Antisipasi Intervensi Asing di Pilkada Aceh

M. Nasir Djamil: Pangdam Perlu Komunikasi dengan KIP dan Bawaslu

M. Nasir Djamil: Pangdam Perlu Komunikasi dengan KIP dan Bawaslu
Banda Aceh | Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal Luczisman Rudy Polandi mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017 terutama dari intervensi asing.

Itu ditegaskan kepada wartawan, disela- sela kunjungan kerjanya ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya, Jumat, 12 Agustus 2016 lalu.

"Kami sudah bicara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), untuk membangun proses-proses kontra intelijen dalam pilkada ini untuk menghindari campur tangan asing," kata Rudy Polandi.

Kebijakan itu, tak lepas dari pengalaman jenderal bintang dua ini, saat bertugas di Aceh, sebelumnya. Memang, Rudy Polandi pernah menjabat Kabinda Aceh dan pernah mendeportasikan salah satu warga Jepang yang dicurigai ikut terlibat mendanai pilkada.

"Untuk mengamankan pilkada, kami selalu siap memberikan bantuan kepada pihak kepolisian sesuai dengan permintaan kepolisian daerah Aceh," ungkapnya.

Pernyataan tersebut mendapat respon dari M. Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, asal Aceh. “Saya kira itu langkah normatif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada,” kata Nasir.

Begitupun, politisi PKS ini meminta Pangdam IM untuk memperjelas makna dan kata intervensi asing sehingga tak salah arti bias dan kabur. "Intervensi seperti apa, untuk  mempengaruhi yang hitam jadi putih atau sebaliknya. Atau intervensi dalam bentuk bantuan pendanaan,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, andai pun ada bantuan dana dari luar negeri atau asing, semua itu tak mungkin bisa dilakukan secara ilegal, sebab masuknya dana tadi, tercatat di lembaga negara terkait.

“Karena itu, saya kira Pak Pangdam harus memperjelas masalah ini. Intervensi seperti apa sehingga rakyat dan lembaga pelaksana serta penyelenggara dan pemantau dapat paham serta satu bahasa,” usul Nasir.

Ini menjadi penting sebut alumni Fakultass Dakwah IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry) Banda Aceh ini sehingga lembaga yang ada dan masyarakat dapat memberi masukan secara jelas dan mendukung langkah Pangdam IM untuk mendapatkan informasi.

“Yang saya tahu, intervensi itu pada regulasi dan itu mudah untuk diintervensi oleh lembaga pemantau. Tapi kita punya KIP dan Bawaslu,” ujar Nasir.

Menurutnya, jika ada lembaga asing yang mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon), dengan berkedok sebagai lembaga edukasi pemilih, maka perlu ditindak. Sebaliknya, jika benar memantau, menegakkan azas langsung, bebas dan rahasia (luber), tentu harus didukung. Begitupun Nasir Jamil menyadari dan memahami serta memberi apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Pangdam IM, sebagai bentuk dari menjaga kedaulatan Indonesia dari pengaruh atau intervensi asing.

Nah, agar kebijakan dan rencana itu berjalan sesuai aturan, Nasir Djamil mengusulkan agar Pangdam IM Rudy Polandi mengundang KIP Aceh dan Bawaslu Aceh serta menyampaikan secara terang-terangan, maksud dan tujuannya, sehingga tidak salah tafsir dalam masyarakat.  

“Kodam IM tentu punya perangkat intelijen sehingga ajakan dan pernyataan Pangdam tidak bias, sehingga KIP dan Bawaslu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kata kuncinya, segera lakukan komunikasi dengan lembaga penyelenggara,” kata anggota Komisi III DPR RI, membidangi hukum, HAM dan keamanan ini.***

Komentar

Loading...