Breaking News

Tiga Kali Diundang Tak Hadir

Komisi I DPRA Bertemu Komisioner KASN, Diduga Pengangkatan Nizarli Ilegal

Komisi I DPRA Bertemu Komisioner KASN, Diduga Pengangkatan Nizarli Ilegal
Pertemuan Komisi I DPRA dengan Arie Hendarto Saleh/Foto Dok Komisi I DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terus melakukan pengawasan, terkait pengangkatan Nizarli sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh pada Sektariat Daerah Aceh, beberapa waktu lalu.

Itu sebabnya, Komisi I DPRA melakukan pertemuan dengan komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdiq Kisnanto, di Jakarta Pusat, Kamis (07/06/2018). Tim Komisi I DPRA bertolak ke Jakarta, karena menganggap pertemuan di Aceh, sudah selesai.

“Komisi I DPRA menilai, pertemuan di Aceh selesai dengan saudara Nizarli sudah selesai, karena tiga kali dipanggil tidak hadir,” kata Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cagee, melalui telpon, Jumat (08/06/2018) malam.

Bahkan, pertemuan ketiga kalinya di Aceh jelas Azhari Cagee, dari Unsyiah Banda Aceh hadir Pembantu Rektor II Prof. Dr. Husni Jalil, SH, M.Hum. Hasilnya terungkap bahwa, Nizarli, belum ada surat izin dari pejabat pembina kepegawaian , tempat dia bekerja.

“Maka kami datang untuk berkonsultasi ke Jakarta, karena dari penelusuran kami pengangkatan Nizarli melanggar Undang-Undang, PP Nomor 11 tahun 2017,” tegas Azhari Cagee.

Menurut kader Partai Aceh itu, pertemuan dengan KASN, Kamis (07/06) kemarin, untuk memperjelas status Nizarli oleh tim Komisi I DPRA, terutama soal surat yang telah dikeluarkan KASN. “Dari konfirmasi kami ke KASN, bukan ditujukan pada Nizarli. Tetapi kepada pejabat yang telah dites,” ujarnya.

 

20180609-pertemuan-komisi-i-dpra-dengan-kasn

Pertemuan Komisi I DPRA dengan Komisioner KASN/Foto Dok Komisi I DPRA

Lanjut Azhari, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa KASN bertanya pada Badan Kepegawaian, apakah sudah lengkap administrasi semuanya. Jawabannya, surat-surat izin sudah lengkap. Tetapi, setelah status Nizarli terungkap ke media, KASN kembali menanyakan perihal yang sama. Badan Kepegawaian jelas Azhari dari pengakuan komisioner KASN, mengaku sudah juga. Tetapi kata Tasdiq, sebut Azhari Badan Kepegawaian tidak pernah memperlihatkan kelengkapan admistrasi Nizarli tersebut.

“Maka terungkap, pengangkatan Nizarli ini tidak ada surat izin dari pejabat pembina kepegawaian instansi tempat dia bekerja dan dibuktikan juga dengan beberapa kali Gubernur Aceh mengirim surat kepada Rektor untuk minta izin dan dibalas agar Gubernur Aceh mempersiapkan berbagai berkas. Termasuk naskah pelantikan Nizarli,” tegas Azhari.

Menurut penjelasan Tasdiq Kisnanto, ini harus sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal  118 ayat (2) mengatur, pelamaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus direkomendasikan oleh PPK intansinya. “Kalau tidak dilengkapi, berarti tak lengkap administrasi dan melanggar aturan. Itu pengangkatanya ilegal, maka seluruh hasil yang dikerjakan pejabat tersebut sudah otomatis ilegal,” sebut Azhari Cagee.

Bahkan jelas Azhari, dalam pertemuan dengan Komisi I DPRA, Tasdiq mencontohkan pada wakil rakyat itu, ibarat mengambil anak orang harus sepengetahuan orang tuanya. “Kata Pak Tasdiq, selepas lebaran, akan mengundang pihak Rektor, Sekda Aceh dan juga Kementerian Dikti. Kalau memang ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka otomatis KASN akan mengambil tindakan tegas,” kata Azhari.

Selain dengan KASN, Komisi I DPRA juga menjumpai Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Arie Hendarto Saleh, Jumat (08/06/2018). Pertemuan tersebut kata Azhari Cagee, untuk minta penjelasan terkait surat yang dikirim ke Rektor, tanggal 22 Mei 2018, tentang izin Nizarli.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...