Melirik Alasan Kebijakan Mutasi Kilat Razuardi

Melirik Alasan Kebijakan Mutasi Kilat Razuardi
Mata Anggaran BPKS Sabang 2019 (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik
Sumber
Kontributor Sabang

Sabang | Alasan mutasi sejumlah staf Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dilakukan Plt Kepala BPKS Sabang, Razuardi, memang masih misteri dan mengundang tanda tanya.

Ini bukan hanya terkesan kilat dan cepat, tapi ada dua staf yang saat ini sedang berurusan dengan penyidik Polda Aceh, terkait dugaan penyimpangan lelang proyek tahun 2018. Namun, masih dipercaya sebagai staf PPK.

“Kabarnya, mutasi ini tidak diketahui Deputi Umum Fauzi Daud dan lebih dinominasi atau berdasarkan masukan dari Deputi Pengawasan, Abdul Manan. Pastinya, tolong ditanya kepada Plt Kepala atau Plt Wakil Kepala BPKS,” ungkap seorang staf di badan tersebut pada media ini, Kamis malam (7/2/2019).

Sementara itu,  hingga saat ini Plt Kepala BPKS Sabang, Razuardi belum berhasil dikonfirmasi media ini. Itu sebabnya, berbagai spekulasi muncul. Ada yang menduga, mutasi tersebut sarat intervensi dari sekelompok orang yang  saat ini “ikut mengendalikan” BPKS Sabang.

“Saya lagi di atas kapal, nanti tiba di Banda Aceh kita ketemu,” kata Plt Wakil Kepala BPKS Sabang Islamuddin, saat ditanya media ini, Jumat siang (8/2/2019) melalui telpon seluler.

Alasan kedua sebut sumber tadi, ada kaitannya dengan pembayaran gaji untuk Plt Kepala dan Plt Wakil Kepala BPKS Sabang, yang tidak bersedia dibayar oleh staf PP SPM dengan cara tidak membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Karena itu, staf tadi dimutasi.

Memang, sesuai mata anggaran BPKS Sabang 2019, tidak tercantum atau disebutkan gaji atau honor untuk Plt Kepala dan Plt Wakil Kepada BPKS Sabang. Yang ada hanya untuk Kepala dan Wakil Kepala BPKS Sabang definitif.

“Aturannya memang begitu. Mata anggaran gaji kodenya 521115. Nah, di sana tidak ada istilah pembayaran gaji untuk Plt Kepala dan Plt Wakil Kepala BPKS Sabang. Jika dilakukan tentu melanggar aturan dan jadi temuan. Andai saya diperintahkan, juga tidak bersedia. Dari pada menerima resiko, lebih baik dimutasi,” ungkap seorang staf.

Sebelumnya, Plt Kepala BPKS Sabang melaksanakan kebijakan mutasi. Ironisnya, keputusan itu dilakukan duakali dalam sepekan. Menariknya, dari tujuh pejabat satuan kerja (satker)  pejabat pembuat komitmen (PPK) menjadi enam. Dua diantaranya sedang menjalani proses pemeriksaan di Polda Aceh.

Mutasi perdana dilakukan Razuardi atau akrab disapa Bang Essek ini melalui putusan No: 05/BPKS-PA/2019, tanggal 28 Januari 2019. Mereka yang dipercaya adalah, Jufri SE (pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Mulai Verdian SE (PPK Operasional Kantor), Budi Hidayat, SH (PPK Pelatihan, Sosialisasi dan Promosi), Zakiul Amri Rizqina, BSc (PPK Revitalitasi Pelabuhan Balohan), Rizal Rismawan, ST (PPK Pengawasan Teknis), Mufazzil Yusra, ST, MT (PPK Perencanaan) dan Aulia Julindra, ST (PPK Pengadaan Barang dan Pembebasan Lahan).

Baca: Mutasi di BPKS Sabang, Razuardi Ganti PP SPM dan PPK

Lalu, pada putusan, 1 Februari 2019, berdasarkan putusan nomor: 08/BPKS-PA/2019,  muncul enam nama yaitu, Jufri SE (pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Budi Hidayat (PPK Operasional kantor), Mulia Verdinan (PPK pelatihan, sosialisasi dan promosi), M. Okto Rizki (PPK Revitalisasi Pelabuhan Balohan), Makkinuddin Asmar (PPK Konsultasi) serta Audy Juliandra (PPK Pengadaan Barang dan Pembebasan Lahan).

Ini berarti, ada tiga nama yang hilang antara lain, Zakiul Amri Rizqina, BSc (PPK Revitalitasi Pelabuhan Balohan), Rizal Rismawan, ST (PPK Pengawasan Teknis), Mufazzil Yusra, ST, MT (PPK Perencanaan). Padahal, nama Okto Rizki dan Makkinuddin sedang menjalani proses hukum di Polda Aceh, terkait projek tahun 2018 lalu.

Itu sebab, mutasi tadi menebar bau tak sedap. Disebut-sebut, tanpa sepengetahuan Deputi Umum BPKS Sabang. Dan, kebijakan ini kabarnya lebih di pengaruhi oleh masukan dari Deputi Pengawasan.

Baca: Terobosan Perdana Plt Kepala BPKS Sabang. Sepekan Dua Kali Razuardi Mutasi Staf

 

Nah, benarkah di tubuh BPKS Sabang mulai ada “geng” baru yang mengatur kebijakan dan personel, paska dicopotnya Said Fadhil? (baca edisi cetak, Senin, 11 Februari 2019).***

Komentar

Loading...