upaya memenangkan salah satu peserta dalam proyek senilai Rp 221 miliar itu.

Irwandi meminta panitia tender Proyek Revitalisasi Pelabuhan Balohan Sabang, tidak terpengaruh teror dari instansi tertentu untuk memenangkan salah satu peserta. Menurut Irwandi, hingga kini tender proyek tersebut masih berjalan sesuai aturan. "Tidak ada upaya-upaya yang inten kalau menurut saya. Kalau saya menampakkan WA (whatsapp) termasuk dengan mengancam saya, bukan dari Lukman CM," ungkap Irwandi ketika itu.

Lantas, sudahkah semua pelimpahan kewenangan tadi di laksanakan oleh Dewan “Kongsi” Sabang, Eeeh, Dewan Kawasan Sabang dengan baik terhadap manajemen BPKS Sabang sebagai operator dari pelimpahan kewenangan tadi?

Alih-alih mengoptimalkan peran dan fungsinya, yang terjadi justeru, bersikap dan bertindak lebih kecil dari kewenangan yang ada. Lihatlah, sejak BPKS Sabang berdiri, hanya satu periode kepala BPKS Sabang yang berjalan penuh atau mengakhiri masa jabatannya lima tahun yaitu Fauzi Husein. Selebihnya, mulai dari Zubir Sahim hingga Sayid Fadhil, asyik gonta-ganti bertajuk: pelaksana tugas (Plt). Tergantung selera politik pembisik dan penguasa.

Sementara, satu sak gula saja yang dibawa masyarakat dari Sabang ke daratan Banda Aceh, langsung ditangkap aparat bea cukai dan polisi. Padahal, Walikota Sabang merupakan anggota Dewan Kawasan Sabang. Lirik pula nasib dan  pembangunan di Pulau Aceh? Padahal, Bupati Aceh Besar, juga anggota Dewan Kawasan Sabang. Dan, jangan tanya soal regulasi dan investasi, nasibnya setali tiga uang. (selengkapnya baca edisi cetak, Senin, 21 Januari 2019).***

Komentar

Loading...