KIP Pidie Baru Terima Surat Penetapan Anggota DPRK dari KPU

KIP Pidie Baru Terima Surat Penetapan Anggota DPRK dari KPU
Ketua Divisi Tekhnis dan Penyelenggara KIP Pidie, Fuadi Yusuf

Sigli | Penundaan penetapan 40 anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat belum bisa menjadwalkan ulang, sebab KIP baru menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nomor 896, tanggal 3 Juli 2019, tentang, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Povinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada BRPK PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Divisi Tekhnis dan Penyelenggara KIP Pidie Fuadi Yusuf, kepada MODUSACEH.CO, Kamis (4/7/2019) mengatakan. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 menyatakan, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dilakukan paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencantumkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). "Karena itu kita belum bisa menentukan jadwal kembali," tegas Fuadi.

Kata Fuadi Yusuf, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU menyebutkan, pencatatan permohonan dalam BRPK dilakukan tanggal 1 Juli 2019.

Sebut Fuadi, KPU telah berkomunikasi dengan MK melalui Surat KPU Nomor 863/PY.01.1SD/03/KPU/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, perihal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Dalam Surat tersebut, KPU meminta kepada MK untuk menyampaikan data rekapitulasi pengajuan permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Panitera MK.

Tujuannya, untuk dijadikan dasar/rujukan bagi KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penetapan atau penundaan penetapan ambang batas, perolehan kursi, serta Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. "Kita harus menunggu keputusan MK dulu," paparnya.

Namun kata Fuadi Yusuf, (3 Juli 2019) KPU RI belum menerima informasi secara resmi dalam bentuk surat dari Kepaniteraan MK. Maka untuk penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pidie, KIP Pidie baru akan melakukan Pleno paling lambat 5 hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI. Dijelaskan, KPU RI telah menerima Surat Panitera MK mengenai daftar daerah yang terdapat Permohonan PHPU.***

Komentar

Loading...