Mawardi Ismail : Cuti Bersalin Bagi PNS Bukan Kewenangan Gubernur Aceh

Mawardi Ismail : Cuti Bersalin Bagi PNS Bukan Kewenangan Gubernur Aceh
Mawardi Ismail
Banda Aceh | Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Mawardi Ismail mengatakan, pengaturan cuti bersalin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Ekslusif, bukanlah kewenangan gubernur Aceh.

Terkait: BKN Aceh: Pergub ‘Cuti Bersalin’ Melebihi Kewenangan PP

Karena, regulasi ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti bagi PNS, dan Pasal 118 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. “Dengan demikian, peraturan tentang cuti di dalam Pergub itu kalau menurut saya di luar dari kewenangan Gubernur Aceh,” ujar Mawardi kepada MODUSACEH.CO di ruang kerjanya, Jumat (19/8/2016).

Terkait: Inikah Asal Gagasan Pergub 'Cuti Bersalin'?

 

Menurut Mawardi, kebijakan cuti bersalin ini adalah kebijakan pemerintah pusat secara nasional, hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti bagi PNS, yang juga sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di sana dijelaskan bahwa, tentang hak PNS seperti mendapatkan gaji dan cuti, lalu kemudian dalam pasal 24 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS diatur dengan PP.  “Jadi bukan diatur dengan peraturan gubernur,” jelas Mawardi.

Terkait: Wira Admadinata : Pemerintah yang Baik Seharusnya Tertib Hukum dan Administrasi

Selain itu, jelas Mawardi, Pergub tentang cuti bersalin selain bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi juga bertentangan dengan Pasal 118 UU Pemerintahan Aceh, di sana dijelaskan PNS adalah satu kesatuan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional, yang manajemennya meliputi, menetapkan formasi pengadaan, penganggkatan, pemberhentian, pemindahan, penetapan pensiun, gaji tunjangan, hak dan kewajiban PNS. “Ini yang menyangkut hak dan kewajiban PNS juga menyangkut persoalan manajemen PNS, yang merupakan satu kesatuan secara nasional jadi tidak diatur oleh masing-masing daerah,” tambah Mawardi.***

Komentar

Loading...