Breaking News

KIP dan Panwaslih Aceh Timur Saling Bantah Dalam Sidang DKPP

KIP dan Panwaslih Aceh Timur Saling Bantah Dalam Sidang DKPP
(dkpp.go.id)
Penulis
Rubrik
Sumber
DKPP.GO.ID

Jakarta | Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, Zainal Abidin, Senin (27/3), menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaraan kode etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang dilakukan dengan video conference di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor Bawaslu Provinsi Aceh.

Zainal Abidin diadukan oleh Muslim dan Dian Yuliani yang merupakan kuasa dari Ridwan dan Abdul Rani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1. Zainal didalilkan telah datang ke Kantor KIP Aceh Timur pada 11 Februari 2017 dan menyampaikan kepada satpam dan staf di Kantor KIP Kab. Aceh Timur bahwa KIP Aceh Timur telah mencoblos kertas suara calon tertentu.

“Pernyataan Teradu yang menyampaikan bahwa kertas suara telah tercoblos untuk calon tertentu telah membuat Pilkada di Aceh Timur tidak kondusif dan ini telah dilaporkan KIP Aceh Timur kepada Kapolres Aceh Timur,” ungkap Muslim

Selain itu, lanjut Muslim, Teradu juga pada tanggal 16 Februari 2017 bersama dengan Bupati Petahana/Nomor urut 2 disertai dengan massa mendatangi Kantor KIP Aceh Timur dan meminta form C-KWK dan C1-KWK dari 8 kecamatan. Kemudian dokumen tersebut dibawa ke Kantor Panwaslih dan Teradu mengatakan bahwa KIP Kab. Aceh Timur baru berhak memegang dokumen tersebut selepas rekapitulasi di PPK.

Zainal tidak menampik tuduhan Pengadu bahwa dia datang ke kantor KIP Aceh Timur pada 11 Februari 2017. Ia menjelaskan kedatangannya ke kantor KIP Aceh Timur pada jam 23:00 WIB dalam kapasitasnya sebagai Panwaslih.

“Kedatangan saya ke Kantor KIP Aceh Timur, dalam kapasitas sebagai panwaslih, pada tanggal 11 Februari 2017 karena ada dugaan awal jika ada kertas suara yang telah dicoblos,” terang Zainal.

Mengenai kejadian pada tanggal 16 Februari 2017, Zainal menjelaskan tidak benar jika dilakukan atas perintah paslon nomor urut 2. Selain itu, menurut Zainal, hanya satu hari saja dokumen yang dimaksud berada dikantor panwas.

Namun apa yang dikatakan Zainal, dimentahkan oleh KIP Aceh Timur yang hadir sebagai pihak terkait. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mulya Karim, salah satu Komisioner KIP Aceh Timur, bahwa pada keesokan hari, KIP mendapat informasi dari satpam yang bertugas jika Zainal dan salah satu paslon memaksa untuk membawa C1-KWK. “Teradu memaksa form C1-KWK dibawa ke kantor Panwas,” imbuh Sofyan yang juga merupakan Komisioner KIP Aceh Timur.

Di Penghujung Sidang, Ketua Majelis Prof. Anna Erliyana mengingatkan bahwa KIP dan Panwaslih merupakan satu kesatuan penyelenggara Pemilu/Pilkada. Apalagi khusus di Aceh yang sama-sama lahir dari DPRK sehingga sudah seharusnya ada harmonisasi dalam bekerja dan memiliki komunikasi yang baik. Sidang ini dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana didampingi tiga Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari Provinsi Aceh yakni Ria Fitri, Asqalani, dan Robby Syah Putra.***

Komentar

Loading...