Sidang Epong Kembali Berlanjut

Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Sarat Rekayasa, Cacat Hukum dan Kabur

Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Sarat Rekayasa, Cacat Hukum dan Kabur
Epong Reza di persidangan (Foto: Zulhelmi Agani/MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik

Bireuen | Sidang kasus hukum  Reza alias Epong Reza (30), wartawan media online di Bireuen, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Persidangan kedua ini beragendakan  eksepsi dari kuasa hukum terdakwa.

Usai sidng, Selasa (12/3/2019), kuasa hukum Epong,  Ari Syahputra SH mengatakan, dakwaan JPU terhadap kliennya melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), dinilai kabur dan tidak cermat. "Saya menilai perkara  Reza sarat rekayasa, dakwaan yang dituduhkan kepada klien kami, jelas-jelas cacat hukum, kabur dan tidak cermat," jelas M. Ari Syahputra.

Tutur Ari, dakwaan JPU yang telah dibacakan pekan lalu dalam sidang perdana, dianggap bukan berdasarkan fakta dan realita. Dia menilai dakwaan itu terkesan sarat ambisius, untuk menuntut kliennya melakukan perbuatan kriminal. “Media massa yang menerbitkan berita itu, seolah diabaikan dan tak pernah bisa disentuh hukum,” sebutnya.

Masih kata Ari, masalah yang menjerat Epong bermula dari pemberitaannya  yang dimuat Media Realitas.com. Lalu, linknya diposting ke media sosial facebook oleh akun Epong Reza. "Berita yang dimuat media massa online, berhak dibaca dan dibagikan oleh siapa saja. Karena dalam media itu, ada aplikasi medsos untuk membagi link berita yang dimuat, seperti WhatsApp, Facebook, Twittter, Instagram dan lainnya. Jadi apa pun yang dibagikan terdakwa, bukanlah berita hoax atau pencemaran nama baik oleh klien kami," jelas   Ari Syahputra.

Paparnya, bila JPU berani menetapkan Epong sebagai terdakwa dalam perkara ini, seharusnya juga berani menetapkan penanggungjawab Media Realitas.com, menjadi terdakwa dalam kasus itu. Sebab telah menerbitkan berita pada 25 Agustus 2018 lalu, sehingga berujung kriminalisasi terhadap insan pers ini.

Selaku penasihat hokum, dia meminta majelis hakim yang memeriksa, serta mengadili perkara a quo, menerima eksepsi terdakwa secara keseluruhan. Menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dan mengeluarkan terdakwa dari sel tahanan, serta membebankan biaya perkara kepada negara.***

Komentar

Loading...