Usai Supervisi di Sabang

KPK Sarankan BPKS Sabang Lakukan Restrukturisasi

KPK Sarankan BPKS Sabang Lakukan Restrukturisasi
Kepala dan Deputi BPKS Sabang (Foto: Aceh Image)
Rubrik

Banda Aceh | Usai melakukan supervisi dan permintaan kesaksian terhadap Kepala BPKS Sabang Sayed Fadhil, terkait Aceh Internasional Marathon 2018 serta proses lelang Pelabuhan Sabang 2018.

Kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, terus memantau badan ini. Termasuk memberikan sejumlah saran dan masukkan terhadap lembaga tersebut.

Misal, diperlukan pelaksanaan tata kelola keuangan dan manajemen lebih transparan dan tidak koruptif. Selain itu, diperlukan pelaksanaan regulasi yang sesuai dengan undang-undang serta tidak membuka celah munculnya praktik KKN.

Itu sebabnya, diperlukan adanya restrukturisasi atau pergantian sejumlah direktur. Terutama yang dinilai tak memiliki kemampuan serta berkinerja kurang cakap.

Permintaan ini memang sesuai dengan dana APBN yang terus mengalir ke BPKS. Walau fluktuatif pada setiap tahun berjalan.

Untuk tahun 2019 misalnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) Rp 244,500 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Water Front Harbour, Rp 226 miliar serta dukungan manajemen Rp 18 miliar. Sementara tahun 2018 berjalan, Rp Rp 224 miliar.

Lantas, kemana saja dana itu mengalir? Selama ini atau sejak berdiri, peruntukannya bagi operasional kantor dan membayar gaji 184 karyawan di empat kantor, yakni Kantor Pusat di Sabang, dan tiga kantor perwakilan, yaitu di Banda Aceh, Jakarta, dan Pulo Aceh.

Selain itu, dana tersebut juga untuk pengembangan industri pariwisata di Sabang, industri perikanan di Pulo Aceh, dan pengembangan dermaga pelabuhan guna menunjang fungsi BPKS sebagai Badan Pelaksana Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Sabang dan sekitarnya.

Nah, data yang dimiliki media ini mengungkapkan.  Walau tak begitu besar. Namun, penghasilan yang didapat dari BPKS Sabang sudah tergolong cukup. Entah itu sebabnya, banyak pihak yang selalu melirik dan berusaha agar dapat bekerja di badan ini.

Untuk gaji Kepala BPKS Sabang per bulannya, Rp 22,8 juta lebih per bulan. Wakil kepala, Rp 19,9 juta lebih per bulan. Sedangkan deputi, Rp 15,1 juta lebih per bulan. Khusus level direktur, Rp 13.5 juta lebih per bulan. Kepala unit dan perwakilan, Rp 13,1 juta lebih per bulan.

Menariknya, ternyata Kepala BPKS Sabang memiliki 15 staf asistensi teknis yang digaji Rp 5,5 juta per bulan. Kabarnya, anggota staf asistensi ini merupakan “orang-orang” titipan yang dekat dengan kekuasaan. Mereka berasal dari akademisi serta mantan aktivis LSM serta pegiat partai politik.

Kepala BPKS Sabang Sayed Fadhil yang dikonfirmasi media ini, Jumat malam (28/9/2018) membenarkan adanya mutasi tersebut. “Sudah dilakukan tanggal 26 September kemarin,” jawab Sayed. Tapi hanya pada level direktur. "Sedangkan untuk deputi, itu ranahnya Ketua Dewan Kawasan BPKS Sabang," jelas Sayed.

Namun, saat ditanya siapa dan direktur apa saja, Sayed mengaku tak ingat dan sedang berada di luar negeri (Malaysia). Begitupun, seorang staf BPKS Sabang mengaku ada mendengar kabar mutasi tersebut. “Tapi, sejauh ini kami belum menerima kabar secara pasti dan belum ada yang menerima SK mutasi atau rotasi,” jelas sumber tersebut.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...