Komisi I DPRA Panggil KKR Aceh

Komisioner KKR: Jangan Buat Kami Seperti Pengemis

Komisioner KKR: Jangan Buat Kami Seperti Pengemis
Foto MODUSACEH.CO/Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Rapat dengar pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berjalan alot. Rapat itu membicarakan beberapa masalah, dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsliasi (KKR) Aceh, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Jalan T. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu, (10/05/17).  

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRA Ermiadi Abdurrahman, ST juga dihadiri sejumlah anggotanya, menghadirkan Ketua Komisioner KKR Aceh Afridar Darmi SH, MH dan tujuh komisioner KKR, serta mewakili Dinas Keuangan Aceh M. Nasir, dari Dinas Sosiala (Dinsos) Devi, dan dari Biro Hukum Gubernur Aceh Junaidi.

Dalam kesempatan itu, salah satu Anggota Komisi I DPRA Abdullah Saleh, mempertanyakan sikap KKR Aceh yang akan mengembalikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah.

"Disini kita sudah undang semua, saya dengar komisioner KKR yang berjumlah tujuh orang akan mengembalikan SK pada Gubernur Aceh, apa betul itu?" tanya Abdullah Saleh.

Mendapat pertanyaan itu, Afridar Darmi mengatakan, dalam waktu enam bulan terakhir, KKR Aceh tak sedikit pun tidak mendapatkan anggaran dari APBA. Ia heran kenapa tidak mendapatkan anggaran, padahal ada Qanun yang mengatur.

Kata Afridar Darmi walaupun tidak mendapatkan anggaran, namun banyak program KKR Aceh yang sudah dikerjakan.

"Selama ini kami bergantung pada lembaga-lembaga yang bisa kami manfaatkan untuk kegiatan KKR Aceh," jelas Afridar Darmi.

Pernyataan keras justru diungkapkan Muhammad, Mta. Kata dia selama enam bulan ini, KKR Aceh hanya dianggap sebagai pengemis oleh Pemerintah Aceh, padahal dalam proses penjaringan melibatkan dan dilantik di depan anggota DPRA.

"Kami dilantik di depan anggota DPRA yang mulia ini, beda dengan kepala dinas yang bisa dilantik di kandang ayam, tapi kenapa kami diperlakukan seperti ini," ungkap Muhammad yang juga komisioner KKR Aceh itu.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Keuangan Aceh Muhammad Nasir menjelaskan, tidak ada masalah penggunaan anggaran untuk KKR Aceh.

Katanya, KUPPAS kemudian masuk ke RKA, dan sebagai evaluasi terakhir Mendagri sudah disetujui, dengan kode rekening 1612. "Secara hukum tak ada masalah dalam pencairan, namun secara teknis pertanggungjawaban harus mengikuti sesuai regulasi keuangan," jelas Muhammad Nasir.

Malahan, Dinas Keuangan Aceh telah menyediakan Sekretariat untuk KKR Aceh di belakang gedung Dinas Pengairan Aceh, yang merupakan bekas bangunan BRR dan BRA. "Yang penting kita bisa bicara dan evaluasi bersama, jangan ribut-ribut tidak baik," ujar Muhammad Nasir.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...