Breaking News

Mantan Kadis Dishubkominfo Aceh Selatan Tersangka Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Labuhan Haji

Mantan Kadis Dishubkominfo Aceh Selatan Tersangka Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Labuhan Haji
Drs. Tio Achriyat bin Zainoel (Azhari Usman/modusaceh.co)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh kembali menggelar persidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi atas terdakwa mantan kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Aceh Selatan 2011, Drs. Tio Achriyat bin Zainoel di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, jalan. Prof. A. Majid Ibrahim ll, Kp. Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (01/02/17).

Sidang ke sepuluh itu dipimpin  Nurhayati, SH (ketua), Supriadi, SH,. MH dan Farlanriadi, SH,. MH (anggota) menghadirkan Kafrawi (saksi) untuk mendengar seputar pengetahuan dia atas proyek yang merugikan negara Rp 500 juta lebih itu.

Dalam kesaksiannya Safrawi menjelaskan yang memerintahkan dirinya untuk membeli tanah pada masyarakat adalah seseorang yang bernama Sofyan bukan Tio Achriyat dan yang menunjukkan lokasi tanah itu adalah Adam Malik (Keuchik) Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji dan Sulaiman Mas (mantan DPRK Aceh Selatan).

Ia juga mengakui pernah bertemu dengan terdakwa Tio Achriyat, namun katanya hanya sebentar saja di Kantor (Dishubkominfo) namun saat itu sebelum membeli tanah dari masyarakat.

"Saya diajak Adam Malik, dan ada juga Sofyan, serta Saida Rahmatillah, kami bertemu Pak Tio dan dalam pertemuan itu kami membahas terkait proyek rencana pembangunan Terminal di Labuhan Haji, justru bukan masalah pembebasan lahan" ujar Safrawi.

Seusai persidangan terdakwa Tio Achriyat pada MODUSACEH.CO merasa yakin kalau dirinya tidak bersalah. Dia menjelaskan dari 30 orang saksi yang telah dipanggil tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa Tio yang terlibat. Bahkan kata Tio, saksi Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang telah dihadirkan oleh pengadilan mengatakan pengadaan tanah itu tidak melanggar aturan yang ada.

Dia juga mencium ada aroma politis dibalik ditetapkan dirinya sebagai tersangka. "Padahal tim pembebasan tanah itu beranggotakan 9 orang, sesuai surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 123 Tahun 2010. Dari 9 orang itu saya salah satunya, saya yakin ada orang yang sengaja menjadikan saya sebagai korban tunggal. Nanti saya akan sampaikan siapa orangnya pada pembelaan (pledoi) sidang terakhir nanti", jelas Tio.

Sebelumnya terdakwa Tio Achriyat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara persengkongkolan jahat dengan tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota tim pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Tipe- C Labuhan Haji, di Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan dengan dua tahap.

Tahap pertama Rp 635 juta lebih dan tahap kedua Rp 569 juta lebih sehingga total anggaran Rp 1, 2 milliar lebih.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh tahun 2011, nilai kerugian negara yang ditimbulkan atas proyek itu mencapai Rp 582 juta lebih.

Atas perbuatan itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang (UUD) R.I Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah sesuai UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan hukuman 4 tahun penjara.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...