Breaking News

Legalitas Akademis Ramli MS Digugat, Dari Bumi Teuku Umar Kabar tak Sedap Itu Berhembus

Legalitas Akademis Ramli MS Digugat, Dari Bumi Teuku Umar Kabar tak Sedap Itu Berhembus
dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Dugaan pemalsuan! Tiba-tiba kalimat ini muncul di media pers cetak lokal dan menjadi pembicaraan hangat di Bumi Teuku Umar, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dalam sepekan terakhir. Lebih dipertajam, saat pimpinan dan ketua panitia khusus (pansus) DPRK Aceh Barat, membawa dugaan ini ke Polda Aceh. Yang disasar adalah; Ramli MS, S.Pd, Msi, mantan Bupati Aceh Barat (2009-2012), yang kini maju kembali ke arena kontestasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati daerah itu (2017-2022), 15 Februari 2017 mendatang. Suhunya kian memanas, sebab hari H nyaris tinggal dua pekan lagi. “Benar mereka ada melapor ke Polda Aceh,” jelas Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Goenawan pada media ini, Jumat pekan lalu. Begitupun, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah dugaan pemalsuan itu benar-benar terbukti atau tidak. Sebab, polisi masih melakukan pendalaman dari sejumlah data, dokumen dan fakta-fakta yang diserahkan tim Pansus DPRK Aceh Barat.

***

Kata bodong memang selalu dikaitkan dengan kepalsuan atau bernada palsu dan yang ilegal maupun tak berijin. Misal, mobil bodong, berarti mobil itu tidak ada surat-suratnya. Investasi bodong, tentu usaha penanaman modal yang tak jelas ijinnya. Lukisan bodong, merujuk kepada lukisan yang dipalsukan. Yang jelas, kata bodong selalu diasosiasikan dan identik dengan yang tidak sah.

Dan, tak sulit menduga arti bodong alias palsu atau tidak berijin serta tidak mengikuti prosedur yang benar. Soal gelar sarjana contohnya, sebelum mencapai tahap wisuda, patut diduga bahwa perkuliahan yang diselenggarakan adalah asal-asalan, tak sesuai kurikulum atau tak taat waktu dan lainnya.

Namun demikian, hingga kini tak jelas asal-muasal kenapa arti bodong bisa berbelok menjadi palsu, atau yang bernada palsu serta tidak sah dan ilegal. Padahal, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bodong (kata sifat, Bahasa Jawa) sebagai ‘tersembul pusatnya’ atau ‘bujal’. Arti lain kata bodong adalah ’angin kencang’.

Secara medis, bodong adalah keadaan pusar yang menonjol keluar akibat tidak tertutupnya dinding perut dengan sempurna. Biasanya, kelainan ini dialami pada masa bayi dan balita. Sebagian besar bodong akan kembali normal saat anak berumur 3-4 tahun.

***

Nah, terkait dugaan ijasah S1 dan S2 Ramli MS, kejadian ini hanyalah bagian kecil dari persoalan serupa yang mengemuka di Aceh, jelang Pilkada 2017. Sebelumnya, sempat muncul dugaan serupa terhadap ijasah MIN, MTsN dan MAN milik Roni Achmad alias Abusyiek, calon Bupati Pidie. Kemungkinan masih banyak pengelelola pendidikan tinggi ecek-ecek yang mengobral ijazah dengan modus yang berbeda-beda.

Sekali lagi, tentu belum lupa dalam ingatan kita bahwa ada belasan perguruan tinggi swasta di negeri ini, yang terpaksa ditutup Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi M Nasir, terkiat adanya praktik jual beli gelar sarjana. Baik S1 maupun S2 dan S3. Salah satunya adalah; STIA YAPPANN, Jakarta, dan Ramli MS adalah salah satu alumninya. Dia meraih gelar magister ilmu administrasi di perguruan tinggi swasta ini, tahun 2011 lalu.

Sebenarnya,  praktik terang-terangan penawaran gelar doktoral atau magister dan acara wisuda di hotel berbintang, bukan pula kisah dan cerita baru. Pengelola mensyaratkan bayaran dengan jumlah tertentu. Bayangkan, dari Rp 20 hingga Rp 40 juta. Ada juga yang mengaku-ngaku bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Pokoknya, beragamlah cara ‘bodong’nya.

Lantas, satu pertanyaan klasiknya muncul. Mengapa masih ada wisuda di hotel atau gedung mewah? Jawaban sederhana, pertama karena ada yang menawarkan dan ada yang membutuhkan (supply-demand). Siapa yang menyediakan? Ya, penyelenggara sekolah tinggi yang antikepatutan, anti ilmiah serta menghamba kepada uang. Lalu, yang membutuhkan adalah mereka yang gila hormat, yang gemar jalan pintas sesat, dan yang bangga dengan kepalsuan.

Berikutnya adalah, karena ijazah bodong itu terbukti tidak lagi bodong ketika digunakan. Patut diduga, sebagian dari antara pemilik ijasah bodong itu sudah bekerja. Ada pejabat daerah serta anggota dewan terhormat. “Ya, bukan saya saja, ada sejumlah bupati, kepala dinas dan anggota DPRA dan DPRK saat itu, yang kuliah di sana,” ungkap Ramli MS. Hanya saja, dia tak menyebut, siapa saja mereka itu.

Persyaratan memiliki ijazah, tentu untuk menduduki jabatan tertentu pula atau untuk naik pangkat. Ini  turut memberi andil terhadap suburnya pencarian ijazah bodong tersebut. Karena itu, sering kita mendengar ungkapan “sebenarnya ijazahnya yang penting, bukan ilmunya”.

Contohnya, para lulusan program sarjana, menjadi syarat untuk naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Langkah ini tentu tidak salah, bahkan diperlukan. Namun, mengutamakan lulusan pendidikan formal dan menomorduakan kompetensi, tentu tidak baik pula, apabila dikaitkan dengan kinerja. Seharusnya, kompetensi dan kepatutan perolehan ijazah, itu harus menjadi pertimbangan utama.

Lalu, mengapa ijazah yang tak jelas asal-usulnya itu masih diminati dengan jamaknya orang yang gila gelar? Ada beberapa alasan. Pertama, karena masih banyak orang yang tak percaya diri jika tidak memiliki embel-embel gelar. Gelar kesarjanaan seolah-olah menjadi penopang sakti untuk rasa percaya diri. Apakah itu diperoleh secara pantas atau tidak? Itu soal lain. Apakah otak berisi atau tidak? Itu pun mungkin tak begitu penting.

Kedua, kehormatan akan terasa terdongkrak kalau di depan atau di belakang nama tercantum gelar. Kalau perlu, berpanjang-panjang. Semakin panjang gelar, makin terasa pula sensasi hormatnya. Padahal, sesungguhnya kehormatan itu bukan terletak pada deretan gelar. Tapi, justru berasal dari kelayakan untuk memperolehnya dan dari jati diri si pemilik gelar tersebut. Untuk apa banyak gelar, jika isinya sedikit. Maka, bodonglah kehormatan dirinya.

Kembali pada kasus yang kini menimpa Ramli MS, agaknya aparat penegak hukum di Polda Aceh memang harus serius turun tangan dan mengusut kasus ini hingga tuntas. Sebab, selain untuk penegakkan hukum juga adanya kepastian hukum terhadap terlapor (Ramli MS), sehingga tidak melahirkan fitnah panjang.

Pertanyaan kemudian adalah, akankah tim penyidik Polda Aceh serius mengusutnya? “Saya sepakat, biar semua jelas dan saya tidak terus menjadi korban informasi yang tidak benar itu,” tantang Ramli MS pada media ini, Sabtu petang lalu.. Nah, seperti apakah lika-liku kasus ini? Simak kupasan tajam dam mendalam pada Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH, Edisi 41, beredar, Senin, 6 Februari 2017.***

Komentar

Loading...