Tak Dilantik Jadi Pimpinan DPR Aceh

M. Saleh Gugat Ketua DPRA dan Gubernur Aceh

M. Saleh Gugat Ketua DPRA dan Gubernur Aceh
Penulis
Rubrik
Banda Aceh | Kesabaran M. Saleh, anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Golkar, akhirnya hilang sudah. Ini disebabkan purnawirawan TNI-AD itu tak kunjung dilantik sebagai pimpinan DPR Aceh, mengantikan rekan se partainya, Sulaiman Abda. Padahal, Sulaiman Abda telah diputuskan non aktif (diganti) sebagai salah satu pimpinan DPR Aceh, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar  sehingga DPR Aceh telah dua kali mengelar sidang paripurna beberapa waktu lalu. Merasa dirugikan, Saleh akhirnya menggugat Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh.

Langkah hukum itu disampaikan Saleh dalam temu pers yang dipimpin Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD 1) Partai Golongan Karya (Golkar) Yusuf Ishak, bersamanya penasehat hukum Darwis SH, SH,  di salah satu cafe di Banda Aceh, Senin (10/10/2016). Yusuf Ishak menceritakan ihwal usulan pergantian antar waktu terhadap jabatan Wakil Ketua DPR Aceh dari Sulaiman Abda pada M. Saleh. Ketika itu, ada tiga nama yang diusulkan DPD I Partai Golkar Aceh pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta yaitu, Aminuddin, Nurlelawati dan M. Saleh. “Tapi M. Saleh yang ditunjuk,” kata Yusuf Ishak.

Nah, berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar itulah, baru dilanjutkan proses berikutnya hingga sampai ke DPRA. Kata Yusuf Ishak, ditunjuknya M. Saleh sebagai pengganti Sulaiman Abda, bukan atas keinginan M. Saleh, namun berdasarkan usalan dan putusan DPD I Golkar Aceh DPP Golkar. Namun,  hingga kini M. Saleh belum juga dilantik. Itu sebabnya, Yusuf Ishak menyerahkan pada M. Saleh untuk membawa persoalan itu secara terbuka dalam  ranah hukum.

Melalui kuasa hukumnya Darwis, perkara ini  telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, nomor 36 dan 37.Pdt.C/2016/PN BNA tanggal 10 Oktober 2016. M. Saleh juga menggugat Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh. Dasar gugatan, surat Nomor B-85/Golkar/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang putusan dan persetujuan serta proses usulan pergantian pimpinan DPR Aceh dari Sulaiman Abda kepada penggugat. Dan, proses tersebut  berlanjut dengan dikeluarkannya surat nomor B-128/DPD-1/GK/IX/2016 dari DPD tingkat 1 Golkar Provinsi Aceh, tentang adanya kekosongan pimpinan DPR Aceh selama lebih kurang 10 bulan seperti yang disampaikan pada Menteri Dalam Negeri. Selanjutkan, ada Sidang Paripurna DPR Aceh. Kesimpulannya, Badan Musyawarah DPR Aceh, tanggal 14 Desember 2015, menyepakati perlu adanya pengangkatan Wakil Ketua DPRA dari Golkar.

Namun, hingga kini proses pergantian itu tidak berlanjut. Karena itu, M. Saleh menggugat Ketua DPR Aceh dan Gubernur Aceh dengan besar kerugian immaterial Rp 10 miliar. Yusuf Ishak juga sempat menyebut, dalam proses pergantian Wakil Ketua DPR Aceh, ia pernah ditawarkan Rp 5 miliar setiap tahun oleh Sulaiman Abda dari dana program aspirasi, agar kasus ini tidak berbuntut panjang. “Tulis itu saya bisa mempertanggung jawabkan,” kata Yusuf Ishak, Senin.***

Komentar

Loading...