Terkait Plt Gubernur Aceh Angkat Plt Ketua MAA

Mantan Menteri PAN-RB RI Dr. Ir. H. Azwar Abubakar: Jalankan Kewenangan, Namun Tetap Kedepankan Perasaan

Mantan Menteri PAN-RB RI Dr. Ir. H. Azwar Abubakar: Jalankan Kewenangan, Namun Tetap Kedepankan Perasaan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Mantan Menteri PAN-RB RI Dr. Ir. H. Azwar Abubakar berpendapat. Silahkan saja pemerintahan menjalankan kewenangannya, tapi semua itu  harus dengan cara kearifan, dasar hukum yang kuat dan kemaslahatan hidup rakyat banyak. Apalagi dalam mengambil keputusan untuk Majelis Adat Aceh ( MAA).

Itu, disampaikan mantan Gubernur Aceh ini pada Dialog Akademik; “Mencari Solusi Terhadap Polemik Pengangkatan PLT di Tiga Lembaga Istimewa Adat Aceh". Acara ini berlangsung di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Selasa, 5 Maret 2019.

Katanya, birokrasi yang baik harus diubah berdasarkan aturan bukan dengan wewenang. Tujuannya, agar masyarakat mencapai hidup yang lebih baik. "Karena itu permasalahan yang terjadi antara Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Pengurus MAA, sebaliknya diselesaikan dengan musyawarah secara arif dan bijaksana,” harap Azwar.

Dr. Ir. H. Azwar Abubakar

 

Di sisi lain sebut Azwar Abu Bakar, Pengurus MAA juga harus melihat kebijakan yang dilakukan Plt Gubernur. “Ini hanya masalah musyawarah saja. Seharusnya pihak Plt Gubernur dan MAA duduk kembali,” himbau Azwar.

Sementara itu, Tgk. Hasjim Usman, Koordinator Dewan Adat Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA) mengatakan, musyawarah menjadi sangat penting dalam bermasyarakat. Hasjim berharap kepada DPR Aceh dan Pemerintah Aceh untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara bijaksana. “Nyo lewat tajak, ta surot dan lewat cok jok pulang (kalau sudah kelewatan jalan, sebaiknya mundur, jika sudah terlanjur mengambil, berikan kembali). Ini adalah harapan dari kami,” jelas Hasjim.

Selain itu, dia berharap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dapat persoalan Ketua dan Pengurus MAA dengan mata batin dan perasaan sebagai sosok tokoh dan orang tua, yang dipilih secara sah. “Jangan sampai kita turunkan lagi orang tua yang telah kita angkat. Alangkah baiknya ketika memberi wewenang juga mengedepankan perasaan,” ungkapnya. 

“Semua yang sudah dilakukan berdasarkan musyawarah dengan Pengurus Majelis Adat seluruh Aceh. Jadi, jika kita gagalkan musyawarah, betapa malunya orang," kata Hasjim.***

Komentar

Loading...