Redaksi MODUS ACEH

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

KNPI Pecah, Kongres di Aceh Terbelah

KNPI Pecah, Kongres di Aceh Terbelah
Foto: Dok.MODUSACEH.CO

Dualisme kepemimpinan organisasi, memang sedang menjadi trend dan menjangkiti ruang kelembagaan di Indonesia, tak kecuali Aceh. Salah satunya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Persoalan ini semakin ramai dibicarakan, karena ada kaitan dengan pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2018 di Banda Aceh dari kubu DPP KNPI dibawah pimpinan Muhammad Rifai Daus.

NAMUN, rencana hajatan itu, untuk sementara terpaksa batal, karena Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mencabut surat keputusan (SK) panitia pelaksana. Alasannya sangat sederhana. Pertama, muncul dualisme kepemimpinan dan organisasi. Kedua, tak adanya komunikasi antara DPP KNPI dibawah pimpinan Muhammad Rifai Daus dan di Aceh dipimpin Wahyu Saputra dengan Pemerintah Aceh. Ini menyangkut soal transparansi dan pertangungjawaban anggaran antara Kemenpora RI dengan Pemerintah Aceh. Ketiga, SK itu dicabut, karena belum tertera nomor serta tandatangan dari Plt Gubernur Aceh, tapi sudah lebih dulu beredar.

Ya, sekali lagi soal dualisme. Satu kata namun memiliki makna jamak. Ada dualisme kepentingan, dualisme kepemimpinan, dualisme aturan/regulasi, dualisme organisasi/kelompok. Bahkan, bisa jadi ada partai politik dibelakangnya. Dualisme yang cenderung terjadi akibat konfik dan pertentangan.

Dualisme merujuk pada objek, konsep maupun konteks dari dualisme itu sendiri, secara sederhana dapat dimaknai bahwa dualisme berarti; adanya hubungan dua substansi serta prinsip berbeda, bertentangan ataupun berpasangan. Misal, baik dan buruk, laki-laki serta perempuan, hitam-putih, atas dan bawah, panas maupu dingin.

Dalam konteks KNPI, adanya potensi dualisme kelembagaan dan kepemimpinan. Dua wadah atau lembaga, tapi memiliki identitas dan visi yang sama. Akibatnya, saling klaim soal pihak paling berhak atas otoritas kelembagaan, berdasarkan tafsir yang berbeda terhadap regulasi yang sama.

Muncul kemudian, dualisme kepemimpinan akibat konflik struktural, yang saling berburu pengaruh dalam menjalankan roda organisasi dan lembaga. Sering diistilahkan adanya “dua matahari”. Semuanya bermuara pada pengakuan baik secara de facto maupun de jure.

Bergerak dari lintas sejarah, empat puluh lima tahun bukanlah usia muda bagi KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Indonesia. Sebagai laboratorium kader kepemimpinan, KNPI memang menjadi tempat berkumpulnya pemuda yang telah ditempa dan dibina di organisasinya masing-masing, lalu diutus untuk berdinamika di KNPI. Sehingga sangat wajar jika perjalanan KNPI cukup dinamis dengan berbagai kepentingan.

Di sisi lain, KNPI telah melalui berbagai konflik internal organisasi, terutama pasca reformasi. KNPI sempat kehilangan kepercayaan dari publik hingga berujung pada tuntutan pembubaran. Namun, Kongres KNPI di Bogor 1999, menjadi suatu terobosan kebijakan bagi organisasi untuk melewati krisis kelembagaan KNPI. Gagasan tentang visi KNPI ke depan, dituangkan dalam Tekad Pemuda Indonesia yang berpegang pada semboyan “Kita Semua Satu, Satu Dalam Cita, Satu Dalam Rasa, Indonesia”.

Atas tekad ini pula, KNPI akhirnya tidak tergerus oleh laju gerakan reformasi yang lahir akibat krisis multi dimensi di negeri ini, yang secara fundamental telah merombak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentun tersebut menandai dimulainya babak baru dinamika kepemudaan di Indonesia. KNPI tak lagi seperti era Orde Baru, yang memiliki berbagai fasilitas dan keistimewaan. Sebaliknya, KNPI dituntut lebih independen, mandiri, kritis, cerdas serta kreatif dalam mengubah jati diri kepemudaan Indonesia, menjadi lebih progresif dalam mengelolah internal organisasi serta menjaga stabilitas dinamika kepemudaan secara eksternal.

Begitupun, fakta yang terjadi justeru tak semudah yang diharapkan. Problematika kepemudaan semakin kompleks, sehingga terjadilah benih-benih konflik internal pada kepengurusan DPP KNPI 2005-2008. Terjadi perebutan pengaruh elit KNPI antara kelompok Ketua DPP Hasanuddin Yusuf versus Munawar Fuad (sekjennya). Dari sinilah dualisme kepemimpinan atau adanya dua matahari dalam satu organisasi; DPP KNPI terjadi.

Akibat ketegangan kedua poros besar internal ini, berujung pada penonaktifan Hasanuddin Yusuf sebagai Ketua Umum dan diganti Hans Havloni Silalahi sebagai Pelaksana Tugas (Plt), pada Musyawarah Pimpinan Paripurna di Pekanbaru Riau, Juli 2008. Inilah cikal bakal konflik internal KNPI yang menjadi kisruh berkepanjangan ditubuh wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Indonesia.

Pasca kisruh di Pekanbaru, konflik KNPI semakin tak terbendung. Kedua poros membawa keputusan berbeda. Poros Hasanuddin Yusuf misalnya, tetap mengakui Hasanuddin sebagai Ketua Umum dan menggelar Kongres XII Pemuda/KNPI di Ancol, Jakarta, Oktober 2008. Selanjutnya disebut KNPI versi Ancol, sedangkan poros Munawar Fuad, mengakui Hans Havloni Silalahi sebagai Ketua Umum DPP KNPI serta menggelar Kongres XII Pemuda/KNPI di Denpasar Bali, Oktober 2008 sehingga populer dengan KNPI versi Bali.

Kongres versi Ancol menghasilkan keputusan dengan mengangkat Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan Pahlevi Pangerang (Sekretaris Jenderal). Lain halnya, keputusan Kongres KNPI versi Bali yang mendapuk Azis Syamsudin sebagai Ketua Umum serta Sayed Muhammad Mualiady sebagai Sekretaris Jenderal.

Inilah catatan paling kelam dalam sejarah pemuda atau kelembagaan pemuda di Indonesia, yang kemudian berefek pada pecahnya solidaritas organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Termasuk secara struktural juga terjadi di provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.

Karena perbedaan cara pandang dalam mekanisme organisasi KNPI, pemuda Indonesia pada era reformasi begitu mudah terbelah. Kondisi ini sangat jauh berbeda dari catatan emas soliditas pemuda Indonesia yang sudah teruji sejak era pergerakan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.

Tensi konflik KNPI sedikit mereda saat terjadi kesepakatan rekonsilisasi antara Ahmad Doli Kurnia dan Azis Syamsudin, mengakhiri kemelut kepemudaan di Indonesia. Langkah rill yang ditempuh adalah, mengadakan satu Kongres Pemuda/KNPI XIII bersama, dengan membentuk kepanitiaan bersama dari kedua versi KNPI dengan tajuk; “Satu KNPI, Satu Pemuda, Satu Indonesia”.

Kongres yang digelar Oktober 2011 itu, diharapkan menjadi pertemuan akbar yang fair dan mengedepankan spotifitas. Tujuannya, agar tak lagi ada poteni dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI. Walaupun dalam realitasnya, hasil Kongres XIII tak seindah dari apa yang diharapkan.

Hasil keputusan Kongres 2011, menetapkan Taufan Eko Nugroho Ratorasiko sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2011-2014. Namun, kisruh KNPI tidak sampai disitu. Maret 2012, digelar Kongres KNPI tandingan dengan menetapakan Akbar Zulfakar sebagai DPP KNPI terpilih, meski Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya mengakui Taufan Eko Nugroho Ratorasiko sebagai Ketua Umum KNPI yang sah.

Periode berikutnya, Kongres Pemuda/KNPI XIV di Papua pada Februari-Maret 2015, menetapkan Muhammad Rifai Darus sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2015-2018 dan dikukuhkan pada April 2015 di Halaman Gedung Kemenpora RI. Hari itu, dihadiri Menpora Imam Nahrowi serta mantan Ketua Umum DPP KNPI Akbar Tanjung.

Tak lama selang setelah pengukuhan Rifai Darus sebagai Ketua Umum KNPI, bergulirlah Kongres Luar Biasa KNPI, Juni 2015 di Hotel Kartika Chandra Jakarta dengan menetapkan Ketua Umum DPP Gema MKGR Fahd A Rafiq, secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2015-2018. Sekali lagi perhimpunan kepemudaan diuji oleh kisruh konflik kepemimpinan pemuda di Indonesia.

Nah, kenapa semua itu bisa terjadi? Dari semua konflik serta pertentangan antar kelompok kepemudaan tersebut, pemicunya adalah soal tafsir regulasi organisasi serta saratnya kepentingan politik, yang seolah-olah menjadi gairah dari dinamika serta eksistensi tempat berhimpunnya OKP. Termasuk mengusung perubahan paradigma, visi serta orientasi kelembagaan, seiring terjadinya perubahan sosial kemasyarakat dan tuntutan zaman.

Khusus DPD I KNPI Aceh, sejatinya tetap sebagai wadah berhimpun organisasi-organisasi kepemudaan, yang didesain sebagai perkumpulan bersama dengan harapan dapat mengagregasi kepentingan kepemudaan di Aceh, untuk kemudian berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya sumber daya pemuda Aceh.

Namun, hiruk pikuk dan tarik menarik kepentingan di tingkat pusat (DPP KNPI), senang atau tidak, membuat KNPI di Aceh yang selama ini mengedepankan solidaritas serta keharmonisan, menjadi pecah dan terbelah.

Harusnya, perbedaan pendapat serta keberpihakan kepentingan yang hadir pada ranah kepemudaan di Aceh, dapat direkat kembali jika para pemuda di Aceh sadar betul dengan kondisi daerah ini, paska konflik bersenjata antara GAM-RI yang kemudian berakhir dengan perjanjian damai, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sebagai lokomotif dan agen pembangunan, para pemuda Aceh yang tergabung di KNPI, harusnya tampil ke depan sebagai sosok pembawa perubahaan bagi daerah. Bukan sebaliknya, menjadi agen permusuhan yang terjadi di pusat (DPP KNPI). Itu sebabnya, kisruh konflik kepemimpinan di DPP KNPI, telah mengusik dinamisasi KNPI di Aceh ( 23 kabupaten dan kota).

Maka, terbitnya Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-00014003.AH.01.07.TAHUN 2015, tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat KNPI dengan susunan organ perkumpulan dibawah kepemimpinan atau Ketua Umum Muhammad Rifai Darus, tanggal 2 Juni 2015. Sedangkan SK. Kemenkumham Nomor AHU-0010877.AH.01.TAHUN 2015, pengesahan badan hukum Perkumpulan KNPI dengan susunan organ perkumpulan dibawah Ketua Umum Fahd El Fouz A. Rafiq, tanggal 23 Oktober 2015.

Tentu, dari identitas keduanya ada perbedaan penamaan. Karena itu, perlu ditelusuri akar sejarah kelahiranya dalam lembaran naskah "Deklarasi Pemuda Pemuda" tahun 1973. Pada alinea terakhir menyebutkan: Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan dengan resmi berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jakarta, 23 Juli 1973, atas nama Pemuda Indonesia.

Nah, berdasarkan Naskah Deklarasi Pemuda Indonesia 1973 tadi serta Anggaran Dasar Anggaran Rumah tangga KNPI. Pada bab 1. nama, waktu dan kedudukan, pada ayat 1 disebutkan; organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI. Ini bermakna, tidak dikenal adanya organisasi KNPI. Yang ada hanyalah singkatan KNPI. Sehingga, jika menelusuri lebih dalam, maka  yang ada kesesuain dengan SK. Kemenkumham adalah, Nomor; AHU-00014003.AH.01.07.TAHUN 2015, dibawah kepemimpinan atau Ketua Umum Muhammad Rifai Darus. Jadi, nilai saja sendiri.***

20181126-muhammad-saleh

* Muhammad Saleh, Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...