Terkait Putusan Majelis Etik DPP Partai Golkar

Marzuki Daud: Saya Patuh pada Putusan DPP dan Majelis Etik Partai Golkar

Marzuki Daud: Saya Patuh pada Putusan DPP dan Majelis Etik Partai Golkar
H. Marzuki Daud (Foto: antara.com)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Mantan anggota DPR RI, Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Aceh, Periode 2009-2014, H. Marzuki Daud tak mau berkomentar banyak, terkait putusan Majelis Etik, DPP Partai Golkar, yang mengusulkan namanya untuk pergantian antar waktu (PAW) dari H. Firmandez, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil II (Periode 2014-2019).

“Saya tidak mau berkomenter banyak. Sepenuhnya saya serahkan kepada putusan DPP dan Majelis Etik Partai Golkar,” kata Marzuki Daud saat dikonfirmasi media ini, Selasa, 5 Februari 2019. Selebihnya, Marzuki Daud memilih irit berbicara.

Begitupun, saat disinggung alasan masalah PAW ini masuk dalam ranah Majelis Etik. H. Marzuki Daud mengaku hanya menempuh mekanisme dan aturan partai. “Secara personal saya berteman baik dengan Firmandez. Karena itu, upaya secara kekeluargaan telah saya lakukan tapi gagal, karena itu saya tempuh jalur, sesuai AD/ART dan pedoman organisasi partai,” jelasnya.

Sebelumnya, keputusan pahit harus diterima H. Firmandez, jelang Pemilu Legislatif (Pileg 2019). Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Aceh ini, diputuskan Majelis Etik DPP Partai Golkar untuk pergantian antar waktu atau PAW.

Surat Keputusan No: SK-01/ME/DPO/GOLKAR/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018 menyebutkan. PAW tadi diberikan kepada Marzuki Daud, yang juga caleg DPR RI Dapil II pada Pileg 2014 lalu.

Nah, ada empat poin alasan yang termuat dalam Surat Keputusan Majelis Etik Partai Golkar itu. Pertama, Firmandez dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dalam peraturan organisasi (PO) kode etik Partai Golkar nomor: 19/DPP/Golkar/VII/2018.

Kedua, Firmandez perbuatan Firmandes dinilai mengandung unsur melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata yaitu; tidak menjalankan Surat Perjanjian Pergantian Antar Waktu (PAW) tertanggal 11 Februari 2013 dan bermaterai cukup.

Ketiga, pelanggaran kode etik tersebut merupakan pelanggaran berat dan harus ditetapkan sanksi, sesuai dengan perbuatannya sebagaiman diatur dalam PO Kode Etik Partai Golkar Nomor: 19/DPP/Golkar/VII/2018.

Keempat, menetapkan saksi kepada Firmandez dengan pemberhentian sementara dari tugas-tugas kepartaian dan meminta kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera memproses PAW Firmandez kepada Marzuki Daud sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian yang bermaterai cukup antara Firmandez dan Marzuki Daud, tanggal 11 Februari 2018.

Keputusan Majelis Etik DPP Partai Golkar tersebut, ditandatangani Ketua Drs H Mohamad Hatta MBA PhD dan anggota yaitu, Andi Matalatta SH MH, Ir Rully Chairul Azwar MSi IPU, DR Hassan Wirajuda SH MALD LL.M, Drs Djasri Marin SH, Drs H Ibrahim Ambong MA, dan Hj Tyas Indyah Iskandar SH MKn.

Terkait keputusan tadi, media ini belum berhasil mengkonfirmasi H. Firmandez. Dihubungi melalui telpon seluler tidak diangkat walau tersambung. Dikirim pesan melalui WhatsApp, hingga pukul 17.30 WIB, Selasa, 5 Februari 2019, juga tak berbalas. Menurut orang dekat H. Firmandez, mantan Ketua Umum Kadin Aceh sedang mendampinggi ibundanya berobat ke Penang, Malaysia.

Sementara itu, untuk Pileg 2019, H. Firmandez dan H. Marzuki Daud juga tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Golkar. Kedua berada dalam satu daerah pemilihan (dapil) yang sama yaitu; 2.***

Komentar

Loading...