Breaking News

Lagi, Anggota DPR Aceh Tidak Sepakat Rencana Utang Pemerintah Aceh

Lagi, Anggota DPR Aceh Tidak Sepakat Rencana Utang Pemerintah Aceh
Penulis
Rubrik

BANDA ACEH | Ketua Fraksi Partai NasDem Ramadhana Lubis mengatakan, pembangunan rumah sakit regional masih memungkinkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) secara bertahap. “Saya pribadi tidak sepakat bangun rumah sakit regional dengan cara  utang karena menggunakan APBA masih mungkin,” kata anggota DPR Aceh, di kantor DPW NasDem, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (15/09/2016).

Kata Ramadhana Lubis, jika Pemerintahan Aceh sepakat menggunakan APBA untuk membangun rumah sakit regional, maka program yang tidak begitu peting, bisa dirampingkan.

Misalnya peruntukan anggaran untuk program hibah. Menurut wakil rakyat asal Aceh Tengah-Bener Meriah ini, anggaran untuk dana hibah masih bisa digunakan untuk membangun rumah sakit regional.

Selain dana hibah, Ramadhana Lubis mengaku peruntukan anggaran untuk program lain,  juga masih memungkinkan untuk diambil guna membangun rumah sakit regional tadi. 

Dari pemangkasan anggaran pada program yang tak begitu penting dalam APBA, kemudian kata Ramadhana Lubis dialokasikan secara bertahap pada setiap bangunan.

Kata Ramadhana Lubis, setiap tahun Pemerintahan Aceh mengalokasikan anggaran senilai Rp 80 miliar untuk satu unit rumah sakit, empat tahun dialokasikan secara rutin, rumah sakit regional sudah selesai.

Sebaliknya, menurut dia, jika Pemerintah Aceh utang pada Bank KFW Jerman, ke depan ia mengkhawatirkan menyulitkan Aceh. Karena, bila Pemerintah Aceh jadi berutang, sumber pembayaranya juga belum jelas darimana bisa diambil.

Sedangkan berharap dari dana otonomi khusus (Otsus), menurut Ramadana Lubis, jumlahnya akan terus berkurang. “Sebaiknya jangan berutang, sumber pembayarannya tidak jelas darimana,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh berencana utang pada Bank Swasta KFW Jerman senilai Rp 1,3 triliun. Limit waktunya selama 15 tahun, namun proses persetujuannya kini tinggal di DPRA. Karena utang tersebut perlu dilakukan sidang paripurna.

Sejauh ini, sejumlah anggota DPRA sudah menolak, seperti Dalimi dari Demokrat, Aminuddin dari Golkar dan Teuku Irwan Djohan dari NasDem.*

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...