Breaking News

KPPU, Dugaan Persekongkolan dan Lelang Rumah Sakit Regional di Aceh

KPPU, Dugaan Persekongkolan dan Lelang Rumah Sakit Regional di Aceh
Foto: ilustrasi (busy.org)
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

 

Kata persekongkolan, kembali menjadi “seksi”. Ini sejalan dengan turun tangan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), terkait “bau amis” proses lelang (tender) proyek pembangunan Rumah Sakit Regional di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

MODUSACEH.CO | Secara sinonim, persekongkolan bisa bermakna; komplotan, rekayasa, persekuturan, intrik, kolusi, korupsi serta konspirasi. Jadi, rentetan maupun modus operandinya memang panjang dan tidak berdiri sendiri.

Itu memang cerita lama, namun sampai saat ini masih saja terjadi. Padahal, iklim persaingan usaha yang tidak sehat, merupakan akar dari permasalahan ini. Karena itu diperlukan instrumen hukum dan lembaga pengawas persaingan usaha.

Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang memberi amanat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Maklum, persekongkolan tender bukan hanya melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tadi, tapi sudah menjalar pada tindak pidana korupsi.

Persaingan usaha dalam arti, adanya suatu situasi yang bebas dalam kesempatan berusaha. Tapi, didalamnya terkandung unsur-unsur yang dapat mendorong  percepatan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Negara.

Di lain pihak, terdapat juga unsur-unsur yang justru menghambat tujuan tersebut, terutama dalam tatanan kehidupan perekonomian negara (termasuk Aceh). Itu sebabnya, diperlukan adanya pengaturan mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha. Salah satu adalah; persekongkolan tender!

Istilah persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini diatur pada Pasal 1 angka 8. Disebutkan; persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Pengertian persekongkolan juga terdapat dalam Black’s Law Dictionary (1968:382) yaitu, “is a combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawfull in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful”.

 (Adalah kombinasi atau konfederasi antara dua orang atau lebih yang dibentuk untuk tujuan melakukan, dengan upaya bersama mereka, beberapa di luar hukum itu sendiri, tetapi menjadi melanggar hukum ketika dilakukan oleh tindakan bersama para konspirator, atau untuk tujuan menggunakan kriminal atau melanggar hukum berarti melakukan tindakan yang dengan sendirinya tidak melanggar hukum”).

Definisi tersebut tegas menyatakan, persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih  dengan tujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (joint efforts) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum.

Karena itulah, larangan persekongkolan mempunyai arti yang sangat khusus dalam kebijakan persaingan usaha. Sebab, suatu persekongkolan juga dapat menciptakan semua hambatan persaingan usaha yang  relevan dalam hukum anti monopoli yang dapat disebabkan oleh suatu perjanjian.

Makanya, kebijakan persaingan menganggap bahwa larangan persekongkolan yang lengkap, merupakan hal yang terpenting untuk mencegah terjadinya persekongkolan

Menurut kamus hukum, tender atau lelang adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003). Tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Memang, tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Tapi, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk: memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; mengadakan barang dan atau jasa; membeli suatu barang dan atau jasa serta menjual suatu barang dan atau jasa.

Disinilah, celah persekongkolan dalam penawaran tender (bid rigging) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa bermain. Dan, sektor ini pula yang dinilai  paling banyak dijangkiti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga termasuk salah satu perbuatan yang secara serius memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Khusus untuk Aceh, praktik persekongkolan yang terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang bukan pula kisah baru. Sebaliknya, praktik culas ini terjadi dengan sangat leluasa.

Bayangkan, mulai dari rencana pengadaan barang dan jasa  dengan menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis sampai mengarah pada suatu merek sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut tender.

Akibatnya, kompetisi untuk  memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Lalu, pemaketan pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas, pada kenyataannya banyak yang direkayasa untuk kepentingan KKN tadi.

Lihat saja, panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan tidak memberikan perlakuan yang sama diantara para peserta tender. Sebaliknya, tender dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal saja, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Lantas, kenapa semua itu bisa terjadi? Karena calon pemenang biasanya sudah ditunjuk terlebih dahulu pada saat tender berlangsung. Tentu, ini tidak gratis, karena patut diduga adanya unsur suap kepada panitia atau pejabat yang mempunyai pengaruh.

Disamping itu, penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OW) biasanya juga sudah direkayasa untuk mempunyai margin tertentu yang dapat disisihkan untuk dibagi-bagi (rente ekonomi atau laba abnormal).

Inilah berbagai cara yang digunakan untuk membatasi informasi tender. Termasuk pemasangan iklan palsu di media pers cetak atau online, sehingga panitia pengadaan barang dan jasa melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Padahal, regulasi ini dengan jelas mensyaratkan adanya pengumuman kepada masyarakat luas baik di awal pengadaan maupun hasil akhirnya.

Karena itulah, sebagai lembaga pengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) berkewajiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Termasuk Aceh.

Untuk tujuan tersebut KPPU meletakkan lima program utama, yakni pengembangan penegakan hukum, pengembangan kebijakan persaingan, pengembangan komunikasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi.

Dari kelima program tersebut, penekananan lebih dilakukan terhadap dua fungsi utama yaitu, melakukan penegakan hukum persaingan dan memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Fungsi penegakan hukum tersebut bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat.

Maklum, larangan persekongkolan tender telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Isinya, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam konteks persaingan inilah, KPPU menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang menelusuri pembuktian dugaan persekongkolan yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan.

KPPU berusaha mengetahui sejauhmana kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama terhadap aspek pemberian kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha.

Alasanya? Sekali lagi, persekongkolan sering terjadi dalam tender-tender pemerintah. Nah, untuk menghindari persekongkolan vertikal terus berlangsung, KPPU sudah memberikan masukan pada pemerintah agar berhati-hati dalam pelaksanaan tender, juga dalam persyaratan tender.

Tapi, dilihat dari pasal tersebut, perbuatan persekongkolan tender dikatagorikan rule of reason. Artinya, KPPU harus membuktikan akibat dari persekongkolan tersebut merugikan atau tidak, sehingga perbuatan tadi melanggar atau tidak.

Bila terbukti, maka sanksinya adalah, penghentian perbuatan tersebut dan ganti rugi, tanpa ada ancaman kurungan badan (lihat pasal 22, 23, 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Sedangkan kegiatan yang dianggap per se illegal  biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Ini merupakan suatu ketentuan bersifat per se illegal  dan tidak diperlukan lagi pembuktian dari dampak larangan tersebut.

Sebab, jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, maka pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan.

Baik pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.

Pendekatan rule of reason  misalnya, merupakan pendekatan yang digunakan lembaga otoritas persaingan usaha, untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Sebaliknya pendekatan per se illegal menyatakan, setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

Tapi, kedua metode ini, memiliki perbedaan ekstrim, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini dapat dilihat dari ketentuan pasal demi pasal yaitu, pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”.

Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan atau tidak.

Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya digunakan pada pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “yang dapat mengakibatkan”.

Nah, dalam  kontek proses lelang Rumah Sakit Regional di Aceh Selatan, Kota Langsa serta Aceh Tengah, sudah saatnya KPPU aktif dan reaktif, bukan sebaliknya pasif.

Sebab secara kasat mata terjadi berbagai “pelanggaran” atau ketidak-sempurnaan syarat dari perusahaan peserta lelang. Namun, tetap saja jadi pemenang. Bahkan, untuk dua paket pekerjaan sekaligus.

Yang jadi soal, bisakah semua itu terjadi tanpa adanya; persekongkolan? Kita tunggu KPPU membuka tabir ini (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...