Breaking News

Irwandi-Nova Tak Cukup Benahi Pelayanan Kesehatan

Klaim Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan Juga Bermasalah

Klaim Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan Juga Bermasalah
Foto/jeumpanews
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sehari setelah resmi dilantik, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf  menyampaikan kabar menyejukan. Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu mengaku, segera membenahi sistem pelayanan kesehatan di Aceh. Rencana ini, tentu searah dengan janji yang pernah terucap saat ‘berebut’ kursi Aceh satu dan dua. Pembenahan sistem layanan untuk mempermudah urusan administrasi setiap peserta  Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Aceh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam hal pelayanan medis.

Upaya itu tentu saja wajar diberi apresi, karena pelayanan bermutu menjadi dambaan semua pihak. Maka, dalam upaya merubah pelayanan tadi, Gubenur Aceh akan menugaskan pegawai-pegawai, terutama pegawai yang beban kerjanya tidak banyak.

Untuk uji awal, akan dicoba di unit pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Zanoel Abidin (RSUZA) dan RSU Meuraxa. “Nah, di kedua rumah sakit itu akan ditempatkan sejumlah petugas dengan tugas khusus untuk mempermudah urusan peserta JKN/BPJS Kesehatan,” kata Irwandi, seperti diberitkan Serambi Indonesia, Kamis (6/7/2017). Namun, pembenahan ini tentu saja tidak cukup, sebab mengatasi kerugian daerah juga jauh lebih penting. Alasannya, Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh tahun anggaran 2016 terang menyebutkan bahwa ada yang tidak sesuai ketentuan.

BPK RI dalam LHP nomor 13.B/LHP/XVIII.BAC/06/2017, tanggal 9 Juni 2017 menjelaskan bahwa mekanisme pengeluaran belanja sewa sarana mobilitas dan belanja bahan alat-alat kesehatan, berupa kursi roda untuk program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada Dinas Kesehatan Aceh, tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan data LHP BPK RI itu, jumlahnya bukan sedikit, untuk realisasi belanja sewa sarana mobilitas mencapai Rp 6.730.025.509 dan belanja bahan alat-alat kesehatan, berupa kursi roda sebesar Rp 369.703.275. Untuk pengajuan klaim belanja sewa sarana mobilitas tidak sesuai ketentuan dimaksud BPK RI adalah mekanisme biaya pelayanan transportasi pasien ditanggung terlebih dahulu pihak rumah sakit.

Selanjutnya, rumah sakit mengajukan klaim biaya pelayanan transportasi kepada Dinas Kesehatan Aceh, setelah dilakukan verifikasi awal yaitu memastikan adanya surat rujukan oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam wilayah Aceh. Kata BPK RI, berdasarkan dokumen pendukung SP2D belanja sewa sarana mobilitas, diketahui bahwa dokumen yang diserahkan rumah sakit pada Dinas Kesehatan Aceh untuk mengajukan klaim adalah: kwitansi asli bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan dari Dinas Kesehatan, surat pengantar pengajuan klaim, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB), sesuai dengan jenis alat transportasi, fotocopy rekening koran rumah sakit dan berita acara pembayaran dana dari Dinas Kesehatan kepada rumah sakit.

Namun, saat pengajuan klaim pada Dinas Kesehatan Aceh, pihak rumah sakit tidak melampirkan identitas pasien, bukti rujukan, bukti-bukti perjalanan diantaranya tiket perjalanan pasien dan satu orang pendamping, boarding pass untuk perjalanan dengan pesawat. Kemudian bukti-bukti tersebut disimpan oleh rumah sakit yang mengajukan klaim dan Dinas Kesehatan tidak memverifikasi bukti-bukti tersebut, alias diduga bayar klaim suka-suka.

Sementara, argumentasi klasik tetap saja menjadi alasan. Karena berdasarkan keterangan PPTK program Kemintraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BPK RI, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Aceh tidak memverifikasi bukti-bukti pendukung tersebut dengan dalih karena tidak diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman pelaksanaan program JKRA. Begitu juga dengan pengajuan klaim belanja bahan alat-alat kesehatan tidak sesuai ketentuan. Dalam hal ini, mekanisme pengeluaran belanja bahan alat-alat kesehatan adalah pembelian kursi roda ditanggung terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit.

Selanjutnya, rumah sakit mengajukan klaim biaya pembelian alat tersebut pada Dinas Kesehatan Aceh-setelah dilakukan verifikasi awal yaitu memastikan adanya surat rujukan oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam wilayah Aceh. Syarat ajukan klaim tetap sama, kwitansi, materai 6000, surat pengantar pengajuan klaim, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB), sesuai jenis alat transportasi, fotocopy rekening koran rumah sakit dan berita acara pembayaran dana dari Dinas Kesehatan kepada rumah sakit.

Parahnya, saat pengajuan klaim kepada Dinas Kesehatan Aceh, pihak rumah sakit lagi-lagi berulah karena tidak melampirkan identitas pasien, buktik rujukan, bukti pembayaran kursi roda kepada pihak ketiga, bukti penyerahan kursi roda kepada pasien. Entah benar, lagi-lagi bukti-bukti tersebut disimpan oleh rumah sakit yang mengajukan klaim dan Dinas Kesehatan tidak memverifikasi bukti-bukti tersebut. Dan, alasannya tetap sama alias karena tidak diatur dengan Pergub.

Begitupun, BPK RI menyebut bahwa hal itu tidak sesuai ketentuan, ini sejalan dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006, terutama pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.***

Komentar

Loading...