Gubernur Irwandi Usulkan Pembelian Pesawat Baru

Lembaga Dirgantara Aceh Justeru Telah Dibekukan

Lembaga Dirgantara Aceh Justeru Telah Dibekukan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Rupanya sudah sudah empat tahun lalu Lembaga Dirgantara Aceh (LDA) dibekukan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah. Penutupan Lembaga Dirgantara Aceh itu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Dirgantara Aceh.

Pergub yang ditanda tangan dr. Zaini Abdullah dan Sekretaris Daerah Aceh Dermawan tertanggal 29 Februari 2016 ini, menyebutkan bahwa menimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2012, dianggap tidak tercapainya maksud dan tujuan dari pembentukan Lembaga Dirgantara Aceh.

Menurut Pergub yang dikeluarkan Abu Doto tadi, tidak tercapai maksud dan tujuan yaitu untuk mengelola dan mengembangkan potensi kedirgantaraan Aceh. “Sehingga Peraturan Gubernur Aceh dimaksud perlu dicabut,” jelas Pergub Nomor 17 tahun 2016 itu. Itu sebabnya, melalui Pergub tadi Abu Doto memutuskan dan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Dirgantara Aceh.

Pasal 1 Pergub itu menyebutkan, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Dirgantara Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2, segala pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Lembaga Dirgantara Aceh, dinyatakan tidak berlaku.

Lalu, hingga awal 2018 ini aset Lembaga Dirgantara Aceh, seperti pesawat Aceh Pilot School PK-AFB, sebanyak dua unit parkir di Komplek Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Internasional Airport, Blang Bintang, Aceh Besar. Sedangkan pada tahun 2018, Pemerintah Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah merencanakan beli pesawat baru sebanyak enam unit. Namun, dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018, melalui Dinas Perhubungan Aceh, mengalokasikan anggaran senilai Rp 16 miliar untuk pembelian dua unit pesawat.

Berdasarkan PPAS 2018 itu, dua unit pesawat senilai Rp 16 miliar tadi disebutkan bahwa sasaran program kegiatan, tersedianya pesawat untuk pengawasan illegal fishing dan illegal logging. Dua unit pesawat yang direncanakan senilai Rp 16 miliar itu bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh. Nah, jika harga pesawat satu unit Rp 8 miliar, maka untuk kebutuhan enam unit pesawat baru membutuhkan anggaran  senilai Rp 48 miliar.***

Komentar

Loading...