Gugatan Terhadap Putusan PN Meulaboh Soal Ekseskusi Lahan PT KA

KLKH: Minta Majelis Hakim Menolak Gugatan Warga

KLKH: Minta Majelis Hakim Menolak Gugatan Warga

Meulaboh | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmu, Kabupaten Nagan Raya, kembali melanjutkan sidang gugatan warga terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta PT Kalista Alam, atas tuntutan pembatalan eksekusi lahan PT Kalista Alam. Sidang kali ini merupakan dari sidang sebelumnya, Selasa (18/6/2019), pekan lalu.

Sidang yang dilaksanakan, Selasa, (25/6/2019), dengan agenda membacakan duplik dari para tergugat, yang merupakan jawaban dari replik sebelumnya.

Sidang dipimpin Arizal Anwar (ketua), Edo Juliasnyah dan Rosnainah (anggota), dihadiri pihak KLHK Yudi Arianto (Biro Hukum KLHK). Sementara itu dari PT Kalista Alam selaku tergugat dihadiri Sri Yuni Hartati, dan Ayi Rahmadani selaku Kuasa Hukum.

Sedangkan untuk kuasa hukum warga hadir Ibenk Syafruddin Gani, hadir juga tergugat intervensi yakni Yayasan HaKA diwakili kuasa hukumnya, J. Halim Bangun. Sidang dengan agenda pembacaan duplik tersebut, tidak dibacakan kedua tergugat, maupun tergugat intervensi.

Namun para tergugat hanya membagikan salinan duplik tersebut kepada majelis hakim serta penguggat dan dianggap sudah dibacakan.

Usai pembagian salinan duplik kepada penggugat dan para tergugat, majelis hakim kembali menunda sidang gugatan hingga dua pekan ke depan dan akan dilanjutkan kembali pada 9 Juli 2019 mendatang, dengan agenda surat pembuktian dari para penggugat maupun para tergugat.

Usai mengikuti sidang, tergugat satu dari KLHK, Yudi Arianto, mengatakan. Duplik atas replik yang diajukan itu menjawab gugatan yang diajukan warga, tetapi dia meminta majelis hakim menolak gugatan warga.

“Jika eksekusi yang diputuskan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor : 12/PDT.G/2012/PN.MBO, merupakan sengketa lingkungan hidup bukan tanah. Intinya begini, kita menjawab replik, jika ini sengketa lingkungan hidup bukan sengketa tanah, jadi apa yang harus digugat," kata Yudi kepada wartawan, usai pelaksanaan sidang.

Salah seorang Kuasa Hukum PT KA, Sri Yuni Hartati, menolak memberikan keterangan atas duplik yang disampaikan di hadapan majelis hakim.

“Salinannya sudah kita serahkan ke majelis hakim, jadi kalau mau tahu ke panitra pengadilan saja ya,” kata Sri.***

Komentar

Loading...