Breaking News

Dewan Pers Dorong Uji Kompetensi dan Verifikasi Media

Lampu Kuning Untuk Wargad dan Media Abal-Abal

Lampu Kuning Untuk Wargad dan Media Abal-Abal
Koran Jakarta
Penulis
Rubrik

Jakarta | Ini memang bukan berita dan informasi baru. Tapi sudah disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo, Sabtu, 29 Oktober 2016 lalu di Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Namun, tak salah jika didaur kembali. Setidaknya untuk menginggatkan para wartawan dan pemilik media pers cetak dan online di negeri ini.

Seperti diwartakan laman TEMPO.CO beberapa waktu lalu, mulai Februari 2017 mendatang, Dewan Pers akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut dilakukan, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. “Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi,” kata Yosep di Hotel Aston, Cirebon, Sabtu, 29 Oktober 2016

Menurut Yosep, perbaikan tidak hanya akan menyasar media. Tetapi, para wartawan yang berada di setiap media harus mengikuti perubahan ke arah peningkatan kompetensi. Ia mendorong wartawan melakukan uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat menjadi wartawan yang berkompeten dengan profesinya. Nah, ketentuan ini tentu saja menjadi lampu kuning bagi wartawan gadungan (Wargad) serta media abal-abal alias tanpa status dan badan hukum.

Yosep mencatat tingkat kompetensi wartawan di Indonesia masih rendah. Ia mencatat dari sekitar 80 ribu wartawan, yang mengikuti uji kompetensi baru sekitar 10 ribu. Menurut dia, ke depan wartawan tidak hanya ditanya perihal identitas. Tetapi sudah mengacu pada kompetensi melalui kartu kompetensi yang telah dimiliki.

Yosep mengatakan masih ada sekitar 4 bulan untuk mempersiapkan wartawan mengikuti uji kompetensi dan verifikasi terhadap perusahaan pers. Ia mengatakan nantinya wartawan yang telah memiliki kompetensi akan mendapat kartu berisi perusahaan tempat kerja, foto, dan identitas tersebut akan muncul di Dewan Pers.

Yosep mengatakan akan ada kerjasama antara Dewan Pers dengan dua lembaga negara yaitu TNI dan Kepolisian. Ia mengatakan mulai Februari 2017, Jenderal TNI akan mengeluarkan surat edaran bahwa instansinya hanya akan melayani wartawan yang berkompetensi. Begitu pula dengan Kepolisian. “Enggak ada berbagi informasi kepada orang yang tidak kompeten,” katanya.Yosep mengatakan salah satu kriteria media yang terverifikasi adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal pers. Misalnya media tersebut menerbitkan berita secara rutin dan berbadan hukum. Lantas, bagaimana dengan status wartawan yang belum lulus kompetensi serta media pers yang tak terverifikasi? Andalah yang berhak menilai dan memutuskannya.***

Komentar

Loading...