Redaksi MODUS ACEH

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Manajemen Museum Tsunami

Manajemen Museum Tsunami
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

MODUSACEH.CO | Jika tak elok disebut manajemen suka-suka. Lantas, kata apa lagi yang pantas kita sematkan pada pengelola Museum Tsunami Aceh? Bayangkan, museum megah yang diresmikan Presiden RI ke -6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 silam, semakin hari kian kehilangan daya tarik.

Memang, museum hasil karya Walikota Bandung (Jawa Barat) M. Ridwan Kamil ini sengaja dibangun, untuk mengenang syahidnya ratusan ribu rakyat Aceh akibat musibah gempa dan tsunami, 26 Desember 2004 silam. Namun, jika pengelolaannya tidak baik, tak tertutup kemungkianan suatu saat nanti betul-betul akan ditinggalkan warga.

Seharusnya, dengan anggaran yang melimpah dari Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) RI (2011-2018), museum ini semakin mentereng dan menebar pesona serta daya pikat. Tapi, karena diberi tanggungjawab pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, pengelolaan museum tsunami boleh disebut hanya menjadi ladang bagi pencari keuntungan pribadi dan praktik nepotisme.

Asumsi dan ucapan itu bukan tanpa alasan. Bayangkan, dari 46 pegawai yang bekerja di sana, diduga ada belasan orang yang merupakan titipan atau anak-anak dari para pejabat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Maka tak heran pula, sejak dibuka untuk umum pada 2011 lalu, kita tak pernah mendengar adanya rekrutmen pegawai secara luas dan terbuka.

Padahal, jika dikelola dengan baik, aset Rp 140 miliar ini, tentu saja akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Aceh. Faktanya, alih-alih menghasilkan PAD, manajemen Museum Tsunami Aceh sendiri, malah meminta subsidi hampir Rp 2 miliar setiap tahunnya pada Pemerintah Aceh. Itu tercantum dalam RKA Disbudpar Aceh (Pergub APBA 2018). Ajaibnya, dana sebesar itu lebih dari separuhnya diperuntukan untuk honor dan belanja pegawai.

Lebih mencegangkan lagi, sejumlah petugas yang ditempatkan di sana merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Disbudpar Aceh. Sudah pasti, mereka akan menerima gaji dua kali, baik sebagai PNS dan petugas di Museum Tsunami Aceh.

Itu sebabnya, jika pola macam ini terus dikembangkan dan pertahankan, tak tertutup kemungkinan riwayat Museum Tsunami Aceh akan tamat. Sehingga, Museum yang terletak di depan Lapangan Blang Padang, Banda Aceh ini, tak memiliki pesona lagi sebagai objek wisata sejarah, terutama menjadi pusat penelitian dan pembelajaran tentang bencana tsunami.

Ini tentu saja tak sesuai dengan misi dan tujuan awal dibangunnya museum ini, sebagai simbol kekuatan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana tsunami 2004 silam serta warisan kepada generasi Aceh mendatang. Termasuk, sebagai moral dan sejarah bahwa Aceh pernah terjadi gempa dan tsunami dahsyat.

Selain itu, untuk mengingatkan bahaya bencana gempa bumi dan tsunami yang mengancam wilayah Indonesia. Maklum, Indonesia terletak di “Cincin Api” Pasifik, sabuk gunung berapi, dan jalur yang mengelilingi Basin Pasifik.

Karena itu, jika betul-betul dikelola dengan baik, potensi pemasukan bagi kas daerah bisa datang dari mana saja. Misal, iuaran (tiket) masuk, parkir, penyewaan lahan untuk pedagang kecil, dan berbagai pemasukan lainya. Namun, menejemen hanya memilih dan meminta serta menerima saja. Baik dari APBN maupun APBA.

Sekedar mengulang, dalam satu tahun, diperkirakan pengunjung Museum Tsunami Aceh mencapai 700 ribu orang. Nah, jika dikenakan biaya masuk dan biaya parkir Rp 1000 per orang. Maka, potensi yang didapat hampir Rp 1,4 miliar. Maka, tak heran bila pengelolaan Museum Tsunami Aceh selalu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Kuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Jika dipertanyakan, jawaban penanggungjawab cukuplah simpel dan sederhana. Alasan mereka, karena belum mempunyai badan hukum, sehingga tidak bisa melakukan pungutan pada masyarakat.

Lantas, kita harus balik bertanya, selaman 19 tahun (sejak peresmian 2009) hingga 2018, apa yang telah dilakukan menejemen museum dan bagaimana pertanggungjawaban dari dana yang masuk?  

Ini menjadi penting, sebab pengelolaan Museum Tsunami Aceh sepenuhnya dikelola Pemerintah Aceh, dibawah tanggungjawab Disbudpar Aceh. Masyarakat akan melihat dan menilai, berapa lama lagi waktu yang diperlukan untuk membuat museum ini bisa menjadi kebanggaan warga Aceh dan dunia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...