KORPS HMI-WATI (KOHATI) Pidie Mendukung Poligami di Aceh

KORPS HMI-WATI (KOHATI) Pidie Mendukung Poligami di Aceh
Melati Sari Maisara Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI) Kabupaten Pidie

Sigli | KORPS HMI-WATI (KOHATI) Kabupaten Pidie, provinsi Aceh, mendukung Pemerintah Aceh melegalkan poligami di daerah itu. Poligami merupakan bagian dari qanun kekeluargaan menjadi isu terhangat dikalangan masyarakat Aceh.

Hal itu dikatakan Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI), Kabupaten Pidie, Melati Sari Maisara, melalui pers release Selasa (9/7/2019). Dia mengatakan, qanun yang akan segera disahkan itu membuat perbincangan hangat disetiap penjuru Aceh, mulai dari pemerintah, ibu-ibu bahkan kaum milenial pun mulai membahasnya.

Pembahasan poligami menurut Melati, menimbulkan pro dan kontra terhadap qanun ini sudah dipublikasi oleh media di Aceh.

Poligami memang dimata agama sah dan itu jelas ada dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 55, tetapi jangan melupakan bahwa dalam surat ini dibolehkan mereka kaum lelaki bepoligami apabila mereka sanggup berlaku adil, jika mereka tidak sanggup berlaku maka kamu boleh memiliki satu istri saja. "Jadi jangan memaksa diri harus memiliki beberapa istri jika tidak mampu," tegasnya.

Selanjutnya Melati menjelaskan, mengenai kasus poligami pihaknya dari Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Sigli memberi pandangan bahwa qanun poligami ini sebagai solusi bagi masyarakat Aceh, untuk meminimalisasikan  adanya nikah sirih di Aceh. Mengingat yang sangat mendapatkan kemudharatan itu adalah perempuan dari segi apabila terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diproses hukum serta tidak berhak mendapatkan harta warisan karena tidak adanya legalitas pengakuan negara. Kemudian anak yang lahir dari nikah siri ini mereka tidak tercatat dalam kependudukan, sebagai warga negara tempat domisili dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena tidak dapat membuat akte kelahiran.

Melati menyebutkan, sebagaimana diketahui bahwa akte kelahiran salah satu syarat sebagai calon siswa, serta sangat mendukung disahkannya qanun ini apabila ditinjau secara komprehensif terhadap berbagai pandangan positif maupun negatifnya bagi kemaslahatan masyarakat. Terutama perempuan dan anak-anak dan didiskusikan bersama dengan para organisasi keperempuanan mengenai tindak lanjut rancangan qanun ini. "Semua ada dasarnya kenapa dilegalkan poligami," ujarnya.

Menurutnya, kaum lelaki yang melakukan poligami harus memenuhi syarat dan mengikuti tata cara yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 5 ayat 1 mengenai  izin serta syarat untuk beristri lebih dari satu dan bagi mereka yang tidak mematuhinya seperti yang dijelaskan dalam undang-undang dan KHI merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 279 KUHP.

Dia menambahkan, apabila dengan adanya poligami ini dapat memberikan  keadilan bagi seorang perempuan serta dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan terjadinya perceraiaan dan pengesahan dari qanun ini sama sekali tidak ada ada kepentingan politik didalamnya,

"Kami harap jika beberapa hal tersebut dijalankan oleh seluruh masyarakat, maka  hak seorang perempuan terselamatkan. Sekali lagi. kami siap mendukung qanun Kekeluargaan tersebut, apabila masyarakat dan pemerintah benar-benar mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif maupun hukum islam", paparnya.***

Komentar

Loading...