LBH Pers: Kasus Epong Reza Tidak Tepat Dipolisikan

LBH Pers: Kasus Epong Reza Tidak Tepat Dipolisikan
Penulis
Rubrik

Bireuen | Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menilai. M. Reza alias Epong Reza tak pantas ditahan dengan kasus yang kini dialaminya. Penegasan itu disampaikan melalui siaran pers, Rabu (13/3/2019). Menurut Ade, seharusnya persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers.

Pernyataan ini, terkait penahanan terhadap wartawan media online yakni M Reza alias Epong Reza atas pemberitaannya, yang kini berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen.

Lembaga itu berpendapat, permasalahan yang dilaporkan ke polisi kemudian berlanjut ke pengadilan merupakan sengketa pers. Menurut lembaga tersebut, sangat tidak tepat apabila permasalahan sengketa pemberitaan ditindaklanjuti melalui proses hukum di kepolisian.

Sebutnya, persoalan berita merupakan ranah Kode Etik Jurnalistik. Dan pihak yang memiliki kapasitas serta berhak menilai sengketa pemberitaan apakah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak adalah Dewan Pers. Terlebih, ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/II/2017, tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. MoU itu mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.

“Dalam MoU tersebut mewajibkan adanya koordinasi antara Kepolisian dengan Dewan Pers untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU Pers,” jelasnya.

Atas permasalahan itu, dia menegaskan bahwa, kasus Epong Reza adalah sengketa pers dan sangat tidak tepat diselesaikan melalui proses hukum pidana di Kepolisian hingga sampai pengadilan karena objek permasalahannya adalah materi pemberitaan yang masuk dalam kategori sengketa pers.

Jerat Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Epong Reza sangatlah tidak tepat karena objek perkara merupakan sengketa pers. Selain itu pertanggungjawaban atas materi pemberitaan terletak pada pemimpin redaksi bukan reporter yang melakukan peliputan secara langsung.

Sebaliknya sebut dia, sengketa pemberitaan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diselesaikan di Dewan Pers.

Itu sebabnya, LBH Pers mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa perkara tersebut, mematuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008, tentang Saksi Ahli. Dalam SEMA itu menyebutkan, dalam pemeriksaan perkara-perkara yang terkait delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers. Karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktek. Baru selanjutnya menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Bieruen tidak berwenang memeriksa perkara sengketa pemberitaan dan wajib diselesaikan di Dewan Pers sebagai pihak yang berwenang.

Selain itu, mereka mendesak pihak Dewan Pers untuk aktif merespon kasus jurnalis mediarealitas.com dan mengirimkan ahli pers sebagaimana dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli.***

Komentar

Loading...