Sidang Penyebar Video Ma’ruf Amin Berkostum Sinterklas

Kuasa Hukum Terdakwa Minta Majelis Hakim Hadirkan Ma’ruf Amin

Kuasa Hukum Terdakwa Minta Majelis Hakim Hadirkan Ma’ruf Amin
Tim Kuasa Hukum Terdakwa Tgk Safwan (Foto: Ist)
Rubrik
Sumber
Kontributor Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe | Sidang penyebar video Ma'ruf Amin berkostum sinterklas kembali digelar, Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Senin, 1 April 2019 dengan terdakwa Tgk Safwan, salah satu pengajar di pesantren Kabupaten Aceh Utara.

Sidang hari itu dengan agenda mendengar eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Kasibun Daulay,  SH, didampingi Nourman Hidayat, SH dan Armia,  SH. Ketiganya meminta kepada Majelis Hakim PN Lhokseumawe untuk menghadirkan Ma’ruf Amin ke ruang sidang.

"Jika ini delik aduan maupun delik umum, maka Ma’ruf Amin harus dihadirkan di ruang sidang sebagai saksi korban. Kita ingin semua menjadi terang benderang di ruang sidang pengadilan dan tidak ada penafsiran yang liar, karena ini sangat politis," kata Nourman Hidayat,  SH.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe Fakhrillah pada persidangan, Rabu (27/3/2019) menjerat terdakwa Tgk Safwan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. "Terhadap terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Fakhrillah kepada media pers, usai persidangan.

Kedua, Tgk Safwan juga didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan juga dakwaan terakhir yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Terdakwa, terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.

Fakhrillah menyebutkan, dakwaan itu diberikan atas dasar fakta-fakta dalam berkas perkara. Pihaknya mendapat bukti-bukti, keterangan saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri atas perbuatannya. "Dalam berkas perkaranya, terdakwa dalam faktanya telah mengedit atau memanipulasi informasi elektronik dengan tujuan seolah- olah itu benar," sebut Fakhrillah.

20190402-tgk-safwan

Penyebar video Ma'ruf Amin berkostum sinterklas, Tgk Safwan (muka ditutup) saat ditangkap. (Datuk-detikcom)

Begitupun, penasehat hukum terdakwa Kasibun Daulay menilai, ada kerancuan atas dakwaan yang dibacakan JPU. Dan, pihaknya mengajukan eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan JPU. "Menurut kami, ada tiga dakwaan yang disampaikan JPU yang rancu dan kabur. Bahkan, JPU sendiri tidak yakin terhadap apa yang disampaikan tersebut," kata Daulay.

Sidang perkara ini dipimpin Estiono (ketua), didampingi Azhari dan Sulaiman (anggota). Sementara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Fakhrillah dan Al Muhajir. Sidang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan kerabat terdakwa.

Berawal dari beredarnya video Ma'ruf Amin yang mengenakan kostum sinterklas, saat mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Video itu disebarkan melalui WhatsApp dan media sosial. Video ini merupakan hasil editan dari video Ma'ruf Amin saat mengucapkan selamat Natal yang juga sempat beredar di media sosial. Namun dalam video aslinya, Ma'ruf mengenakan baju khasnya, yakni kemeja putih dipadukan jas hitam, serban putih dan peci.

Polisi bergerak cepat dan menangkap Safwan. Dia diduga kuat menyebarkan video tersebut ke publik. Dia kemudian ditahan, hingga saat ini diadili. Nah, dalam eksepsi, menjawab dakwaan JPU, dengan nomor perkara: PDM-20/Euh.2/03/2019. Ada tiga butir poin eksepsi yang disampaikan tim penasehat hokum terdakwa. 

Pertama, terkait kompetensi relatif. Ini mengenai lokasi tempat sidang digelar yaitu, PN Lhokseumawe. JPU menggunakan Pasal 84 ayat (2) KUHAP.  Padahal, terdakwa adalah warga Aceh Utara.  Selain itu, penangkapan dan dugaan tidak kejahatan yang dilakukan serta saksi saksi berasal dari Kabupaten Aceh Utara dan beberapa diantaranya di luar Kota Lhokseumawe.  "Seharusnya sidang digelar di Pengadilan Negeri Lhoksukon," kata Kasibun Daulay.

Kedua,  dakwaan JPU kabur dalam menguraikan dakwaan secara runtut dan jelas terhadap peristiwa pidana yang terjadi.  "Kami menggunakan logika ahli bahasa maupun ahli IT, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang justru membuat dakwaan semakin kabur dan tidak relevan," bantah Armia SH. Itu sebabnya, kuasa hukum Tgk Safwan berpendapat bahwa, kasus ini merupakan delik aduan dan hanya korban yang berhak melapor.

“Terkait Pasal  27 maupun 28 (2), mereka menilai esensinya masih debatable atau diperdebatkan. Ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa delik aduan dan delik umum masih terbuka ruang penafsiran. Untuk itu tim penasehat hukum terdakwa menegaskan dan akan meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi korban yaitu, Ma’ruf Amin.***

Komentar

Loading...