Breaking News

Dinilai Melawan Hukum

LPLA Laporkan Kepala BP2JK Kementerian PUPR Wilayah I Aceh ke Kajati dan Polda Aceh

LPLA Laporkan Kepala BP2JK Kementerian PUPR Wilayah I Aceh ke Kajati dan Polda Aceh
Ketua LPLA Nasruddin Bahar dan Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang Pokja Pemilihan V, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK, Provinsi Aceh.

Demikian diungkapkan Ketua Nasruddin Bahar, didampinggi Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni, melalui siaran pers,  Jum'at (06/09/2019).

Pelaporan tersebut jelas Nasruddin, berkenaan dengan lelang paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana (Sapras) Sekolah dan Madrasah pada kabupaten/kota, dalam Provinsi Aceh.

Bayangkan, total Pagu Anggaran mencapai Rp218.744.319.200, yang terdiri dari 7 paket pekejaan.

Pertama, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Sekolah di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, yang dimenangkan PT. Aceh Lintas Sumatera, dengan nilai penawaran Rp.36.916.082.036,62.

Kedua, Rehabilitasi dan Renovasi Sapras Sekolah di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dimenangkan  PT. Gold Generation Eng, dengan  nilai penawaran Rp.29.985.314.665,05.

Ketiga, Rehabilitasi dan Renovasi Sapras Sekolah di Biureun, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara (nilai penawaran Rp.38.719.310.185,60).

Keempat, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras sekolah di Aceh Jaya, Abdya,A. Selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil, dimenangkan PT. Raya Cipta Mulia (nilai penawaran Rp.35.628.866.718,45).

Kelima, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Madrasah  di Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireun, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dimenangkan PT. Sumber Cipta Yoenanda (nilai penawaran Rp.27.838.277.847,20).

Keenam, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Madrasah Kabupaten Bener Mriah, Aceh Barat, Abdya, Subulussalam, Aceh Selatan, Simeulu, dimenangkan PT. Ramaijaya Purna Sejati (nilai penawaran Rp.19.442.680.382,70).

Dan ketujuh, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Sekolah di Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Timur, Aceh Tengah, Abdya, Simeulu, dimenagkan PT. Harum Jaya (nilai penawaran Rp.15.528.631.976,74).

Menurut pantauan LPLA, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang terhadap paket tersebut, tidak memenuhi syarat SKN, sehingga penetapan pemenang sudah menyalahi wewenang dan tidak sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BAB III 3.4.3. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan.

"Pokja Pemilihan V sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," kata Nasruddin.

Selanjutnya, Sekretaris LPLA, Delky Nofrizal menilai kontrak pekerjaan ketujuh paket tersebut cacat hukum, karena pemenang lelang tidak memenuhi syarat.

"LPLA sudah melaporkan secara resmi kepada Kapolda Aceh dan Kajati Aceh, 3 September 2019. Semoga penegak hukum bisa memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Delky menambahkan, LPLA dalam waktu dekat akan melaporkan juga kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta.

"Banyak kejanggalan dalam kasus ini, misal menggabungkan paket pekerjaaan yang seharusnya dikerjakan usaha kecil di wilayah masing masing, tapi digabungkan beberapa kabupaten sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Karena letak daerah dan wilayah berjauhan. Contoh pekerjaan di Simeulue digabungkan dengan Aceh Tengah," ungkap dia.

Termasuk konsultan pengawas, juga terlihat janggal karena dikerjakan per orang, bukan berbentuk badan usaha. "Padahal pekerjaaan bernilai puluhan miliar rupiah," jelas Delky.***



Komentar

Loading...