Terkait Rancangan Qanun Baitul Mal

Komisi VII Harus Lakukan Evaluasi Ulang

Komisi VII Harus Lakukan Evaluasi Ulang

Banda Aceh | Rancangan Qanun tentang Baitul Mal Aceh banyak mendapat kritikan dari sejumlah undangan yang hadir  pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  di Gedung Utama DPRA. Jln. Teungku Daud Beureuh, Kota Alam, Banda Aceh. Rabu (31/10/2019).

Misal, perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Syamsul Bahri mengatakan, zakat Baitul Mal jangan dimasukkan dalam kas Pendapat Asli Daerah (PAD) Aceh. “Sangat bertolak belakang dengan unsur syariat Islam, dikarenakan zakat dimasukkan dalam PAD,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan, dalam syariat Islam zakat per tahun, di akhir bulan 30 Desember sudah habis dibagi. Kemudian, menyangkut dengan zakat jelasnya, harus diletakkan kepada kas khusus, jangan dimasukakan dalam PAD. Karena harta yang diberikan, segera disalurkan kepada penerima zakat.

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Safwani Zainun, juga menyampaikan kritik serupa. Katanya, persoalan zakat selalu ada tumpang tindih pelaksanaannya pada sekretariat yang mencatat dan belum menambahkan kepada pihak mana akan disalurkan zakat tersebut, ketika revisi terjadi persoalan.

Tgk. H. Ghufran Zainal Abidin, MA

 

Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal ketika ditemui wartawan media ini mengaku, sebenarnya Qanun tersebut sudah pernah dibuat yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2007. “Qanun itu sudah ada, sedang kita evaluasi kembali. Makanya kami melakukan RDPU. Dari sejumlah kritikan yang sudah ada, maka akan kita perbaiki kembali dan konsultasi lagi dengan Kementerian Agama,” jelasnya.***

Komentar

Loading...