Komentari KAB Jilid II, Jubir Partai Aceh Muhammad Saleh: Pernyataan Ketua Forkab Tendensius dan Prematur!

Komentari KAB Jilid II, Jubir Partai Aceh Muhammad Saleh: Pernyataan Ketua Forkab Tendensius dan Prematur!
Muhammad Saleh, Juru Bicara Partai Aceh (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Konsep koalisi tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada ayat tersebut tercantum frasa “gabungan partai politik”, maksud dari frasa tersebut yaitu koalisi partai politik.

Banda Aceh | Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), dapat memahami sikap kecewa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab Aceh), Polem Muda Ahmad Yani, terkait Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang memilih untuk bersama Partai Aceh (PA) dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II.

Namun, DPA Partai Aceh (PA) menyesalkan pernyataan tadi. "Sebab,  sangat tendensius, prematur dan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta perdamaian yang kini sudah terwujud di Aceh, paska MoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005 silam," kata Juru Bicara Partai Aceh (PA) H. Muhammad Saleh, Kamis, 11 Juli 2019 sore di Banda Aceh.

Pendapat itu disampaikan Muhammad Saleh, terkait pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab Aceh), Polem Muda Ahmad Yani, yang diwartakan Harian Serambi Indonesia, edisi Kamis, 11 Juli 2019.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab Aceh), Polem Muda Ahmad Yani, menuding adanya upaya menyusun kekuatan baru, demi kepentingan politik Mualem untuk bertarung pada Pilgub Aceh 2022 mendatang.

“Tuduhan itu terlalu tendensius serta prematur dan terkesan ada “orderan” dari pihak-pihak tertentu yang mulai terusik. Harusnya, sebagai elemen rakyat Aceh, termasuk Forkab  sadar, masih ada tugas penting yang harus diselesaikan yaitu, mendorong dan mendukung berbagai program eksekutif dan legislatif Aceh, untuk mensejahterakan rakyat Aceh yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda menuju ke arah perbaikan,” ujar Muhammad Saleh.

Selain itu kata Muhammad Saleh, Polem Muda Ahmad Yani harusnya paham bahwa koalisi antar partai politik di parlemen, merupakan langkah konstitusional yang dijamin undang-undang. Dan hal lumrah serta wajar dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk Aceh.

"Secara konstitusional, konsep koalisi tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada ayat tersebut tercantum frasa “gabungan partai politik”, maksud dari frasa tersebut yaitu koalisi partai politik. Baik Pileg maupun Pemilihan Presiden (Pileg)," ulas Muhammad Saleh.

Masih kata Muhammad Saleh. “Jadi, bukan sesuatu yang luar biasa serta ditanggapi secara berlebihan. “Soal puas atau tidak, tentu hak semua orang. Namun, sikap Forkab yang seolah-olah bagian dari partai politik, justeru perlu pemahaman yang lebih utuh,” jelas Muhammad Saleh.

Nah, apa yang digagas dan lakukan Partai Aceh dibawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf (Mualem), bersama enam partai politik lokal dan nasional seperti PNA, PAN, PKS, Gerindra, SIRA dan PKPI dalam Koalisi Aceh Bersatu (KAB), harus dinilai dari perspektif positif yaitu, membangun sinergitas demi Aceh lebih baik dan bermartabat di masa datang.

Ikhtiar Partai Aceh bersama enam partai politik nasional dan lokal dalam barisan KAB Jilid II, merupakan langkah strategis dan taktis. Terutama merajut dan memperkuat harmonisasi serta silaturrahmi, demi perdamaian abadi di Aceh. Sebab, koalisi pada hakekatnya adalah membangun komunikasi, lobi dan aspirasi antar partai politik.

“Harusnya, KAB Jilid II dimaknai sebagai bentuk dari usaha dan upaya untuk mempersatukan rakyat Aceh, melalui partai politik. Pengalaman selama ini, timbulnya perpecahan dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari munculkan berbagai faksi dalam masyarakat. Dan hasilnya, tidak ada pihak yang diuntungkan. Justeru sebaliknya, memiliki peluang dan rentan hadirnya para perusak perdamaian Aceh. Apakah ini yang diinginkan Forkab?,” ujar Muhammad Saleh.

Begitupun, soal pilihan politik dari masing-masing partai politik lokal dan nasional untuk bergabung dalam KAB Jilid II, sesungguhnya adalah hak partai politik sebagai pemegang mandat sah dari rakyat Aceh, melalui Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April 2019. “Ini adalah realitas politik yang ada,” tegas Muhammad Saleh.

Mengenai  tudingan adanya upaya untuk menyusun kekuatan baru, demi kepentingan politik Mualem, bertarung pada Pilgub 2022 mendatang. DPA PA kembali menegaskan bahwa, langkah tersebut adalah konstitusional dan legal.

“Selain menguasai legislatif, setiap partai politik juga berhak menguasai eksekutif. Inilah makna, fungsi dan tujuan dari partai politik, setara dengan hak warga negara lainnya, termasuk Polem Muda Ahmad Yani. Jika ingin maju sebagai Bupati, Walikota atau Gubernur Aceh pada Pilkada 2022, silahkan. Bisa melalui jalur partai politik atau independen. Karena itu, Polem tak perlu resah dan gelisah.***

Komentar

Loading...