Breaking News

Terkait Rekomundasi Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh

KPK Pelajari Pengaduan Prof. Darni

KPK Pelajari Pengaduan Prof. Darni
Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO
Rubrik

 

Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, akan membuka dan mempelajari kembali pengaduan mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Prof. Dr. Darni Daud. Ini terkait rekomundasi Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, agar menyidik secara terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana bea siswa mahasiswa Unsyiah, yang disebut-sebut ikut menyeret nama mantan Pembantu Rektor I Unsyiah, Prof. Dr. Samsul Rizal.

Penjelasan itu diperoleh media ini, saat mendampinggi Prof Darni ke KPK, Selasa (28/11/2017) di Jakarta. “Laporannya kami terima dan akan dipelajari secara khusus oleh tim,” kata seorang staf Bagian Pengaduan Masyarakat (Duma) KPK.

Menurutnya, KPK memiliki sejumlan bagian. Mulai dari penyidikan hingga tim khusus dan ahli, yang mempelajari setiap laporan serta pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat. “Paling tidak laporan ini akan di supervisi dahulu, baru kemudian disampaikan hasilnya kepada bapak,” jelas sumber tersebut.

Usai menyampaikan pengaduan, Prof Darni menyerahkan satu berkas bahan. Mulai dari putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh hingga dokumen lainnya. Itu dilakukan sebagai ‘perjuangannya’ dalam mencari keadilan.

“Saya sudah divonis dan menjalani hukuman, kenapa satu nama lagi, sesuai rekomundasi majelis hakim tidak diproses. Ini diskriminasi namanya,” ungkap Prof. Darni, usai melapor ke KPK.

Seperti diwartakan sebelumnya, mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof. Dr. Darni M.Daud mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta. Surat tanggal 9 September 2017 itu, juga ditembuskan kepada Komisi III DPR RI, Kemenkopolhukam, Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung serta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Isinya, meminta tindaklanjut kasus yang dia alami atau adanya keadilan di depan hukum. “Sehubungan dengan putusan saya yang telah diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, yang bersidang pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 27 Februari 2014 dengan putusan nomor: 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 268, majelis hakim menyatakan; berdasarkan hal tersebut majelis merekomendasikan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan secara tersendiri terhadap Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dan siapa saja yang terlibat didalamnya,” tulis Prof. Dr. Darni Daud dalam suratnya itu.

Namun anehnya sambung mantan Rektor Unsyiah ini, keesokan harinya atau tanggal 28 Februari 2014, Humas Kejaksaan Tinggi Aceh langsung bereaksi dan mengeluarkan pernyataan bahwa; jika memang betul Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh dalam amar putusannya kemarin menetapkan Samsul Rizal, berarti jaksa harus mengusutnya, itu yang membedakan penetapan dengan rekomendasi.

Begitupun sebut Darni, sampai surat ini dia tandatangani, Kejaksaan Tinggi Aceh tidak pernah menetapkan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagaimana rekomendasi Pengadilan Tipikor Banda Aceh, walau pun telah terjadi gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat Aceh melalui media pers cetak dan online. “Menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa Kejaksaan Tinggi Aceh sungguh sangat mempertahankan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Artinya, jaksa sebagai eksekutor tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk menuntut Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng,” ungkap Darni.

Masih kata Darni melalui suratnya itu. “Bahwa saat penyidikan terdahulu juga terlihat aneh dimana penyidik tidak mengizinkan auditior BPKP Perwakilan Aceh untuk mengonfirmasikan dengan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Ini sesuai pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 262 yang menyatakan; sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, yang kemudian diselipkan oleh auditur BPKP dalam dan atau diantara lampiran-lampiran hasil rekapitulasi auditor BPKP, agar seolah-olah rekapitulasi yang dibuat oleh Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng benar adanya. Pada hal ketika ditanyakan, auditor/ahli David bin Darmas Nawi, menerangkan bahwa ahli tidak dapat menerangkan tentang empat lembar cek tersebut berikut tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya, karena menurut ahli yang mengetahui tentang empat cek tersebut adalah Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng”.

Sayangnya, hinggi berita ini ditayang, media ini belum memperoleh keterangan atau konfirmasi dari Prof. Dr. Samsul Rizal, Rektor Unsyiah saat ini. Berita selengkapnya, pada edisi cetak pekan depan.***

Komentar

Loading...