Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak

Majelis Hakim Minta Mantan Ketua DPRK Lhokseumawe Dihadirkan di Persidangan  

Majelis Hakim Minta Mantan Ketua DPRK Lhokseumawe Dihadirkan di Persidangan  
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhoksemawe, menghadirkan mantan Ketua DPRK Lhoksemawe, Saifuddin Yunus sebagai saksi dalam perkara bantuan ternak di Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe Rp 14 miliar lebih.

“Tolong dicatat, JPU harus menghadirkan Pak Saifuddin (Saifuddin Yunus), dan sekretaris pribadinya Yani serta PNS di DKPP, Razi. Biar kita konfrontir keterangan mereka dengan Nasir (koordinator),” minta Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita, SH., MH (ketua) didampingi Dr. Edward dan Nani, SH. (anggota), pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (3/10/18).

Menurut Elly Yurita, ketiga orang tersebut harus dipinggil, guna menghimpun keterangan dan terkait peran-peran yang dilakukan masing-masing. ”Tapi, Nasir harus kita hadirkan juga, supaya jelas semua keterangannya hari ini,”ungkap Elly Yurita.

Nasir, adalah salah satu koordinator proyek pengadaan ternak di DKPP Lhokseumawe. Dalam sidang  hari ini, dia beberapa kali menyebutkan nama Saifuddin Yunus, menerima sejumlah uang darinya. Termasuk, peran yang dilakukan Saifuddin Yunus hingga proyek itu ada.

Di depan majelis hakim, Nasir menceritakan awal mula proyek tersebut diadakan. "Saya bertemu dengan Saifuddin Yunus di satu warung kopi. Pak Saifuddin meminta saya untuk menyediakan ratusan juta dengan barter akan diberikan proyek pengadaan ternak di DKPP Lhokseumawe," ungkap Nasir dihadapan Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita, SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan Nani, SH. (anggota).

Dari pertemuan tersebut, Nasir mengaku tidak punya uang dan berinisiatif mencari modal pada orang lain. Dan, akhirnya berhasil bertemu dengan Usman dan Ridwan. Keduanya merupakan pemilik modal yang akhirnya diserahkan pada Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus.

"Setelah itu, saya disarankan Pak Saifuddin menemui sekretaris pribadinya, Yani. Dari sekretarisnya itu saya diminta menemui seorang PNS di DKPP Lhokseumawe, bernama Razi. Lalu, saya diminta Razi untuk mencari KTP dan semua proposal dibuat oleh Razi," ungkapnya.

Nasir mengaku berhasil mencari tujuh perusahaan untuk menerima pengadaan ternak tersebut dengan nilai kontrak Rp 150 juta. "Semua uang yang saya tarik dari direktur-direktur saya serahkan pada Ridwan dan Usman. Karena kedua orang itu telah mengeluarkan modal. Termasuk, yang dikasih pada Saifuddin Yunus," katanya menduga.

Nasir juga mengakui, sapi yang diserahkan pada kelompok-kelompok hanya pura-pura saja. Sebab, ketika penyerahan hanya diambil foto untuk barang bukti. Setelah penyerahan itu, ketua kelompok hanya diberikan uang dengan variasi Rp 1 juta hingga Rp 4 juta.

"Sapi itu memang disewa dari warga untuk diambil dokumen foto saja. Dan, satu sapi disewa Rp 250 ribu. Itu, semua yang atur adalah Razi. Saya berkata jujur Bu Hakim," ungkap Nasir dengan suara lantang.

Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni DH (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IM (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan MR Kepala DKPP Lhokseumawe.***

Komentar

Loading...