Di Balik Postur RAPBA 2018

Kian Rumit Menunaikan Janji-Janji

Kian Rumit Menunaikan Janji-Janji
Penulis
Rubrik

Banda Aceh |  Sepertinya, untuk merealisasikan janji-janji Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada tahun pertama pemerintahannya tidak semudah dibayangkan.

Maklum saja, selain ketuk palu pengesahaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018, hingga Januari 2018 ini belum terkasanakan, juga soal peruntukan anggaran dari Rp 14 triliun lebih yang direncanakan.

Simak saja, bila dilirik berdasarkan dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018 setebal 500 halaman lebih dan senilai Rp 14 triliun tersebut. Anggaran itu diperuntukan untuk berbagai keperluan dan bahkan sifatnya juga cenderung konsumtif.

Lihat saja, dari Rp 14 triliun lebih yang direncanakan itu, hampir separuh tersedot untuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan program pelayanan administrasi perkantoran.

Berdasarkan PPAS 2018, untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan tambahan PNS, mencapai Rp 2,3 triliun. Sedangkan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, seperti biaya listrik dan lainnya, mencapai Rp 3 trilium lebih.

Bukan hanya untuk itu, juga membayar gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencapai Rp 3,3 miliar lebih.

Selain itu, juga untuk belanja hibah dana BOS ke satuan pendidikan dasar di kabupaten-kota, mencapai Rp 884 miliar lebih. Kemudian belanja bagi hasil pajak Aceh kepada kabupaten-kota senilai Rp 665 miliar lebih dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik Rp 1,7 miliar lebih.

Maka untuk beberapa program tadi, berdasarkan data PPAS 2018, totalnya mencapai Rp 6 triliun lebih. Ini belum lagi pembagian dana otonomi khusus untuk kabupaten-kota, meskipun pelaksanaanya di Provinsi Aceh. Sedangkan kondisi Aceh periode ini, tidak seperti pasca gempa dan tsunami. Saat itu, selain Aceh baru berdamai, perputaran fulus di Aceh kala itu, juga salah satunya karena kehadiran  BRR NAD-Nias.***

Komentar

Loading...