Soal Jabatan Wali Nanggroe Aceh

Majelis Tinggi: Belum Ada Tokoh di Aceh Layak Gantikan Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar

Majelis Tinggi: Belum Ada Tokoh di Aceh Layak Gantikan Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar

Banda Aceh | Majelis Tinggi Wali Nanggroe Aceh terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fakwa berpendapat. Belum ada tokoh di Aceh yang layak menggantikan Tgk. Malik Mahmud Al- Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh. Itu sebabnya, Majelis Tinggi berpendapat, guna menghindari kekosongan jabatan Wali Nanggroe Aceh, maka diputuskan kembali untuk menetapkan nama Tgk. Malik Mahmud Al- Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh selanjutnya.

Wakil Ketua Tuha Peuet, Tgk. H. Marhaban Adnan menyampaikan. Pengajuan nama Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh X, bukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, Majelis Tinggi telah melakukan penilaian terhadap sosok Malek Mahmud Al-Haythar yang hingga kini belum mampu digantikan tokoh lain di Aceh.

“Kami melihat, apa yang telah dilakukan Malik Mahmud Al–Haythar dalam memperjuangkan Aceh patut dihargai semua pihak di Aceh. Beliau (Tgk. Malik Mahmud Al- Haythar) mengalami dan menjadi perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat penandatanganan Memorendum of Understading (MoU) Helsingki, 15 Agustus 2005,” ungkap Tgk. H. Marhaban Adnan didampingi Sekretaris Majelis Tuha Peuet, Ali Basyah dan Anggota Majelis Fatwa, H. Zuafanuddin, S. Ag di Meuligoe Wali Nanggore Aceh, Lampeneruet, Aceh Besar, Rabu (12/12/18).

Selain itu, unsur Majelis Tinggi berpendapat, keberadaan Lembaga Wali Naggroe Aceh merupakan hasil penjuangan GAM. Maka, tak berlebihan jika jabatan itu juga diberikan pada tokoh-tokoh GAM yang masih hidup, salah satunya adalah Malik Mahmud Al-Haythar.

“Memang, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita pertahankan. Dan, kekurangan akan kita perbaiki. Namun, bagaimanapun penilaian dari sejumlah pihak terhadap Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar. Kami, tetap berpendapat belum ada tokoh yang mampu mengantikan jabatan beliau,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Tgk. H. Marhaban Adnan juga meminta Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar harus menuntaskan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, guna mempercepat proses pembangunan bagi kemakmuran rakyat Aceh serta menghindari potensi konflik baru dimasa mendatang.

“Kami harapkan, pilihan kami ini dapat diterima semua pihak di Aceh. Tentu, banyak pertimbangan yang kita lakukan. Juga termasuk untuk menghindari konflik. Beliau dapat menjadi penengah dari semua pihak. Apalagi, pemilu sudah di depan mata dan suasana Aceh semakin damai kedepan. Percayalah, pilihan kami Insya Allah yang terbaik,” ujarnya.    

Sebelumnya, melalui musyawarah, Majelis Tinggi Wali Nanggroe Aceh terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fakwa memutuskan, kembali menetapakan Tgk. Malik Mahmud Al Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh X, di Meuligoe Wali Naggroe Aceh, Lempeneruet, Aceh Besar, Kamis (6/12/18) malam.

Selanjutnya, Majelis Tinggi WN menyerahkan nama Tgk. Malik Mahmud Al- Haythar pada DPR Aceh untuk dilakukan pengukuhan dalam Sidang Istimewa  DPR Aceh.***

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...