Breaking News

Diduga Sarat Persekongkolan

KPPU Bidik Pembangunan RSU Regional Langsa dan Takengon

KPPU Bidik Pembangunan RSU Regional Langsa dan Takengon
RSU Regional (Pusat Rujukan) Kota Langsa, Provinsi Aceh sedang dalam tahap pembangunan di Gampong Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro (Foto: Waspadaaceh.com)
Rubrik

Banda Aceh | Berbagai dugaan persekongkolan dibalik proses lelang (tender) sejumlah rumah sakit regional di Aceh, akhir tercium juga Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU).

Itu sebabnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I di Medan, Sumatera Utara, kabarnya mulai membidik pelaksanaan tender proyek pembangunan RSU Regional (Pusat Rujukan) Kota Langsa dan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

“Kabarnya, mulai pekan lalu, KPPU sudah memanggil sejumlah pihak,” ungkap sumber media ini, Senin, 9 September 2019 pagi di Banda Aceh.

Diduga, mencuatnya indikasi ini setelah KPPU mendapatkan informasi adanya persekongkolan tender tersebut.

Proyek di Kota Langsa ini dananya Rp 85 miliar lebih ( 2016-2018), yang bersumber dari APBD Provinsi Aceh.

Pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2018 dengan nilai Rp60 miliar (kode tender 17684106/Kode RUP 17657721 tanggal pembuatan 03 Agustus 2018/Dinas Kesehatan Aceh/Pemerintah Daerah Provinsi Aceh).

Lalu, pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2017 dengan nilai Rp6 miliar (kode tender 13268106/Kode RUP 10491391 tanggal pembuatan 05 Juli 2017/Dinas Kesehatan Aceh/Pemerintah Daerah Provinsi Aceh).

Hingga pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2016 dengan nilai Rp19,5 miliar (kode tender 11714106/Dinas Kesehatan Aceh).

Namun, proses tendernya,  diduga sudah diarahkan untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dengan bersekongkol.

Persekongkolan ini dinilai menciptakan iklim persaingan usaha antar perusahaan yang tidak sehat.

“Ada laporan yang sampai ke kita. Hingga saat ini kita masih mengumpulkan data-data terkait dugaan itu terjadi. Data sudah lengkap dan potensi ke sana sudah kita temukan, akan kita publikasi dalam waktu dekat,” kata Kepala KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak kepada media pers, beberapa waktu lalu.

Ramli menjelaskan, persekongkolan tender jelas melanggar UU No 5/1999, tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat dan pelaku usaha bersaing secara sehat.

“Kita akan melakukan klarifikasi dan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus ini,” jelasnya.

Ramli mengungkapkan belum bisa memberikan penjelasan panjang mengenai kasus ini. Namun, dia berjanji setiap tahapan akan dipublikasikan ke media.

“Maaf ya, belum bisa saya kasih penjelasan panjang. Nanti jika tahapannya berjalan, kita beritahukan,” ungkapnya.

Terkait dugaan persekongkolan tender proyek di RSU Regional Langsa, Kadis Kesehatan Aceh, Hanif, mengaku tidak tahu karena yang melakukan tender adalah ULP.

“Saya tidak tau karena bukan kami yang tender,” ujar Hanif kepada Waspadaaceh.com, Kamis, 18 Juli 2019 lalu.***

Komentar

Loading...